Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengucapkan permintaan maaf
saat ditawari pembawa acara Najwa Shihab.
Hal tersebut terjadi saat Wiranto menjadi seorang dari beberapa narasumber program Mata Najwa.
Wiranto pun didapuk menjadi narasumber mewakili pihak pemerintahan.
Menkopolhukam menjadi narasumber melalui telewicara.
Di akhir perbincangan Wiranto dengan Najwa Shihab, Najwa menyebutkan seluruh narasumber yang hadir saat itu.
“Pak Wiranto terima kasih waktu Anda untuk Mata Najwa, di studio kami
ada Pak Komarudin Watubun, Pak Freddy Numberi, ada Pendeta Benny Giay,
Ibu Adriana Elisabeth,” kata Najwa.
“Ada juga Direktur Amnesti Internasional Pak Usman Hamid dan ada juga Brigjen Polisi Dedi Prasetyo,” tambahnya.
Najwa lalu memberikan tawaran pada Wiranto apabila ingin berbincang dengan para narasumber yang hadir.
“Apakah bapak berkenan untuk berbincang dengan mereka Pak Wiranto?” tanya Najwa.
“Silahkan saya kira saya sudah menyampaikan pendapat saya, pemikiran
saya dari apa yang saya ketahui, saya mendapatkan laporan dari Papua,
Papua Barat,” kata Wiranto.
“Di sana juga ada perwakilan dari kepolisian, ada juga perwakilan dari
Papua, Pak Freddy Numberi dan sebagainya, saya kira mereka cukup untuk
melakukan perbincangan yang lebih intens untuk teman-teman sekalian.”
Selain itu, Wiranto juga meminta maaf karena dirinya yang tak bisa hadir langsung bergabung dengan narasumber di studio.
“Terima kasih saya kira atas kesempatan saya memberikan suatu saran pendapat walaupun dari jarak jauh.”
“Saya minta maaf karena kesalahan teknis tadi ada salah komunikasi
sehingga saya tidak bisa langsung ke studio,” tutur Menkopolhukam.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat suara soal rusuh yang terjadi di Papua.
Hal itu dikatakan Wiranto saat berbincang dengan pembawa acara Indonesia Lawyers Club Karni Ilyas, Selasa (3/9/2019) malam.
Dikutip TribunWow.com dari tayangan siaran langsung tvOneNews, mulanya
Karni bertanya soal adanya ‘penumpang gelap’ dalam kasus Papua.
“Siapa yang jenderal maksud dengan penumpang gelap dalam peristiwa ini,” tanya Karni Ilyas.
Wiranto menjawab bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pengamatan adanya penumpang gelap.
Hal ini diyakinkan dengan adanya kasus yang sebenarnya bisa terselesaikan namun justru melebar.
“Jadi gini ya kita sudah melakukan pengamatan secara seksama. Kejadian ini tidak serta merta begitu saja meledak,” ujar Wiranto.
“Ada pihak-pihak lain yang memang kemudian men-skenariokan agar
peristiwa yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara damai,
musyawarah, kan bermula kan dari satu hinaan, kemudian perobekan bendera
yang sementara masih dalam pengusutan.”
“Itu kan sebenarnya bisa diselesaikan secara arief tanpa kemudian harus
melebar ke sana ke mari, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu Bung
Karni.”
“Kenyataannya ada satu reaksi yang begitu keras dan cepat dan luas di seluruh daerah Papua, Papua Barat.”
Menkopolhukam lalu menganggap bahwa pelebaran kasus tersebut ada pihak yang sengaja berada di baliknya.
“Tidak mungkin kalau tidak didalangi, tidak mungkin kalau tidak ada yang
menunggangi, tidak mungkin kalau tidak ada yang memanfaatkan tetapi
kita tahu bahwa satu sinyalemen laporan di lapangan kita umumkan kalau
sudah ada bukti lengkap,” ujar Wiranto.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya sudah mengantongi sejumlah nama ‘penumpang gelap’ tersebut.
“Sudah bukti lengkappun kalau sudah masuk proses penyidikan kita
inisialnya saja kita sebutkan kita paham tahu, tapi masuk ke penyidikan
masih belum cukup, tentu kami berjaga-jaga tidak begitu mudah
menyebarkan ke masyarakat tapi kami sudah ngerti,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya dari Kompas.com, pernyataan adanya ‘penumpang
gelap’ tersebut pernah disampaikan oleh Wiranto dalam rapat terbatas di
Jakarta, Jumat (30/8/2019).
“Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada
yang sengaja dorong terjadi kekacauan,” kata Wiranto saat konferensi
pers usai rapat.
“Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat
keuntungan dari kerusuhan ini. Kita peringatkan siapa pun dia, hentikan
itu, karena itu hanya ingin buat suasana instabil,” ucap dia lagi.
Namun, Wiranto tidak menyebutkan pihak yang mendapat untung dari kerusuhan itu.
Mantan Panglima ABRI itu lalu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo
juga tidak ingin ada tindakan represif dari aparat dalam menangani Papua
dan Papua Barat.[tn]