oleh

“jokowi Sulit Menang”?

-Berita-165 Dilihat
Ilustrasi

“Jokowi Sulit Menang”?. Oleh: Tony Rosyid [Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]

SUARA PEMBACA-OPINI, SriwijayaAktual.com – Ternyata, pilpres kali ini super rumit. Luar biasa kompleks. Menguras
energi dan memporak-porandakan emosi. Kendati pilpres hanya diikuti dua
Paslon, tapi badai persoalan yang dihadapi sungguh sangat tidak
sederhana.
Quick count memang sudah diumumkan. Bahkan oleh
berbagai lembaga survei. Tapi sayangnya, rakyat tak percaya. Karena
lembaga yang mengumumkan hasil quick count hanya berasal dari -dan
dibiayai oleh- satu kubu paslon. Tak mungkin netral. Jadi, otomatis tak
diakui, bahkan tak dianggap oleh kubu sebelah beserta hampir seluruh
pendukungnya. Ini saja, sudah menimbulkan masalah.
Sekarang
bergantung ke KPU. Secara hukum, begitulah bunyi dari amanat
konstitusionalnya. Tapi, KPU sendiri bermasalah. Dari awal, jauh sebelum
pencoblosan, KPU dianggap berpihak ke salah satu kubu.
Masalah
itu dimulai dari 17,5 DPT ganda dan invalid yang tak terselesaikan. Soal
debat, KPU berulangkali mendapat tuduhan cenderung memberi keuntungan
kepada Paslon 01. Lalu temuan Bawaslu terkait ribuan petugas KPPS yang
tidak netral. Bahkan berperan sebagai timses yang mengarahkan para
pemilih mencoblos Paslon tertentu.
Adanya surat suara yang
dicoblos secara massal di luar tempat dan waktu pencoblosan. Banyaknya
kasus kotak suara yang berada di luar tempat yang seharusnya (kantor
kecamatan). Ditemukan ribuan kotak suara di ruko, rumah, hotel bahkan
kantor media massa yang sebagian dalam keadaan tak tersegel dan surat
suaranya hilang.
Ratusan ribu masalah terbongkar dan berpotensi
mendelegitimasi KPU. Bahkan sangat layak dijadikan bukti oleh MK untuk
mendelegitimasi salah satu Paslon yang melakukan kecurangan secar luar
biasa itu. Agar di kemudian hari tak lagi ada capres-cawapres yang
leluasa merusak demokrasi di pilpres.
Kalau 02
menang, sesuai data yang didapat 02 dari Mabes TNI AD yang bocor dan
data dari BPN sendiri, persoalan relatif bisa diminimalisir, karena 02
adalah pihak yang selama ini paling merasa dirugikan. Kalau saja ada
tuntutan ke MK karena faktor kecurangan, tak akan banyak pengaruhnya
terhadap kemenangan. Sebab, kalau toh ada kecurangan, tak terlalu
signifikan.
Dimanapun, oposisi tak punya banyak
akses dan kekuatan untuk melakukan Kecurangan. Meski kecurangan tetap
ada saja, namanya juga pemilu. Tapi, tak akan banyak pengaruhnya. Beda
dengan petahana. Pemegang kekuasaan selalu punya akses dan kekuatan
untuk curang. Bahkan punya peluang untuk menggagalkan pemilu, jika mau.
Hanya people power yang bisa menghalangi jika petahana ingin
menggagalkan pemilu.
Bagaimana jika yang menang itu 01? Banyak kendala. Akan ada tuntutan
di MK terkait kecurangan yang begitu masif. Bawaslu menyebut ada 121.993
laporan kasus. Ada 4.859 KPPS yang sekaligus jadi timses untuk
mengarahkan pemilih nyoblos Paslon tertentu. 6,7 juta surat suara yang
tak terdistribusikan kepada pemilih. 3.066 TPS menutup jadual
pencoblosan sebelum waktunya. Sehingga banyak pemilih kecewa karena gak
bisa nyoblos. Ada 860 TPS dimana KPPS mencoblos sendiri sisa surat
suara. Ini baru temuan Bawaslu. Belum temuan masyarakat yang belum
terlaporkan ke Bawaslu.
01 akan dihadang oleh masalah kecurangan
yang diduga sangat sistematis, masif dan terstruktur, karena melibatkan
struktur aparat, jajaran birokrasi hingga KPPS. Kalimat yang sempat
dipopulerkan kubu Prabowo pada pilpres 2014 ini seperti mendapatkan
pembuktiannya di pilpres 2019 kali ini.
Kecurangan ini, jika bukti-buktinya cukup, bisa berujung pada diskualifikasi Paslon 01. Atau minimal pemilu ulang.
Kalau
saja faktor di atas ini bisa dilewati, kubu 01 masih harus berhadapan
dengan tuntutan pasal 416 No 17/2017. Bahwa “pasangan calon terpilih
adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh
persen) dalam jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden
dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari 1/2 (setengan) jumlah provinsi di Indonesia.”
Pasal 416 UU no 17/2017 ini berlaku, kata Otto Hasibuan,
pengacara kondang itu. Jika UU ini diberlakukan, maka 01 tak punya
ruang untuk bisa memenangkan pilpres kali ini, karena dipastikan tak
sampai menang 20% di lebih dari 1/2 provinsi.
Sementara
02 punya peluang di KPU. Jika kalah di KPU, masih punya peluang untuk
menang di MK jika bisa membuktikan secara meyakinkan C1 yang dimiliki.
Dan 02 juga punya cukup alasan untuk menuntut MK “mendiskualifikasi 01”
atas semua kecurangan yang sistematis, masif dan terstruktur.
Hal
lain yang perlu diwaspadai adalah kemarahan massa di bawah akibat adanya
kecurangan pemilu yang dianggap melampui batas wajar. Bahkan dalam
katagori luar biasa dan bisa dianggap extra ordinary crime. Secara
politik ini telah mendorong terakumulasinya kemarahan sosial yang ready
untuk melakukan perlawanan.
Kemarahan rakyat di bawah seperti tak
terbendung. Mereka hanya butuh satu komando untuk bergerak. Ada komando,
booommm… Meledak. Ini sangat berbahaya. Karena bisa tak terkendali.
Kekecewaan mereka terhadap rezim Jokowi seperti sudah menjadi bola salju
yang siap diledakkan.
Karena itu, butuh kearifan para elit bangsa
agar bersama-sama menjaga demokrasi di pilpres ini dengan kejujuran dan
moral. Bukan dengan melampiaskan ambisi dan keserakahan untuk menang
yang akibatnya bisa membuat suasana politik tak terkendali. [* ]

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya