 |
| Kapolri bersama Panglima TNI di Mabes Polri |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada agenda
menduduki Gedung DPR RI dalam rencana demo pada 25 November dan 2
Desember 2016 mendatang, dan memandang rencana itu sebagai upaya makar.
menduduki Gedung DPR RI dalam rencana demo pada 25 November dan 2
Desember 2016 mendatang, dan memandang rencana itu sebagai upaya makar.
“Ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk
dalam DPR dan berusaha menguasai DPR. Kalau itu bermaksud untuk
menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah itu termasuk pasal makar,”
kata Tito, saat melakukan teleconference bersama Panglima TNI
Jenderal Gatot Nurmantyo dengan seluruh kapolda dan panglima komando
utama TNI di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Senin (21/11/2016) dikutip laman rimanews.
dalam DPR dan berusaha menguasai DPR. Kalau itu bermaksud untuk
menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah itu termasuk pasal makar,”
kata Tito, saat melakukan teleconference bersama Panglima TNI
Jenderal Gatot Nurmantyo dengan seluruh kapolda dan panglima komando
utama TNI di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Senin (21/11/2016) dikutip laman rimanews.
Menurut Kapolri, upaya menguasai Gedung DPR ini jelas melanggar hukum
seperti diatur Pasal 104 dan 107 KUHP tentang kejahatan terharap
keamanan negara. Dalam pasal 107 dijelaskan, Makar dengan maksud untuk
membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden
atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh
tahun.
seperti diatur Pasal 104 dan 107 KUHP tentang kejahatan terharap
keamanan negara. Dalam pasal 107 dijelaskan, Makar dengan maksud untuk
membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden
atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh
tahun.
Baca Juga; – Video Permadi Tuntut Minta Ahok Ditahan, Ini Penjelasanya …
– MUI Tidak Melarang Lanjut Aksi Bela Islam Jilid III “212”
Karena itu, bila ada upaya-upaya seperti pendudukan gedung
DPR/MPR, Polri dan TNI akan melakukan upaya pencegahan dengan memperkuat
gedung DPR/MPR sekaligus juga membuat rencana rencana berkelanjutan
bila terjadi hal-hal tak diinginkan.
“Kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas terukur sesuai
dengan peraturan undang-undang kita akan tegakkan hukum baik yang
melakukan maupun yang menggerakkan itu,” ujarnya.
dengan peraturan undang-undang kita akan tegakkan hukum baik yang
melakukan maupun yang menggerakkan itu,” ujarnya.
Kapolri menegaskan, kegiatan unjuk rasa memang telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan nomor 9 tahun 1998 tentang
penyampaian pendapat di muka umum itu merupakan hak konstitusi setiap
warga. “Namun tidak bersifat Absolut,” tegasnya. (*)
dengan peraturan perundang-undangan nomor 9 tahun 1998 tentang
penyampaian pendapat di muka umum itu merupakan hak konstitusi setiap
warga. “Namun tidak bersifat Absolut,” tegasnya. (*)
