Berita  

HM Prasetyo:’Ormas Tidak Perlu Khawatir atau Cemas’

Jaksa Agung HM Prasetyo (Dok)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Jaksa Agung HM Prasetyo mengharapkan organisasi
kemasyarakatan tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas.

“Kita harapkan ormas-ormas yang baik-baik tidak khawatir atau takut,” katanya.
Sebaliknya, kata dia, kalau ada ormas yang menyimpan agenda
tersendiri yang bertentangan dengan Pancasila atau mendegradasi NKRI,
tentunya harus dilakukan penindakan yang sam. 
Dikatakan, tidak bisa mengatakan ada berapa ormas yang terkena
pemberlakuan perppu tersebut. “Kita tidak bisa mengatakan
berapa-berapanya, kita lihat saja di lapangan. Nantinya kita lihat
bukti-bukti yang dilakukan mereka. Kita tidak bisa mengatakan ini
radikal, ini tidak, kita lihat saja,” paparnya. 
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel
Kejagung) Adi Toegarisman menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) tidak
menyasar ormas tertentu. 
“Yang harus diketahui adalah bahwa Perppu itu tidak menyasar
ormas tertentu. Akan tetapi, kalau ada yang terbukti melanggar, maka
Perppu itu harus ditegakkan,” katanya di Jakarta, Jumat (21/7/2017) dikutip dari antaranews. 
Ia pun tidak mempersalahkan keberadaan berbagai ormas di
Indonesia, selama bertujuan untuk menjaga keutuhan Tanah Air dan tidak
mengembangkan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. 
Ormas-ormas lain tidak perlu takut atau dinilai negatif. Selama
tidak mengembangkan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila tidak
akan kami tindak lanjuti. Yang penting, ormas harus bertujuan menjaga
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Adi.
Dia menuturkan penertiban ormas yang dinilai menyimpang dari
Pancasila sulit dilakukan melalui lembaga peradilan, padahal penertiban
ormas-ormas yang bermasalah saat ini memang harus dilakukan, sehingga
diterbitkan Perppu Ormas. 
“Memang akan memakan waktu lama apabila pembubaran ormas melalui
mekanisme peradilan. Tahapan pertama yang harus dilalui adalah
memberikan teguran kepada ormas yang bersangkutan hingga tiga kali,”
tutur Adi. (rima) 

Spesial Untuk Mu :  Megawati Minta Media, Jangan Panasi Situasi