Jokowi Tegaskan! Agar Kasus Korupsi e-KTP di Proses Hukum Secara Benar

Berita11 Dilihat
Dok: Presiden RI Joko Widodo
JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Paska Sidang perdana Kamis 9 Maret 2017 kasus dugaan
korupsi pengadaan e-KTP menguak beberapa fakta persidangan. Di antaranya
soal adanya aliran dana proyek itu yang mengalir ke sejumlah pihak,
termasuk, anggota DPR periode 2009-2014, partai politik bahkan sampai
menyeret nama seorang menteri kabinet kerja Jokowi-JK dan ketua DPR RI.
Mega skandal penggarongan uang negara tersebut dibongkar Komisi
Pemberantasan Korupsi. KPK menemukan dugaan kerugian negara mencapai
Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik,
yang bernilai total Rp5,9 triliun.
Lantas, bagaimana respons Presiden Joko Widodo menyikapi skandal tersebut?
“E-KTP ini memang masalah besar,” ujar Presiden Jokowi,  di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/3/2017).
Jokowi memandang, proyek yang dilakukan di tahun anggaran 2011-2012
itu seharusnya memiliki manfaat lebih bagi seluruh elemen masyarakat.
Apalagi dengan e-KTP, urusan pelayanan menjadi lebih terintegrasi,
efisien, dan jauh lebih mudah.
“Sekarang berubah semua gara-gara anggarannya dikorup,” katanya.
Jokowi pun enggan mengkomentari adanya nama-nama para menteri di
Kabinet Kerja, yang tersangkut kasus tersebut. Kepala negara dengan
tegas menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk
ditindaklanjuti.
“Saya ingin ini diproses hukum yang benar. Saya yakin KPK bertindak
profesional atas kasus ini,” ujarnya menegaskan. (sl.ak.viva)

Komentar