Presiden Jokowi [dok] |
Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil untuk
menyelesaikan 5 juta sertifikat tanah tahun 2017 ini. Di tahun 2018, Sofyan
Djalil harus menyelesaikan 7 juta sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu
nantinya dibagikan secara gratis kepada rakyat Indonesia.
“Tahun
depannya (2019) lagi 9 juta sertifikat harus selesai,” ungkapnya saat
membagikan 10.100 sertifikat tanah untuk warga se-Tangerang Raya, di Lapangan Bola Jalan Raya Serpong Puspitek, Kota Tangerang SelatanRabu
(11/10/2017).
Jokowi menuturkan, Badan Pertanahan Nasional sengaja
diberi target penyelesaian sertifikat tanah untuk melihat sejauh mana
kinerjanya. Di samping itu untuk menjawab keluhan rakyat soal sengketa
tanah yang masih terjadi.
“Kalau enggak selesai, menterinya udah saya bilang, awas pak menteri,” ucapnya.
Mantan
Wali Kota Solo kemudian menyinggung kinerja Sofyan Djalil yang tidak
memuaskan. Seharusnya 126 juta sertifikat tanah sudah diserahkan kepada
rakyat. Namun, hingga saat ini baru 46 juta yang diterima rakyat.
“Itu baru 46 juta, separuh aja belum ada,” ujarnya.
“Berpuluh-puluh
tahun 46 juta bayangkan. Yang terjadi adalah apa? Sengketa tanah di
mana-mana. Tidak hanya di Tangerang Raya, tidak hanya di Pulau Sumatera,
di Kalimantan, Sulawesi semuanya,” sambung dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta
ini menambahkan, dirinya sudah menyerahkan 147.813 sertifikat tanah
secara langsung kepada rakyat. Dia berharap, sertifikat tanah yang sudah
diterima rakyat bisa dijaga dengan baik dan digunakan sesuai kebutuhan.
“Saya titip kalau sudah pegang sertifikat beri plastik. Sudah
diplastik simpan baik-baik, jangan sampai kehujanan. Ada genteng yang
bocor kehujanan rusak. Oleh sebab itu, yang kedua difotokopi. Jangan
lupa. Ini kalau enggak saya ingatkan sering lupa, nanti hilang ya kan,
sertifikat aslinya hilang ngurusnya pake apa? Ada fotokopi gampang.
Fotokopi bawa ke kantor BPN jadi lagi,” ujarnya. [rzk/merdeka]