oleh

Ingat Kasus Suap Sengketa Pilkada Kota Palembang & Empat Lawang Tahun 2013?, kini KPK Kembali Jerat Muchtar Effendi dengan Delik TPPU

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Muchtar Effendi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (KPK).
Lembaga
antirasywah itu sebelumnya menetapkan Muchtar Effendi sebagai tersangka
dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa Pemilihan Kepala
Daerah di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang  Tahun 2013 di Mahkamah
Konstitusi (MK).
“KPK menduga ME menempatkan, mentransfer,
mengalihakan, membelanjakan atau mengubah bentuk atas harta kekayaan
yang patut diketahui sebagai hasil tindak pidana korupsi,” terang Wakil
Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di Jakarta, Jumat (9/3/2018).
Basaria
mengungkapkan, dari persidangan perkara M Akil Mochtar sebagaimana
putusan Pengadilan Tipikor dengan dikuatkan putusan MA dalam perkara
Romi Herton dan Masitoh serta perkara Budi Antoni dan Suzzana.
Muchtar
diduga telah menerima uang dari sejumlah pihak terkait permohonan
keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK.
Dari
Bupati Empat Lawang melalui istrinya Suzzana Muchtar menerima titipan
uang dari Akil Muchtar sebesar Rp10 miliar dan US$500 ribu. Selain itu,
dari Wali Kota Palembang Romi Herton melalui istrinya Maisaroh terkait
hasil Pilkada Kota Palembang Muchtar juga menerima titipan uang sebesar
Rp20 miliar.
“Dari total Rp35 miliar yang diterima Muchtar
kemudian diserahkan kepada Akil Mochtar Rp17,5 miliar sebagai keperluan
pibadinya. ditransfer ke CV Ratu Semangat Rp3,8 miliar dan Rp13,5 miliar
diduga dikelola oleh Muchtar atas pengetahuan dan persetujuan Akil
untuk membeli sejumlah aset,” terang Basaria, dikutip dari mediaindonesia.
Tersangka diduga
telah membelanjakan uang Rp13,5 miliar terebut berupa tanah dan
bangunan, puluhan kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua
dengan diatas namakan orang lain.
Basaria menjelaskan Muchtar
sebelumnya telah ditetapkan KPK atas dua tindak pidana korupsi yakni
memberikan keterangan tidak benar dan merintangi penyidikan dalam
persidangan Akil Mochtar dengan hukuman 5 tahun dan denda Rp200 juta
subsider 3 bulan yang telah inkrah dengan putusan MA pada Maret 2016.
Kasus
lainnya yang saat ini mash berproses di KPK adalah dugaan penerimaan
hadiah atau janji bersama sama Akil Mochtar terkait pengurusan sengketa
Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK yang saat ini
masih dalam proses penyidikan di KPK.
Atas perbuatannya, Muchtar
disangka melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo
Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Komentar