oleh

‘Jika Jokowi Tak Calon Presiden Lagi, atau Tetap akan Calon Presiden lagi 2019???…

-Berita-305 Dilihat
Presiden Jokowi [net]

Oleh, Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

OPINI, SriwijayaAktual.com – Soeharto tumbang. Hanya beberapa bulan setelah pemilu digelar. 21 mei
1998 hari na’as bagi Soeharto. Kenapa? Karena Soeharto mundur tidak
tepat waktu.
Seandainya Soeharto tak lagi nyapres di 1997, ia akan selamat. Nama
besarnya akan dikenang. Rakyat akan menjulukinya sebagai “Bapak
Pebebasan Bangsa dari PKI” dan “Bapak Pembangunan”. Nasi sudah jadi
bubur. Sejarah terlanjur mencatat: Soeharto lengser. Tepatnya
dilengserkan. Tak lagi bisa diselamatkan.
Sebelum Soeharto lengser, orang-orang terdekatnya lari. Mereka
menyelamatkan diri. Cuci tangan. 14 menteri ramai-ramai mundur. Soeharto
dibiarkan sendirian menghadapi situasi tersulit dalam hidupnya. Sepi
dan sunyi. Ia dikhianati. Bukan oleh musuhnya, tapi oleh mereka yang
dibesarkan Pak Harto. Setelah sekian puluh tahun numpang hidup dan
karir, mereka pergi dari kehidupan Soeharto yang sedang terpuruk.
1997 Ibu Tien, istri tercinta sudah sempat mengingatkan agar Pak
Harto tak mencalonkan lagi. Saatnya pensiun dan menikmati hidup di hari
tua. Usia sudah senja, 77 tahun. Sambil melihat hasil karya untuk bangsa
ini. Kabarnya Pak Harto bersedia. Ini tersirat dalam pidato
terakhirnya: “ora dadi presiden yo ora pathe’en”. Gak jadi presiden juga
gak apa-apa.
Tapi, orang-orang kepercayaan, termasuk Harmoko, minta Pak Harto
terus lanjut. Calon lagi. Rakyat masih menginginkan, katanya. Pak Harto
pun percaya. Semangat muncul kembali. Beliau berkata; situasi sedang
krisis. Tak mungkin saya lari. “tinggal gelanggang nyolong playu”.
Meninggalkan keadaan yang saya masih harus turut bertanggung jawab. Dan,
Pak Harto jadi presiden lagi. Untuk yang ketujuh kali. Hanya dua bulan
setelah dilantik, Pak Harto jatuh. Bahkan tersungkur dalam caci maki dan
sumpah serapah rakyat.
Rakyat lelah dan tak lagi percaya. Insting Pak Harto merasa. Apalagi
Ibu Tien. Tapi, orang-orang dekatnya terus menghiba. Dan akhirnya, Pak
Harto sendirian menghadapi kejatuhan. Semua teman lari dan menjauhinya.
Tragedi jatuhnya Pak Harto mesti jadi pelajaran. Ketika rakyat tak
lagi suka dan percaya, siapapun jangan memaksakan diri. Habibi mengalami
hal yang sama. Kecerobohannya membuat referendum Timor Timur, membuat
rakyat kecewa. Laporan pertanggungjawaban Habibi ditolak oleh 355
anggota MPR. Habibipun tak bisa maju sebagai calon presiden.
Kasus yang sama dialami Megawati. Rakyat tak puas atas
kepemimpinanya. Mega tahu itu. Tapi nekat maju di pilpres 2004. Mega
kalah. Hanya memperoleh suara 39,38%. Kalah dari mantan menterinya
sendiri yaitu SBY yang memperoleh suara 60,62%. Penasaran, diulang lagi
tahun 2009, Mega kalah lagi. Kali ini lebih telak, dengan suara 26,79%.
Sementara SBY dapat suara 60,8%.
Di era demokrasi, rakyat jadi pemegang hak suara. Trend suara rakyat
bisa dibaca. Berbagai lembaga survei menyajikan. Hasilnya tak jauh beda.
Kecuali survei abal-abal yang jual kebohongan untuk menyenangkan si
majikan.
Para pemimpin bisa baca survei itu. Dasar membuat keputusan maju atau
tidak di pilpres. Ini juga berlaku untuk pilkada dan pileg. Jika hasil
