Kemenkeu: Ada Defisit Rp 325 Triliun, Makanya Indonesia saat ini Butuh Utang Lagi

PONOROGO-JATIM, SriwijayaAktual.com – Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan
(Kemenkeu), Luky Alfirman, memberikan kuliah umum di Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Jawa Timur. Luky menggantikan Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang batal menghadiri acara tersebut.

Materi
kuliah umum seputar pengelolaan APBN. Luky menjelaskan, APBN menjadi
salah satu komponen yang penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
negara karena memiliki tiga fungsi, yakni alokasi, distribusi dan
stabilisasi.

Pada alokasi, APBN dapat digunakan untuk mengatur
alokasi dana dari seluruh pendapatan negara kepada pos-pos belanja untuk
pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik, serta pembiayaan
pembangunan lainnya.

Lalu pada distribusi, APBN diharapkan bisa menciptakan pemerataan atau
mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dan terakhir adalah stabilitas,
menjadi salah satu instrumen bagi pengendalian stabilitas perekonomian
negara di bidang fiskal.

Misalnya jika terjadi ketidakseimbangan
yang sangat ekstrem, maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui
anggaran untuk mengembalikan ke keadaan normal.

“APBN disusun,
produk dari pemerintah dan DPR. Tujuannya untuk bagaimana bisa
menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi
kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan,” kata Luky di Auditorium
Kampus II IAIN Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (25/5/2018).

Di tahun ini belanja APBN 2.220 triliun. Dana sebesar itu harus dibelanjakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%.

Namun
demikian, jumlah belanja tersebut tak bisa tercukupi oleh penerimaan
negara yang diperoleh dari pungutan pajak, cukai, PNBP hingga dana
hibah. Hal inilah yang membuat pemerintah harus berutang agar defisit
dapat tertutupi demi terciptanya fungsi APBN tadi.

“Dari sisi
pendapatan negara, kita cuma bisa Rp 1.894,7 triliun. Artinya belanja
kita lebih besar dari pendapatan. Ada defisit Rp 325 triliun, Makanya
saat ini kita masih butuh pembiayaan dari utang,” jelas Luky.

Sebagai
informasi, dalam postur anggaran APBN 2018, belanja negara ditetapkan
sebesar Rp 2.220,7 triliun, sedangkan pendapatan sebesar 1.894,7
triliun. Defisit anggaran sebesar Rp 325,9 triliun.

Luky melanjutkan, dengan APBN yang dikelola baik, maka diharapkan bisa
menjadi instrumen yang mendukung terciptanya target pertumbuhan ekonomi
yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi juga tak sekedar tinggi, tapi juga
inklusif agar pembangunan yang ada benar-benar bisa dirasakan seluruh
warga negara Indonesia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam
Undang-undang Dasar 1945.

“Kita pengin bikin suatu kebijakan yang
efektif. Kalau mau tingkatkan pertumbuhan, kita harus lihat mana
komponen terbesar. Konsumsi RT (rumah tangga) misalnya, bagaimana
menjaga daya beli masyarakat. PTKP kita naikkan, supaya tambahan income
yang tadinya harus bayar bisa digunakan untuk belanja konsumsi.
Investasi mau ditingkatkan, kita berikan insentif. Lalu jaga inflasi
supaya kemampuan daya beli masyarakat tidak tergerus,” kata Luky.
(eds/hns/detikfinance)