Berita  

Hmmm .. Ternyata .. Defisit Dana BPJS Triliunan Rupiah, Siap-Siap Saja Kekurangan Dana BPJS Kesehatan Akan Diserahkan Juga ke Pemda

Orang Miskin Dilarang Sakit
(Foto/Istimewa)
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Pemerintah mewacanakan untuk menyerahkan kekurangan dana BPJS
Kesehatan untuk dibagi ke pemerintah daerah (pemda). Hal ini dilakukan
untuk memberikan tanggung jawab soal kesehatan kepada daerah.
“Dengan
adanya sistem BPJS memang ada aji mumpung baik dari sisi penerima dan
dari sisi rumah sakit. Yang pasien tadinya enggak perlu rongent jadi
ikut rongent. Dari sisi pemda juga menimbulkan aji mumpung, biayanya di
provinsi dikembalikan ke BPJS. Makanya BPJS defisit,” ujar Sekertaris
Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Bambang Widianto di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta
Pusat, Kamis (6/10/2016).
Pemberian itu dimaksudkan agar daerah
membangun gerakan promosi preventif. Bambang menyebutkan, pengeluaran
biaya BPJS Kesehatan terbesar ada ada pengobatan penyakit yang tidak
menular dan cidera akibat kecelakaan. Padahal, penyakit-penyakit
tersebut dapat dicegah.
“Untuk penyakit tidak menular paling
banyak demam berdarah. Itu mendorong insentif membangun, membagi
tanggung jawab Pusat dan daerah. Mereka (daerah) dikasih dana standar
dan kalau tidak cukup mereka tambah,” terangnya.
Bambang
menjelaskan jika pemerintah daerah tidak ingin terbebani dengan menambah
biaya kekuarangan BPJS Kesehatan, maka daerah pasti akan melakukan
promosi preventif di wilayahnya. “Promosi preventif yang dimaksud
seperti soal kebersihkan lingkungan di tempat tinggal, khususnya selokan
yang banyak ditinggali nyamuk,” kata Bambang memberikan contoh.
“Promosi kesehatan masyarakat yang harus dilakukan daerah. Promotif daerah itu biaya dari daerah,” tambahnya.
Baca Juga ini; SWF Dorong Rumah Sakit Online Wujudkan Indonesia Sehat
Hingga
saat ini BPJS membayar seluruh layanan kesehatan di rumah sakit,
sehingga menyebabkan kas BPJS menjadi defisit. Perlu diketahui defisit
BPJS pada tahun 2015 mencapai Rp 10 triliun dan pada 2016 Rp 6,7
triliun. Padahal masih ada unit kesehatan di masyarakat yaitu Puskesmas.
“Level
layanan kesehatan di puskesmas harus diperbaiki. 120 Jenis penyakit
bisa ditangani di Puskesmas. Tapi kondisi Puskesmas di daerah tidak
bagus jadi dilempar ke RS,” ujarnya.
(*).

Sumber, detiknews