 |
| Foto/Dok: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan |
JURNALISME WARGA-KOLOM PEMBACA, SriwijayaAktual.com – Tidak sedikit yang menentang tekad Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota RI ke Kalimantan Timur.
Belum adanya landasan hukum pemindahan ibu kota, tidak menyurutkan langkah Jokowi untuk merealisasikan rencana itu.
“Kenapa ibu kota harus pindah? Jakarta saat ini menyangga beban yang
sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan,
perdagangan, dan jasa. Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Tapi
kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta yang makin berat
itu,” tulis Jokowi di akun Twitter @jokowi.
sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan,
perdagangan, dan jasa. Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Tapi
kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta yang makin berat
itu,” tulis Jokowi di akun Twitter @jokowi.
Lalu, cara apa yang bisa digunakan untuk menghentikan “kengototan”
Jokowi itu? Politisi Partai Demokrat Adamsyah WH melemparkan sentilan
keras. Chairman Indonesia Initiative ini menyatakan bahwa ibu kota RI
tidak jadi dipindahkan jika Anies Baswedan mundur dari kursi Gubernur
DKI Jakarta.
“Sebenarnya kalau Anies bersedia mundur dari Gubernur DKI dapat
dipastikan Ibu Kota RI tidak jadi pindah. Semoga Anies bersedia, demi
penghematan biaya yang akan dikeluarkan negara,” tulis Adam WH di akun
Twitter @DonAdam08.
Sebenarnya kalau Anies bersedia mundur dari Gubernur DKI dapat dipastikan Ibu Kota RI tidak jadi pindah. Semoga Anies bersedia, demi penghematan biaya yang akan dikeluarkan negara.— Don Adam (@DonAdam08) August 28, 2019
Politisi PKS Lalu Suryade menanggapi cuitan Adam WH. “Anies mundur aja.
Jabatan bukan segalanya,” tulis Lalu Suryade di akun @suryadelalu.
Jabatan bukan segalanya,” tulis Lalu Suryade di akun @suryadelalu.
Sindiran keras dilontarkan aktivis Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya.
“[Tweet Dewasa] Kesimpulannya: Harga Jabatan Anies saat ini ditaksir
IDR 466 Triliun “Bersih”,” tulis Mustofa di akun @TofaGarisLurus.
Angka yang disebut Mustofa sama dengan dana yang butuhkan untuk memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Timur.
Di sisi lain, pasca pemindahan ibu kota, seperti yang diberitakan bahwa Anies Baswedan akan mempercepat
rencana pembangunan sembilan proyek senilai Rp571 triliun. Proyek itu
akan dibagi dalam tiga fase yakni jangka pendek, menengah dan jangka
panjang dengan puncaknya tahun 2030.
“Ibu kota negara, pusat pemerintahan, memang direncanakan berada di
Kalimantan Timur, tetapi kegiatan pembangunan di Jakarta tidak otomatis
berhenti. Justru itu akan dipercepat,” ujar Anies (27/8/2019).
Baca Juga: Sandiaga: Mengapa Ibukota Negara Dipindah Saat Hutang Indonesia Meroket, Siapa Yang Diuntungkan?
Anies meyakini, kepindahan ibukota ke Kaltim tidak akan menurunkan
kemacetan di Jakarta. Demikian juga tingkat polusi. Jika Jakarta tetap
menjadi pusat bisnis maka tingkat polusi dan kemacetan menurutnya tidak
terpengaruh besar. [**]
Simak Juga Video Pendek Lainya Dibawah ini yang penuh wawasan:
