Berita  

Jika Tidak Hati-hati, Sri Mulyani Dapat saja Makin Kukuh Dicap sebagai ‘Agen Neolib’

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (Dok)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengingatkan Menkeu Sri
Mulyani untuk berhati-hati dalam berkomentar dan mengambil kebijakan
karena publik masih mengingatnya sebagai agen mazhab ekonomi neoliberal.
“Kalau Sri Mulyani tidak hati-hati dalam tiap kebijalan dan
penyataan, maka ingatan publik akan makin kuat bahwa ia akan dicap
sebagai agen neolib, dan itu tidak cocok dengan cita-cita Trisakti, yang
dicanangkan oleh pemerintah,” ujar Heri, Selasa (25/4/2017). 
Heri mengingatkan Sri karena dianggapnya terlalu sembrono menyebut
setiap warga Indonesia mempunyai utang Rp13 juta saat memberikan kuliah
umum di hadapan civitas Kampus STAN beberapa waktu lalu. Pernyataan Sri
tersebut dilontarkan saat Oleh Heri, Sri dianggap membuat publik
kebingungan di tengah situasi ekonomi yang tengah sulit, sekaligus
pertanda bahwa pemerintah lebih memilih strategi hutang untuk
menyelamatkan ekonomi.
Masih lekat dalam ingatan publik, dikatakan Heri, tentang Sri
Mulyani karena kedekatannya dengan Bank Dunia dan IMF yang disebut-sebut
telah menyelamatkan dirinya dari jeratan kasus Mega Korupsi Bank
Century yang merugikan negara hampir Rp 6,7 triliun dan menjadikan
dirinya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 2010.
“Hal lain yang mengindikasikan kedekatannya dengan Bank Dunia,
adalah pinjaman terhadap proyek PINTAR (Project for Indonesia Tax
Administration Reform) sebesar US$ 145 Juta, di mana US$ 128 Juta
diperoleh dari pinjaman atau utang dari Bank Dunia, dan US$ 17 Juta dari
APBN sebagai alokasi dana cadangan. Namun hingga kini, proyek PINTAR
tersebut tidak jelas prosesnya,” beber Heri.
Sampai saat ini, sambungnya, Sri belum membuktikan hal-hal yang
signifikan. Satu-satunya inovasi yang dilakukannya adalah memotong
anggaran hingga lebih dari 10% hingga banyak proyek di daerah-daerah
yang tertunda. Dalam hal menghadirkan postur APBN yang kredibel,
sebagaimana janjinya selama ini, Sri belum membuktikannya secara
meyakinkan.
Spesial Untuk Mu :  ASTAGA! Di Wilayah Ini Malah Ada Sekolah untuk Menjadi PSK Profesional
“Buktinya SMI (Sri Mulyani Indrawati) belum bisa melepaskan
pengelolaan fiskal dari utang. Saya mencium ada aroma tersebut, dan itu
berarti sama saja. Tidak ada inovasi. Kita tahu bahwa utang tidak
menyehatkan. Menempuh jalan berutang adalah ancaman terjadinya guncangan
keuangan. Kasarnya, pemerintah gali lobang untuk tutup lobang,” kata
dia.
Bukti lainnya, Sri belum bisa melepaskan pengelolaan fiskal dari
ketergantungan terhadap surat berharga negara (SBN). Gemuknya SBN
dinilai Heri memberikan ancaman baru. “Kita tahu, kontribusi SBN
terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 101,8 persen per
tahun. Sedangkan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3
persen per tahun (RAPBN 2017). Kecanduan yang berlebih terhadap SBN
tersebut sudah pasti akan meningkatkan risiko fiskal,” katanya.
“SMI masih berkutat dengan pembayaran bunga utang yang telah
mencapai Rp 221,2 triliun pada tahun 2017. Artinya, telah terjadi
kenaikan 15,8 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp191,2 triliun.
Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non K/L. Dengan
begitu, maka sepertinya kita tidak bisa berharap banyak untuk pencapaian
program pencapaian kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi riil dari
cara-cara pengelolaan fiskal seperti itu. Buktinya, uang hanya habis
untuk membayar utang yang semakin bertumpuk,” Heri menambahkan.
Sri juga belum ada terobosan dan inovasi atas jeratan defisit
anggaran yang makin menganga lewat kebijakan fiskal yang kredibel. Dalam
kurun lima tahun terakhir, realisasi defisit anggaran cenderung
meningkat. Penyebabnya, rata-rata realisasi belanja tumbuh di kisaran 5
persen, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh kisaran 3
persen. Pada APBN 2017, Pemerintah kembali menaikkan defisit anggaran
sebesar 12,9 persen menjadi Rp330,2 triliun atau mencapai 2,41 persen
PDB.
“Yang paling mengkhawatirkan, dengan melihat realisasi fiskal
sepanjang 2016 ini, diperkirakan defisit akan meningkat menjadi 2,7
persen terhadap PDB. Ini adalah tragedi bagi keuangan nasional kita,” Tandasnya. (rima)

Spesial Untuk Mu :  Panja RUU Pemilu Sedang Pertimbangkan Usulan Pemerintah 'Mengubah Cara Pemilihan Anggota DPD RI 2019'