oleh

Kasus Reklamasi Teluk Jakarta, Polisi Sudah Periksa Luhut Binsar Panjaitan

-Berita-220 Dilihat
Ilustrasi/net

Pemeriksaan terhadap Luhut dilakukan di luar Polda Metro Jaya.

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terkait
penyelidikan dugaan korupsi proyek reklamasi pulau di perairan Teluk
Jakarta. “Sudah dilakukan pemeriksaan,” kata Direktur Reserse Kriminal
Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan di Jakarta, Senin
(16/4/2018).
Adi menuturkan, penyidik Polda Metro Jaya
juga telah meminta keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti sekitar sebulan lalu. Adi menyatakan, pemeriksaan kedua
pejabat menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) itu dilakukan di luar Polda
Metro Jaya lantaran mencocokkan agenda Luhut dan Susi.
Diungkapkan Adi, pemeriksaan Luhut guna mengklarifikasi penerbitan
Surat Menko Maritim Nomor : S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 tertanggal 5
Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium)
pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Adi menjelaskan, polisi
membutuhkan nilai jual obyek pajak (NJOP) terkait lahan reklamasi
termasuk kajian Kementerian Lingkungan Hidup yang perlu diklarifikasi.
Usai
meminta keterangan Luhut dan Susi, polisi memeriksa pihak pengembang
yang menjadi temuan penyidik. Sebelumnya, polisi telah memeriksa tiga
saksi yakni Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bidang
Perencanaan BPRD DKI Jakarta dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara
pada Rabu (8/11/2017).
Anggota Polda Metro Jaya telah
meningkatkan status laporan perkara proyek pulau reklamasi dari
penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik
mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewenangan
anggaran negara.
Dugaan penyelewengan anggaran
negara itu pada NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp
3,1 juta per meter namun realisasinya mencapai kisaran Rp 25 juta per
meter hingga Rp 30 juta per meter. Terkait penetapan NJOP itu, penyidik
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga terjadi
tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebut.
Polisi
juga telah memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI Sofyan Djalil dan mantan Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (Rep/Antara)

Komentar