JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dirinya siap pasang badan untuk
menjadi benteng terakhir bagi Presiden Joko Widodo dalam menghadapi
pihak-pihak yang mungkin akan menjatuhkannya di tengah jalan. Dia
menentang keras bila ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan
di tengah jalan, sebab hal itu akan merugikan kehidupan berbangsa dan
negara.
menjadi benteng terakhir bagi Presiden Joko Widodo dalam menghadapi
pihak-pihak yang mungkin akan menjatuhkannya di tengah jalan. Dia
menentang keras bila ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan
di tengah jalan, sebab hal itu akan merugikan kehidupan berbangsa dan
negara.
“Tidak boleh ada pemerintahan yang dimakzulkan di tengah jalan. Saya
akan jadi benteng terakhir untuk itu, termasuk membentengi Pak Jokowi
dari serangan itu (impeachment),” kata lelaki kelahiran 10 September
1962 yang biasa disapa Bamsoet itu kepada Tim Blak-blakan.
akan jadi benteng terakhir untuk itu, termasuk membentengi Pak Jokowi
dari serangan itu (impeachment),” kata lelaki kelahiran 10 September
1962 yang biasa disapa Bamsoet itu kepada Tim Blak-blakan.
“Tak perlu ada deal-deal juga saya pastikan akan jaga sebagai penjaga terakhir, tidak ada impeachment atau
pun penggantian di tengah jalan. Karena ini untuk masa depan bangsa
kita juga,” ia kembali menegaskan.Ia mengungkapkan hal itu saat
dikonfirmasi soal dukungan dari PDI Perjuangan terhadap dirinya antara
lain harus mengamankan posisi Presiden Jokowi hingga tuntas pada 2024.
Menurut Bamsoet, tanpa ada syarat semacam itu dirinya pasti akan
berupaya keras mempertahankan Jokowi untuk dapat tuntas memimpin di
periode kedua.
Khusus soal amandemen terbatas UUD 1945 yang juga disyaratkan PDI
Perjuangan, mantan ketua DPR itu menyatakan bahwa hal tersebut
sebenarnya sudah menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya. Karena itu
sebagai ketua MPR yang baru dia tinggal menindaklanjuti apa yang sudah
direkomendasikan. Hanya saja, karena masih ada pro-kontra dan
kekhawatiran seolah amandemen akan mengembalikan sistem politik seperti
era Orde Baru, para pakar dan tokoh masyarakat akan diundang untuk
didengar pendapatnya.
Amandemen terbatas yang direkomendasikan MPR sebelumnya hanya untuk
menghidupkan kembali GBHN. Alasannya, Indonesia yang merupakan negara
besar dan luas, butuh haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan
pembangunan nasional yang berkelanjutan.”Kami pasti akan mendengar,
menyimak, dan mengkaji berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Proses amandemen ini tidak akan dilakukan tergesa-gesa atau
grasa-grusu,” kata Bamsoet.
menghidupkan kembali GBHN. Alasannya, Indonesia yang merupakan negara
besar dan luas, butuh haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan
pembangunan nasional yang berkelanjutan.”Kami pasti akan mendengar,
menyimak, dan mengkaji berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Proses amandemen ini tidak akan dilakukan tergesa-gesa atau
grasa-grusu,” kata Bamsoet.
Tapi pihak yang menolak penghidupan kembali GBHN antara lain karena saat
ini sudah ada UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. “Apakah
dengan tidak adanya GBHN sekarang tidak tercapai? Kalau tidak tercapai
masalahnya di mana?” kata Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo.
Selain kedua isu tersebut, Bamsoet juga bicara soal peluang dirinya dan
Airlangga Hartarto bersaing memperebutkan kursi ketua Umum Partai Golkar
dalam Munas Desember nanti. Atau dirinya dan Airlangga sama-sama tak
akan maju karena alasan masing-masing. Misalnya, dia fokus disibukkan
mengawal proses amandemen dan Airlangga kembali ditunjuk menjadi menteri
dan tak diizinkan rangkap jabatan.
Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, “Saya
Benteng Terakhir Jokowi” di detik.com, Senin, 7 Oktober 2019. [*]
