 |
| Jokowi undang pimpinan redaksi ke Istana |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Negara menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat dan menyatakan
pendapat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Tapi, harus
dilakukan dalam koridor hukum dan sesuai dengan konstitusi.
pendapat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Tapi, harus
dilakukan dalam koridor hukum dan sesuai dengan konstitusi.
“Kita harus ingat, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, tapi
sekaligus negara hukum. Jadi, kalau ada yang melanggar konstitusi, kita
gebuk,” kata Jokowi ketika bertemu pemimpin redaksi media massa nasional
di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017), dikutip dari liputan6.
sekaligus negara hukum. Jadi, kalau ada yang melanggar konstitusi, kita
gebuk,” kata Jokowi ketika bertemu pemimpin redaksi media massa nasional
di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017), dikutip dari liputan6.
“Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat, bukan yang lain-lain,” tegas Jokowi.
Presiden tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang digebuk tersebut. Namun, baru-baru ini pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pemerintah beralasan, aktivitas HTI nyata-nyata telah menimbulkan
benturan yang mengancam keamanan, ketertiban serta membahayakan keutuhan
NKRI. Pembubaran ini pun mendapat dukungan luas dari masyarakat dan
sejumlah ormas, antara lain dari PBNU dan GP Ansor.
Pemerintah beralasan, aktivitas HTI nyata-nyata telah menimbulkan
benturan yang mengancam keamanan, ketertiban serta membahayakan keutuhan
NKRI. Pembubaran ini pun mendapat dukungan luas dari masyarakat dan
sejumlah ormas, antara lain dari PBNU dan GP Ansor.
Baca juga: Heboh! HTI Dibubarkan?, Panglima TNI Angkat Bicara!
Di sisi lain, kata presiden, kalau ada indikasi kembalinya Partai
Komunis Indonesia (PKI), akan digebuk juga. Apalagi Tap MPRS Nomor 25
Tahun 1966 sudah menegaskan bahwa PKI dilarang di Indonesia.
Komunis Indonesia (PKI), akan digebuk juga. Apalagi Tap MPRS Nomor 25
Tahun 1966 sudah menegaskan bahwa PKI dilarang di Indonesia.
“Sekarang ada juga yang mengaitkan saya dengan PKI, bagaimana bisa?
Waktu PKI dibubarkan saya baru berumur empat tahun. Ayah saya yang
kemudian dituduh, terus diteliti, ternyata tidak betul,” jelas Jokowi.
Waktu PKI dibubarkan saya baru berumur empat tahun. Ayah saya yang
kemudian dituduh, terus diteliti, ternyata tidak betul,” jelas Jokowi.
Setelah sang ayah tidak terbukti menjadi pengikut PKI, lanjut
Presiden, “Kemudian ibu saya yang dituduh, dan itu juga tidak terbukti.”
Presiden, “Kemudian ibu saya yang dituduh, dan itu juga tidak terbukti.”
Padahal, menurut Jokowi, berbagai hal mengenai siapa dirinya sangat
mudah diketahui, seperti tempat lahir dan dibesarkan. Semua ada catatan
yang jelas. “Ini terus terang membuat saya jengkel dan menghabiskan
energi,” terang Presiden.
mudah diketahui, seperti tempat lahir dan dibesarkan. Semua ada catatan
yang jelas. “Ini terus terang membuat saya jengkel dan menghabiskan
energi,” terang Presiden.
Baca juga: Catatat Singkat Sadisnya PKI, Menurut Abdul Mun’im DZ
Negara-negara lain, lanjut Jokowi, sudah membahas berbagai hal yang
lebih kepada kemajuan teknologi. Misalnya, di Amerika Serikat, pengusaha
Elon Musk, pemilik otomotif Tesla, bahkan sudah berpikir bagaimana cara memindahkan manusia ke Planet Mars.
lebih kepada kemajuan teknologi. Misalnya, di Amerika Serikat, pengusaha
Elon Musk, pemilik otomotif Tesla, bahkan sudah berpikir bagaimana cara memindahkan manusia ke Planet Mars.
“Tapi sebaliknya, kita masih sibuk berdemo dan membahas soal cantrang
(alat penangkap ikan yang dilarang pemerintah, namun ditentang
nelayan),” Tandasnya Presiden. (*)
(alat penangkap ikan yang dilarang pemerintah, namun ditentang
nelayan),” Tandasnya Presiden. (*)
