oleh

Gubernur DKI Jakarta Anies: Saya Tidak Jual 1 Meter pun Kedaulatan Republik Ini!

-Berita-216 Dilihat

Foto/Dok/Detik: Anies Baswedan

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid
Baswedan, mengatakan bahwa pihaknya tak akan pernah meminta kontribusi
tambahan ke setiap pengembang pulau reklamasi yang sudah membangun Pulau
C (Pantai Kita), Pulau D (Pantai Maju) dan Pulau G (Pantai Bersama).
Seperti diketahui, mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
memasukkan angka kontribusi tambahan 15 persen di Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara
Jakarta pada 2016 agar Pemprov DKI mendapatkan pemasukan daerah sebesar
sekitar Rp 158 triliun dalam 10 tahun.
Namun, pembahasan Raperda itu tersandera di DPRD DKI yang getol meminta
angka 10 persen. Setelah ditelisik lebih lanjut, ternyata pengembang
telah menyuap anggota dewan dari Partai Gerindra, Mohamad Sanusi lebih
dari Rp1 miliar. Sanusi pun ditangkap KPK dan pembahasan Raperda tidak
berlanjut sampai sekarang ditarik Anies.

Menurut dia, dengan mengeluarkan kebijakan berupa kontribusi tambahan ke
pengembang, sama saja seperti menjual tanah Indonesia ke pihak swasta.

“Saya tidak menjual 1 meter pun kedaulatan (tanah) di republik ini
kepada siapapun. Mau bayar 100 persen pun, saya tidak terima. Jangankan
cuma 15 persen,” ujar Anies saat diwawancarai iNews TV di Balai Kota
DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juni 2019.

Pembahasan kontribusi tambahan 15 persen itu kembali menyeruak ketika
Anies secara diam-diam menerbitkan sekira 1.000 lebih Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) kepada pengembang Pantai Maju, atas nama PT Kapuk Naga
Indah (KNI). IMB itu diberikan Anies karena mengacu ke Pergub 206 tahun
2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) pulau reklamasi yang dikeluarkan
oleh Ahok.

Ia mengatakan, regulasi itu dikeluarkan Ahok untuk memuluskan pengembang
dalam mempunyai IMB, tapi tidak mengatur besaran kontribusi tambahan 15
persen yang sempat dimintanya. Padahal, seharusnya Ahok bisa
memasukkannya ke salah satu pasal yang ada di dalam Pergub 206 tahun
2016.

“Raperdanya mandek, dikasih solusi pergub, sehingga pengembang bisa
bekerja. Lah terus mana minta niat dari pengembang? Kok enggak dapet?,”
kata Anies.

Kini, langkah Anies agar kawasan itu tak lagi tertutup dan dapat
dinikmati oleh seluruh warga Indonesia, dengan menerbitkan Peraturan
Gubernur (Pergub) Nomor 120 Tahun 2018 tentang penugasan kepada badan
usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yakni PT Jakarta Propertindo
(Jakpro) dalam pengelolaan tanah hasil reklamasi pantai utara Jakarta.
Pergub tersebut diteken pada 9 November dan diundangkan pada 16
November.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menuturkan, dengan adanya
peraturan itu membuat kawasan tersebut menjadi tidak lagi tertutup
seperti dahulu. Sehingga, masyarakat Indonesia tak merasa asing di tanah
kelahirannya.

“Karena itu tempat terbuka maka milik kita, tidak perlu lagi untuk
membayar, kayak misalnya eksklusif, enggak bisa. Jadi ini policy kita,
ini wilyah kita, bukan wilayah mereka. Ini wilayah Indonesia, bukan
wilayah ekslusif tertutup,” kata dia.

Dalam menata ruang pulau reklamasi itu, Anies akan mengajukan revisi
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) dan Peraturan Zonasi serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 ke DPRD DKI.
‘Ketika itu ada, nanti akan menjadikan dasar (PT Jakpro) untuk melakukan kegiatan,” ujar dia. [we]

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya