oleh

Ini Tawaran Solusi dari Pakde atas Kondisi Perekonomian Yang Melemah

-Berita-246 Dilihat
SURABAYA-JATIM, SriwijayaAktual.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim)  Soekarwo menawarkan strategi
pembiayaan fiskal dan non fiskal, sebagai bentuk solusi atas melemahnya
kondisi perekonomian. Strategi tersebut untuk mengatasi dampak dinamika
global yang mengakibatkan penerimaan daerah stagnan dalam tiga tahun
terakhir.

Dampak dinamika global tersebut seperti meningkatnya
volatilitas pasar keuangan, kebijakan proteksionis dan adanya capital
outflow.  “Kami menawarkan kebijakan strategi fiskal melalui dua hal
yakni membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan menyusun strategi akses
perbankan. Sedangkan pembiayaan non fiskal saya usulkan dalam tiga
skema yaitu Public Private Partnership, corporate bond, dan sistem
finansial syariah,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo pada acara The 6th ASEAN Event
Series Bridges ‘Dialogues Towards a Culture of Peace’ bersama Prof
Robert Fry Engle III,  di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin
(20/2/2017).

Pakde karwo menjelaskan, strategi fiskal dengan
membentuk LKM diwujudkan dengan hibah dari pemprov Jatim ke koperasi
wanita (Kopwan), koperasi karyawan (Kopkar) dan LKM fungsional.
Sedangkan dalam hal strategi akses perbankan pemprov telah memperkuat
kelembagaan salah satunya dengan membentuk Bank UMKM dan Bank Tani.

“Selain
itu kami juga mendirikan PT Jamkrida/ penjaminan kredit daerah sejak 16
Juli 2009. Bahkan sekarang dari modal awal Rp 50 miliar telah meningkat
menjadi Rp 600 milyar,” ujarnya.

Sedangkan strategi pembiayaan
non fiskal atau diluar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang
pertama dilakukan dengan model PPP yaitu konsep kerjasama antara
pemerintah, badan usaha, dan lembaga keuangan. Di Jatim saat ini model
PPP telah diterapkan pada pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Umbulan. Proyek ini merupakan kerjasama antara pemda, pemprov, dengan
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (PII).

Strategi pembiayaan non APBD kedua adalah
melalui corporate bond. Dimana, tidak lagi menggunakan obligasi yang
dikeluarkan Pemerintah Daerah (municipal bond), melainkan melalui
obligasi yang dikeluarkan perusahaan. “Municipal Bond ini sistemnya
lebih rumit, sehingga jika mengalami  kegagalan, APBD kita yang kena,”
imbuhnya.

Strategi pembiayaan ketiga adalah melalui sistem
keuangan syariah. Saat ini Provinsi Jatim telah menjadi pilot project
OJK dan Bank Indonesia dalam hal keuangan syariah. Karenanya dalam
pengembangan Bank Syariah Pemprov Jatim bekerjasama dengan lembaga
keuangan mikro seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT). Ini penting dilakukan
karena peredaran uang masyarakat di BMT sangat besar. “Saya akan
mendorong BI untuk segera melakukan spin off terhadap perbankan
syariah,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, tahun 2016, share
PDB Jatim terhadap nasional sebesar 14,95 persen atau sebesar 1.855,04
triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Jatim sendiri di atas tigkat
inflasi, kecuali pada Tahun 2013 dan 2014, dikarenakan administered
price (kebijakan penyesuaian harga BBM, listrik, dsb).

Ia
menambahkan, pertumbuhan industri Jatim saat ini di bawah rata-rata,
padahal industri merupakan lokomotif pembangunan. Di Jatim sendiri, 79
persen bahan produksi impor untuk bahan baku dan penolong. “Kita harus
mulai mengundang bupati/walikota agar yang diurus bukan hanya
pemerintahan tapi resources atau sumber daya, seperti one on one
business meeting. Selain itu mereka harus ikut andil dalam penerapan
strategi yang kami tawarkan, untuk kemajuan bersama,” pungkasnya.

Baca Juga: Menkeu RI Sri Mulyani Optimis Indonesia Dapat Terbebas Dari Hutang

Sementara
itu, Prof Robert Fry Engle III menyampaikan, perlambatan ekonomi saat
ini juga terjadi di seluruh dunia. Di negara berkembang seperti
Indonesia masalah ini terjadi karena banyak investor yang tidak mau
memberikan pinjaman karena mereka tidak melihat peluang pertumbuhannya.
“Jadi meskipun banyak peluang kredit, tapi tidak tersalurkan karena
tidak ada investor confidence,” terangnya.

Selain itu,
keterlambatan pertumbuhan ini juga dipengaruhi melambatnya ekonomi di
China. Karena China adalah importir komoditas terbesar di asia termasuk
Indonesia, sehingga ketika China bermasalah maka semua akan terkena
dampaknya. Selain itu, situasi di Eropa saaat ini juga tidak stabil,
menjadi lebih anti globalisasi sehingga lebih proteksionis. “Yang
terakhir juga suasana politik di United State atas terpilihnya presiden
terbaru, sepertinya juga memberi dampak besar,” imbuhnya.

Di
indonesia sendiri lanjutnya, berdasarkan data sejak tahun 1998 hingga
sekarang pasar modalnya cukup volatile. Namun volatilitas Indonesia
sangat dipengaruhi volatilitas negara-negara tetangga, seperti
Singapura, Thailand, dan Malaysia. Oleh karena itu, perbankan di
Indonesia harus mau melakukan perubahan, khususnya perbankan yang cukup
besar seperi Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BRI.

“Namun saya
memberi apresiasi karena di Jatim ada perbankan yang ikut membantu
pengurangan kemiskinan, dan mau ikut berinvestasi dalam pembangunan
infrastruktur,” terangnya.

Menurut peraih penghargaan Nobel
Ekonomi tahun 2003 ini, daripada mengatur masalah moneter suku bunga
sebaiknya pemerintah membuat kebijakan fiskal. Hal ini untuk mengurangi
defisit yang terjadi antara besarnya gab antara penerimaan dan
pengeluaran yang dilakukan pemerintah.

Di samping itu, perbankan
harus  menggunakan perannya sebagai pemberi modal, bukan malah alergi
memberi kredit. Suku bunga yang diberikan sebisa mungkin diturunkan,
sehingga tidak memberatkan peminjam. “Langkah ini harus segera
dilakukan, sebab jika tidak maka ekonomi akan terus melambat karena
tidak ada yang bisa digunakan untuk perputaran ekonomi,” tegasnya. (*)

Sumbet, Beritajatim

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya