Pasang Iklan Murah disini
Berita  

‘Hikayat Keledai Di Balik Kisruh Pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir’

Ilustrasi

SriwijayaAktual.com – Pemerintah secara resmi membatalkan rencana pembebasan bersyarat
Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan,
Ba’asyir tidak memenuhi syarat formil untuk dibebaskan.
Kasus ini sempat mengundang kehebohan tidak hanya di dalam negeri, namun juga menjalar ke negara tetangga Australia.
Perdana Menteri Australia Scott Morisson menyampaikan protes. “ Kami
meminta pemerintah Indonesia menunjukkan rasa hormat yang besar kepada
Australia dengan membuat Ba’asyir menjalani hukumannya secara penuh,”
tegasnya.
Ba’asyir pada bulan Juni 2011 dijatuhi hukuman selama 15 tahun karena
dinilai terbukti mendanai pelatihan militer kelompok teroris di kawasan
Aceh. Di luar kasus itu dia juga dituding terlibat Bom Bali. Namun
pengadilan membebaskannya. Tidak cukup bukti.
Pada peristiwa Bom Bali yang terjadi tanggal 12 Oktober 2002,
sebanyak 202 orang tewas. Korban terbanyak berasal dari Australia (88
orang) Indonesia (38 orang), Inggris (24 orang). Sisanya berasal dari
berbagai negara.
Australia hingga saat ini tetap meyakini keterlibatan Ba’asyir.
Karenanya rencana Jokowi membebaskannya menuai protes besar di
Australia. Bukan hanya pemerintah, namun para keluarga korban, aktivis,
dan media ramai-ramai menyatakan terkejut, kecewa, dan marah atas
keputusan itu.
Di dalam negeri kasus ini juga menimbulkan tarik-menarik kepentingan
yang sangat keras di kalangan pemerintah, dan pendukung Jokowi. Banyak
yang kecewa, karena Jokowi dinilai memberi angin kepada kelompok
radikal.
Kasus ini kian menunjukkan betapa Jokowi menjalankan pemerintahan ini
secara impulsif. Tanpa pemikiran dan pertimbangan yang matang. Grasa-grusu. Sebuah keputusan yang diambil, kemudian diralat dalam hitungan hari, bahkan jam.
Bermula dari kedatangan Yusril Ihza Mahendra pengacara Jokowi-Ma’ruf
Amin ke LP Gunung Sindur Bogor tempat Ba’asyir di tahan, Jumat (18/1/2019).
Yusril mengatakan bahwa dia ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk
mengumpulkan data, mengamati, upaya pembebasan Ba’asyir.
Dari telaah hukum yang dilakukan, Yusril mengatakan pembebasan
Ba’asyir akan dilakukan secepatnya sambil membereskan urusan
administrasi pribadi di Kementerian Hukum dan HAM. “Setelah bebas nanti,
Ba’asyir akan pulang ke Solo dan tinggal di rumah anaknya,” ujarnya.
Pada hari yang sama di Garut Jokowi juga menyampaikan rencana
tersebut. ”Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Beliau kan sudah
sepuh. Ya pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan. Termasuk ya tadi
kondisi kesehatan,” kata Jokowi.
Jelas sudah ini merupakan keputusan yang diambil Jokowi setelah mendengar pendapat dan saran Yusril.
Statemen Yusril dan Jokowi menjadi bola liar. Pro kontra bermunculan,
termasuk dari PM Scott Morisson. Menko Maritim Luhut Panjaitan dan
cawapres Ma’ruf Amin menilai sikap Morisson sebagai campur tangan
masalah dalam negeri Indonesia. “ Emang dia yang ngatur kita,” ujar
Luhut ketus.
Sampai disini tampaknya sikap Jokowi tetap pada posisi akan
membebaskan Ba’asyir. Termasuk ketika Ba’asyir menyatakan tidak bersedia
menandatangani ikrar kesetiaan pada Pancasila dan NKRI. Menurut Yusril
ketentuan peraturan Menkum HAM itu bisa dikesampingkan. Presiden sudah
setuju, pembebasan tanpa syarat.
Senin (21/1/2019) malam Wiranto tiba-tiba mengadakan jumpa pers mendadak.
Dia menyatakan presiden bersama menteri dan pejabat terkait perlu
melakukan kajian mendalam soal rencana pembebasan. “Jadi Presiden tidak
boleh grasa-grusu serta merta memutuskan, tapi perlu pertimbangan aspek-aspek lainnya,” ujarnya.
Pernyataan Wiranto itu cukup mengejutkan. Pertama, dia menganulir
pernyataan Presiden Jokowi dan semua proses yang tengah dilakukan untuk
membebaskan Ba’asyir. Kedua, pilihan kosa kata “Presiden tidak boleh grusa-grusu.
Secara harfiah grasa-grusu dalam bahasa Jawa berarti gegabah. Dari sisi rasa bahasa, maupun tata krama unggah-ungguh politik, tidak pada tempatnya seorang menteri menggunakan kosa kata itu kepada seorang presiden.
Proyek politik
Agak sulit membantah rencana pembebasan Ustadz Ba’asyir merupakan
