oleh

Ikut Bela Negara, Mahasiswa Dapat Uang Saku dan Dilarang Demo

loading...

SLEMAN-DIY YOGYAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kementerian Pertahanan
menyatakan mahasiswa yang lolos pelatihan bela negara dan menjadi bagian
komponen cadangan (komcad) akan dilarang untuk ikut berdemonstrasi
mengkritik pemerintah. Namun komponen cadangan dari unsur mahasiswa ini
dibantah sebagai upaya menghadirkan militerisme di kampus.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan Bondan
Tiara Sofyan saat mendampingi Sekjen Kemenhan Laksdya TNI Agus Setiadji
di kampus Institut Pertanian Stiper (Instiper) Sleman, Sabtu (7/12/2019).

“Mahasiswa kami jadikan sumber paling potensial dalam program ini karena
mereka sudah terlatih dan terdidik, di mana status ini hanya dinikmati 9
persen penduduk Indonesia,” kata Bondan saat memaparkan materi dalam
seminar ‘Bela Negara dalam Lingkup Kampus pada Era 4.0’.

Selain harus lulus syarat administrasi dan fisik, peserta bela negara
bisa diterima lewat jalur potensi khusus seperti punya keahlian
teknologi informasi. Bondan menjelaskan, usai menempuh pendidikan tiga
bulan, peserta akan kembali ke kampus dan beraktivitas seperti biasa.

Anggota resimen mahasiswa atau menwa yang ikut program ini akan diwajibkan bermarkas dan melapor ke Kodam.

Mereka juga tidak diperkenankan
memakai seragam jika tidak ada kegiatan aktif. Tapi yang paling penting
mahasiswa yang menjadi bagian komcad dilarang ikut berdemo. Apalagi demo
yang menyerang pemerintah. Mereka sudah seperti TNI maupun Polri serta
mendapatkan uang saku,” katanya.


Bondan juga mengatakan tahap awal program bela negara ini akan fokus
digelar di Kodam. Namun program ini akan dijadikan mata kuliah pilihan
dan akan dibahas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurutnya, mahasiswa yang tidak tergabung di menwa bisa mendaftar program ini jika sudah lulus mata kuliah bela negara.

“Apakah dengan keberadaan komcad dari kalangan mahasiswa, menwa akan
dihapuskan, ini juga akan kami bicarakan dengan Kemendikbud,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksdya TNI Agus Setiadji
membantah program bela negara untuk mahasiswa adalah upaya menghidupkan
militerisme di kampus.

“Program bela negara yang kami gagas dan diamanatkan dalam UU
Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) bersikap sukarela. Tidak seperti
Singapura yang dikonsep wajib,” katanya kepada Gatra.com.

Agus yakin, jika diikuti secara sukarela, program bela negara untuk mahasiswa tidak akan menghadirkan militerisme di kampus. 
Semunar di Graha Instiper Maguwo. (Foto : Harminanto)
Sementara Rektor Instiper Yogyakarta Dr Ir Harsawardana menambahkan
bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI atau Polri. Instiper
menurut dia siap menjadi salah satu garda pendukung bela negara yang
menjadi kewajiban seluruh WargaNegara Indonesia

“Setiap warga negara dapat mengambil perannya masing-masing sesuai
dengan kemampuan dan keahliannya. Bela negara bisa lewat berbagai cara
dan Instiper siap memaksimalkan potensi yang ada,” ungkap Harsawardana, dilansir KRjogja. [**]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed