Dok/Ist; Warga Sukamulya Majalengka Menolak Penggusuran Untuk Pembangunan Bandara |
BANDUNG-JABAR, SriwijayaAktual.com – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan membantah keras
adanya konflik terkait proses pengukuran lahan bandara di Majalengka.
Aher menganggap konflik dalam pengukuran lahan merupakan hal yang biasa.
adanya konflik terkait proses pengukuran lahan bandara di Majalengka.
Aher menganggap konflik dalam pengukuran lahan merupakan hal yang biasa.
“Jadi kemarin itu hanya ngukur biasa. Dan itu sudah disetujui
oleh 52 pemilik persil bahkan siap diganti untung oleh pemerintah. Namun
ada penolakan yang katanya warga petani dari desa setempat, sehingga
terjadilah bentrokan dengan petugas yang mengawal pengukuran lahan bagi
landasaan sepanjang 3.000 meter,” Kata Aher Sapan akrab Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/11/2016).
oleh 52 pemilik persil bahkan siap diganti untung oleh pemerintah. Namun
ada penolakan yang katanya warga petani dari desa setempat, sehingga
terjadilah bentrokan dengan petugas yang mengawal pengukuran lahan bagi
landasaan sepanjang 3.000 meter,” Kata Aher Sapan akrab Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/11/2016).
Aher juga melihat, adanya upaya penggiringan opini yang berbeda dari
kondisi sebenarnya. “Memang ramai di viral sosmed, ya saya kira itu
biasa. Namun jangan juga terus disudutkan seolah-olah yang salah
pemerintah dan pemerintah belum bertemu dengan warga. Ini pemahaman yang
salah, sejak 2013 lalu badan pengelolaan aset dan barang Provinsi Jabar
sudah dilakukan berkali-kali pertemuan soal bandara di Majalengka
tersebut, dan tak ada masalah,” paparnya.
kondisi sebenarnya. “Memang ramai di viral sosmed, ya saya kira itu
biasa. Namun jangan juga terus disudutkan seolah-olah yang salah
pemerintah dan pemerintah belum bertemu dengan warga. Ini pemahaman yang
salah, sejak 2013 lalu badan pengelolaan aset dan barang Provinsi Jabar
sudah dilakukan berkali-kali pertemuan soal bandara di Majalengka
tersebut, dan tak ada masalah,” paparnya.
Baca Ini; Mohon Dengarlah Suara Langit Ini Pak Presiden Jokowi
Menurut Gubernur Jabar ini, para pendemo yang menolak pengukuran diduga
bukan berasal dari warga atau petani setempat. Meski demikian, Aher
menyesalkan sampai terjadi bentrokan. “Jadi kalau pengawalan memang
protap di lapangan,” papar Aher.
Untuk saat ini Aher menilai proses pengukuran lahan runway
sudah selesai dan tidak akan ada lagi pengukuran lanjutan. “Ditegaskan
soal lahan Bandara Majalengka itu bukan konflik lahan, hanya ekses dari
pengukuran tanah saja,” paparnya.
sudah selesai dan tidak akan ada lagi pengukuran lanjutan. “Ditegaskan
soal lahan Bandara Majalengka itu bukan konflik lahan, hanya ekses dari
pengukuran tanah saja,” paparnya.
Bahkan menurut Aher, pemerintah pusat meminta untuk segera
menyelesaikan sisa lahan sepanjang 3.000 meter dulu. “3000 meter dulu
diselesaikan, sisa untuk runway 2.000 meter akan dibahas bersama pemerintah pusat,” pungkasnya.
menyelesaikan sisa lahan sepanjang 3.000 meter dulu. “3000 meter dulu
diselesaikan, sisa untuk runway 2.000 meter akan dibahas bersama pemerintah pusat,” pungkasnya.
Baca Juga Ini; Petani Menangis Di Negeri Agraris
Sebelumnya, sekitar 2.000 petugas gabungan kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi
Pamong Praja mengamankan pengukuran lahan perluasan Bandara
Internasional Jawa Barat (BIJB) oleh Badan Pertanahan Nasional di Desa
Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis, 17 November
2016.
Pengamanan dilakukan karena sempat terjadi aksi penolakan oleh
warga. Warga melempari aparat menggunakan batu hingga menyebabkan satu
polisi terluka. Polisi membalas dengan gas air mata agar warga menjauhi
lokasi pengukuran.
warga. Warga melempari aparat menggunakan batu hingga menyebabkan satu
polisi terluka. Polisi membalas dengan gas air mata agar warga menjauhi
lokasi pengukuran.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Barat
Komisaris Besar Yusri Yunus membenarkan adanya penolakan sejumlah warga
saat BPN melakukan pengukuran tanah BIJB. (*)
Komisaris Besar Yusri Yunus membenarkan adanya penolakan sejumlah warga
saat BPN melakukan pengukuran tanah BIJB. (*)
Sumber, rimanews
Komentar