proyek politik Jokowi yang tengah dijalankan Yusril. Targetnya
meningkatkan basis elektoralnya yang terus tergerus.
Ketua Umum PBB itu telah meumbuka topengnya dari seorang pengacara,
menjadi tim sukses dengan tugas khusus menggarap segmen pemilih Islam.
Sejak awal sudah bisa diduga keputusan Yusril bersedia menjadi
“Pengacara” Jokowi-Ma’ruf hanya sebagai pintu masuk agar dia bisa secara
mulus menjadi timses.
Pilihan atas Ustadz Ba’asyir direncanakan sangat matang untuk
menggerus dan sekaligus masuk ke segmen pemilih muslim yang masih tetap
menjadi titik lemah Jokowi. Secara kasat mata Jokowi ingin memperkuat
pengaruhnya di kalangan umat Islam, sekaligus menghapus stigma bahwa dia
melakukan kriminalisasi ulama.
Cawapres Ma’ruf Amin memuji setinggi langit langkah Jokowi sebagai
bukti kepeduliannya kepada seorang ulama. “Bukti Pak Jokowi cinta
ulama,” puji anggota TKN Ace Hasan Sadzily.
Proyek politik ini juga sekaligus bisa digunakan untuk menghantam
kubu Prabowo. Ba’asyir ditahan dan diadili pada masa pmerintahan SBY
yang kini menjadi sekutu kuat Prabowo. Harus dilakukan delegitimasi atas
SBY.
Jika proyek ini berhasil, kemungkinan Jokowi akan melangkah lebih
jauh. Misalnya membebaskan Ustad Alfian Tanjung yang kini di tahan di LP
Porong, Sidoarjo. Puncak dari semuanya adalah menerbitkan SP3 dan
membebaskan Habib Rizieq Shihab dari semua tuntutan hukum.
Sayang operasi politik ini berantakan di tengah jalan. Jokowi tidak
hanya menghadapi penentangan di kalangan pendukung garis kerasnya. Dia
juga menghadapi oposisi di dunia internasional.
Jika Jokowi bersikeras melanjutkan pembebasan Ba’asyir, dia bakal
kehilangan pemilih yang kecewa karena dinilai bergerak terlalu ke kanan.
Merangkul dan mengakomodasi kelompok yang selama ini distigma radikal.
Kelompok pemilih non muslim, abangan, bahkan kaum nahdliyin (NU), dan
Islam moderat lainnya dipastikan akan sangat kecewa bahkan marah.
Jokowi juga bisa kehilangan dukungan dari dunia internasional,
terutama negara-negara Barat yang direpresentasikan oleh Australia.
Padahal dukungan dari negara-negara Barat sangat diperhitungkan oleh
Jokowi untuk mengimbangi isu bahwa dia saat ini lebih dekat ke poros
Cina.
Bertemunya sejumlah duta besar negara-negara anggota Uni Eropa dengan
Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandi Jumat (18/1), bisa
ditafsirkan sebagai signal adanya pergeseran dukungan yang harus
diwaspadai.
Pertemuan yang terjadi sehari setelah paslon melakukan debat perdana,
tidak bisa dianggap sebagai kunjungan biasa. Para duta besar yang
dipimpin oleh Dubes Uni Eropa Vincent Gerend itu menanyakan soal
kebijakan ekonomi Prabowo Sandi, khususnya reformasi pajak, dan
keterbukaan bagi dunia bisnis dan invesatasi. Mereka juga mempertanyakan
kisruh Daftar Pemilih Tambahan (DPT) yang banyak disoal publik.
Dua isu itu sangat sensitif. Soal investasi jelas tidak bisa
dilepaskan dari isu dominasi modal dan TKA Cina yang membanjiri
Indonesia. Sementara kisruh DPT menyangkut adanya potensi kecurangan dan
masa depan demokrasi Indonesia.
Dilema dan pilihan-pilihan politik itulah yang bisa menjelaskan
mengapa Jokowi membuat kebijakan tarik ulur seperti permainan yoyo soal
Ba’asyir.
Posisi Jokowi saat ini mengingatkan kita pada sebuah hikayat cerita
rakyat pada khasanah pemikiran Islam. Kisah seekor keledai kecil dengan
seorang ayah dan anaknya. Anak beranak ini bingung siapa yang harus
menaiki keledai itu karena tak cukup ditunggangi dua orang.
Ketika sang ayah yang menunggangi, banyak orang mengecam tidak sayang
anak. Giliran anak yang menunggangi, dia dinilai sebagai anak yang
durhaka. Tidak menghormati orang tua.
Keduanya memutuskan untuk menuntun keledai tersebut. Itu lebih adil.
Namun kembali keduanya ditertawakan, dan dinilai bodoh. Ada tunggangan,
namun tak dimanfaatkan.
Karena bingung, akhirnya mereka memutuskan menggotong keledai kecil
itu. Semua orang yang bertemu mereka di jalan kembali menertawakan
kebodohan mereka. end. [AK]
Oleh, Hersubeno Arief

Baca Juga; “FITNAH KEJAM AMERIKA SERIKAT”!!?

Spesial Untuk Mu :  Entahlah Apa Maunya!? Doddy, Caleg PDI-P Ini Bersama Sejumlah Wanita Joget Injak-injak Sajadah