survei meyakinkan, maju lagi. Jika tidak, redam ambisi. Selamatkan harga
diri dan bangsa ini.
Orang-orang di sekitarnya pasti tak terima. Mereka adalah para
penumpang hidup. Tak rela karirnya berhenti. Hanya satu yang bisa
dilakukan: memprovokasi. Agar sang pemimpin maju lagi. Jika kalah,
mereka tak menanggung rugi, juga tak kehilangan harga diri.
Nasib sang pemimpin yang kalah akan dikenang sebagai orang yang
berambisi. Kenangan buruk lebih dominan di memori rakyat dari pada
prestasi.
Lambat laun, sang mantan pemimpin akan ditinggalkan. Hampir semua
kolega akan berpindah teman. Menyelamatkan diri, terutama jika sang
mantan terjerat kasus dan menghadapi hukuman.
Sejarah Pak Harto mesti jadi renungan. Termasuk oleh Pak Jokowi. Jika
dikalkulasi menang, tak apa kepemimpinan dilanjutkan. Tak ada
keharusan, kendati pengabdian via jalur pemerintahan bisa dilanjutkan.
Jika tidak, kekuasaan mesti dipahami bukan satu-satunya cara untuk
membaktikan diri kepada bangsa.
Elektabilitas Jokowi di bawah 40%. Tak aman. Malah sangat rawan.
Inilah kondisi real Pak Jokowi. Mesti banyak istikharah. Minta petunjuk
dan banyak bertafakur. Menimbang secara jernih, agar sejarah Pak Harto,
Habibi, terutama ibu Megawati tak terulang. Naik di waktu yang tepat,
tapi turun dalam kekalahan dan situasi memilukan.
Jika dikalkulasi ternyata rakyat tak lagi menginginkan, urung niat
untuk mencalonkan diri akan jauh lebih ilegan. Seandainya Pak Jokowi
tidak mencalonkan diri 2019, maka pertama, ia akan dihormati sebagai
negarawan sejati. Ia menyerap aspirasi rakyat yang menginginkan presiden
baru. Ini artinya, Jokowi lebih mengutamakan kepentingan bangsa dari
pada diri sendiri, kelompok dan partainya. Kedua, Jokowi akan dikenang
prestasinya dengan mengabaikan seluruh kekurangan dan kesalahannya.
Jokowi bisa dinobatkan sebagai “Bapak Pemerataan Pembangunan”. Kesan
“pencitraan” akan pudar dan menghilang. Ketiga, Jokowi akan menjadi
presiden pertama yang mengajarkan semangat pengabdian mengalahkan ambisi
untuk merebut kekuasaan. Itulah yang juga diajarkan oleh presiden
pertama Amerika George Washington. Keempat, langkah Jokowi ini akan
menjadi referensi bagi siapapun yang kelak berkesempatan menjadi
presiden. Legowo tidak calon lagi jika rakyat menginginkan penyegaran.
Langkah ini tidak biasa. “Out of the box”. Gak ada di benak umumnya
bangsa ini. Tentu, tak terjangkau oleh nalar orang-orang yang berada di
lingkaran istana. Para pembisik akan terus beegerilya agar Pak Jokowi
maju. Tak lagi peduli suara rakyat, dan tak punya kejernihan dalam
menghitung sejumlah survei. Bagi mereka, menang bisa menikmati hidup di
lingkaran kekuasaan. Kalah, Pak Jokowi yang akan menanggung sendiri
beban. Bukan mereka.
Tapi, jika Jokowi legowo tak mencalonkan diri, tentu setelah
melakukan kajian dan analisis politik maupun kebangsaan secara mendalam,
maka langkah ini akan mengukir Jokowi dengan nama besar. Ia akan
dikenang sebagai “bapak bangsa” yang lebih mengedepankan kepentingan
negara dari pada sebuah kekuasaan. Rakyat akan sangat mengapresiasinya.
Mungkinkah? Tak ada yang mustahil dalam keputusan hidup. Termasuk
pilihan hidup Pak Jokowi.
Jakarta, 19/3/2018, [pribuminews]

Komentar