oleh

GEMPAR & VIRAL!! Bendera Merah Putih Diturunkan, Diganti dengan Pengibaran Bendera HTI

loading...
Bendera HTI Saat Dikibarkan di Kantor DPRD Poso

SriwijayaAktual.com – Aksi bela bendera tauhid di Kabupaten Poso diwarnai pengibaran
bendera hitam di halaman DPRD Kabupaten Poso. Massa menurunkan bendera
nasional merah putih sebelum mengibarkan bendera hitam bertuliskan
kalimat tauhid tersebut.
“Pada saat kegiatan penyampaian orasi di kantor DPRD Poso, salah
seorang peserta aksi dengan spontan tanpa sepengetahuan aparat yang
melakukan pengamanan, mereka menurunkan bendera Merah Putih dan
mengganti dengan bendera kain hitam bertuliskan lailahaillallah,” kata
Karo Penmas Polri Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo lewat
keterangan tertulisnya, Sabtu (27/10/2018).
Peristiwa ini terjadi pada Jumat (26/10). Saat itu massa memulai aksi
sekitar pukul 13.30 Wita. Massa awalnya berkumpul di Masjid
Baiturrahman dan berakhir di kantor DPRD Kabupaten Poso.
Pengibaran bendera di ruang publik juga terjadi di Lapangan Sintuwu
Maroso. Hanya saja di lokasi ini tak ada bendera merah putih yang sedang
dikibarkan di tiang bendera.
“Begitu juga di tiang bendera Lapangan Sintuwu Maroso. Namun tiang
bendera di Lapangan Sintuwu Maroso tidak adanya bendera merah putih yang
sedang berkibar,” tutur Dedi.
Sebelumnya diberitakan, video pengibaran bendera hitam bertuliskan
kalimat tauhid ramai beredar di media sosial. Kementerian Dalam Negeri
menyatakan demonstrasi di kantor DPRD memang hak warga negara. Sebab,
DPRD merupakan tempat menyampaikan aspirasi masyarakat.
Pengibaran Bendera HTI, Usai Menurunkan Bendera Merah Putih
“Tapi kalau di DPRD memang, menyampaikan aspirasi tak masalah. DPRD
kan juga jadi tempat menyampaikan aspirasi,” kata Dirjen Otonomi Daerah
(Otda) Sumarsono saat dihubungi, Sabtu (27/10/2018).
Namun dia menegaskan ada larangan mengibarkan bendera dari sebuah
organisasi terlarang. Larangan ini bukan hanya berlaku di kantor
instansi pemerintah, tapi juga di ruang publik.
“Jadi bendera-bendera yang tak boleh di instansi negara itu termasuk
ruang publik adalah bendera yang organisasi terlarang, seperti PKI, HTI,
GAM, OPM. Semua adalah bendera yang dilarang UU. Itu tugas polisi untuk
menegakkan,” ujar dia. (bob.ak/dtk) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed