![]() |
(Foto/Istimewa) |
Kesehatan untuk dibagi ke pemerintah daerah (pemda). Hal ini dilakukan
untuk memberikan tanggung jawab soal kesehatan kepada daerah.
adanya sistem BPJS memang ada aji mumpung baik dari sisi penerima dan
dari sisi rumah sakit. Yang pasien tadinya enggak perlu rongent jadi
ikut rongent. Dari sisi pemda juga menimbulkan aji mumpung, biayanya di
provinsi dikembalikan ke BPJS. Makanya BPJS defisit,” ujar Sekertaris
Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Bambang Widianto di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta
Pusat, Kamis (6/10/2016).
membangun gerakan promosi preventif. Bambang menyebutkan, pengeluaran
biaya BPJS Kesehatan terbesar ada ada pengobatan penyakit yang tidak
menular dan cidera akibat kecelakaan. Padahal, penyakit-penyakit
tersebut dapat dicegah.
banyak demam berdarah. Itu mendorong insentif membangun, membagi
tanggung jawab Pusat dan daerah. Mereka (daerah) dikasih dana standar
dan kalau tidak cukup mereka tambah,” terangnya.
menjelaskan jika pemerintah daerah tidak ingin terbebani dengan menambah
biaya kekuarangan BPJS Kesehatan, maka daerah pasti akan melakukan
promosi preventif di wilayahnya. “Promosi preventif yang dimaksud
seperti soal kebersihkan lingkungan di tempat tinggal, khususnya selokan
yang banyak ditinggali nyamuk,” kata Bambang memberikan contoh.
saat ini BPJS membayar seluruh layanan kesehatan di rumah sakit,
sehingga menyebabkan kas BPJS menjadi defisit. Perlu diketahui defisit
BPJS pada tahun 2015 mencapai Rp 10 triliun dan pada 2016 Rp 6,7
triliun. Padahal masih ada unit kesehatan di masyarakat yaitu Puskesmas.
layanan kesehatan di puskesmas harus diperbaiki. 120 Jenis penyakit
bisa ditangani di Puskesmas. Tapi kondisi Puskesmas di daerah tidak
bagus jadi dilempar ke RS,” ujarnya.
(*).
Sumber, detiknews