oleh

JJ Polong: Reforma Agraria Solusi Terhadap Masalah Pertanian Indonesia dan Pengakuan Hak Asasi Petani

loading...
Foto Bersama di Kegiatan Simposium KRASS


PALEMBANG-SUMSEL, SriwijayaAktual.com –  Simposium Reforma Agraria yang diselenggarakan Komite
Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS), 8-10 Desember 2019 di Kota Palembang yang
mengusung tema Tanah untuk Rakyat, telah usai. 
Menurut ketua Steering Committee (SC) kegiatan Simposium KRASS, Yulian Junaidi  yang akrab disapa dengan  panggilan JJ Polong ini,  mengatakan bahwa “Simposium ini telah melahirkan
pandangan strategis dalam reforma agraria. ,
reforma agraria tidak hanya dimaksudkan sebagai perjuangan hak atas tanah,
melainkan sebagai solusi untuk banyak masalah yang lebih besar di Indonesia, serta
pengakuan terhadap hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan.”Katanya JJ Polong  kepada Sriwijaya Aktual, Rabu (10/12/2019)
Menurutnya JJ Polong, bahwa  Reforma agraria harus dikaitkan dengan hak asasi petani dan
pencapaian kedaulatan pangan, bukan untuk menciptakan pasar tanah yang
bertujuan menarik investasi ke daerah pedesaan yang justru akan menggusur
ekonomi petani.  karena itu tanah harus
didistribusikan untuk menghasilkan makanan bagi rakyat dan bukan produk yang
akan diekspor untuk kepentingan ekonomi global, serta harus dipastikan bahwa
tanah-tanah harus tetap dimiliki dan dikelola oleh keluarga petani, ungkap Polong,
dari Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia.”Ujarnya
JJ Polong
Lebih lajut JJ Polong yang juga Dosen Fakultas Pertanian
Universitas Sriwijaya mengatakan,
perjuangan eksklusif hak atas tanah tidak  cukup untuk menjamin kesejahteraan keluarga
petani, karena itu reforma agraria harus mencakup perubahan besar dalam kebijakan
pertanian di Indonesia secara keseluruhan, seperti akses demokratis kepada
input produksi (benih, pupuk, air, alsintan), pemenuhan kredit, asuransi
pertanian, pendidikan, koperasi, perdagangan yang adil, serta pengakuan
terhadap cara-cara bertani masyarakat yang diwariskan sebagai kearifan lokal
secara turun temurun seperti pertanian selaras alam.”jelasnya
Simposium
yang bertepatan dengan peringatan hari HAM sedunia ini juga dijadikan petani di Sumatera Selatan
sebagai momentum untuk mendorong pemerintah
Indonesia menjadikan
Deklarasi PBB tentang Hak
Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan
sebagai standar
HAM di tingkat nasional
dalam
setiap kebijakan
agraria di Indonesia. Deklarasi PBB
tersebut memuat antara lain hak atas kehidupan yang layak, hak atas tanah, hak
atas benih, hak atas keanekaragaman hayati, serta  prinsip nondiskriminasi terutama untuk
petani  dan perempuan pedesaan.”Tandasnya JJ Polong.
Berita Terkait: 

loading...


Diketahui, Simposium Reforma Agraria yang diselenggarakan Komite
Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS), 8-10 Desember 2019 di Kota Palembang ini,  Selain dihadiri sekitar 150 petani dari berbagai Kabupaten/Kota
se Prov.Sumsel dan penggerak reforma agraria di Sumatera Selatan simposium ini juga
menghadirkan narasumber nasional seperti Ahmad Yakub, Eva Bande, Beathor
Suryadi, Ferry Widodo, Jimmy Z. Ginting dan Yoris Sindhu Suharjan.  [jired]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed