JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahfud MD buka-bukaan soal tanggung jawabnya di Badan Pembinaaan
Ideologi Pancasila (BPIP).
Mahfud MD buka-bukaan soal tanggung jawabnya di Badan Pembinaaan
Ideologi Pancasila (BPIP).
Mahfud MD menjadi satu di antara Anggota Dewan Pengarah di BPIP.
Dalam pemaparanya soal BPIP ini, Mahfud MD menyinggung soal kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu.
Penjelasannya soal BPIP disampaikan dalam acara E Talk Show tvOne.
Awalnya, Mahfud MD bicara soal gaji yang diterimanya dari BPIP.
Seperti diketahui bahwa sebelumnya gaji yang diterima BBPIP sempat menjadi sorotan.
Anggota BPIP dikabarkan mendapat gaji hingga mencapai ratusan juta.
Mahfud MD menjelaskan bahwa sejak pertama diangkat menjadi bagian dari BPIP, dirinya tak menerima gaji sejak tahun 2017.
“Ketika diangkat pertama kali di bulan Juni tahun 2017 di SKnya ga ada
gaji, upah jalan sendiri bayar sendiri sejak 2017 itu sampai setahun
gak ada gaji,” ujar Mahfud MD seperti dilansir TribunJakarta dari
tayangan YouTube Talk Show tvOne, Sabtu (24//8/2019).
Setelahnya, Peraturan Presiden pun mencuat hingga pada akhirnya jajaran BPIP mendapatkan gaji.
“Tiba-tiba keluar perpes, tentang UKP itu diubah BPIP dan di situ ada gajinya, seratus juta untuk saya dan lain,” jelasnya.
“kita kan ga pernah minta gaji kalau saya tanya, ‘betul dapat RP100 juta
segini banyak?’ Lalu diuraikan 15 persen pajak, saya tiap bulan sampai
sekarang dari BPIP menerima Rp 68 juta belum pernah saya ambil, itu
lewat notifikasi aja,” terang Mahfud MD.
“Tapi karena saya duduk di situ saya lapor ke negara saya sudah dapat
gaji sebagai guru besar, tolong potong, Rp29 juta gajinya di gurus besar
dan tunjangan kehormatan itu tiap bulan dikembalikan, sehingga tidak
ada Rp40 juta sebenarnya, orang ribut Rp100 juta,” tambahnya.
Lantas Mahfud MD ditanya soal apa yang dilakukannya selama menjadi bagian dari BPIP.
Mahfud MD pun menyinggung kerusuhan yang terjadi di Papua.
“Ini penting, apa sih yang dikerjakan BPIP? ‘Ini ada kerusuhan di Papua BPIP kenapa kok tidak turun?”‘ ucap Mahfud MD.
“Ini pertanyaanya orang amat sangat bodoh. BPIP kan bukan aparat penegak hukum,” sambungnya.
Dijelaskannya bahwa BPIP adalah badan yang membantu presiden merumuskan kebijakan pemerintah.
“BPIP itu menurut Perpres adalah badan yang merumuskan, membantu
presiden merumuskan kebijakan pemeritah untuk sosialisasi ideologi
pancasila,” paparnya.
Baca Juga: ‘Mengkudeta Ka.BIN Budi Gunawan Lewat Kisruh Papua’
Selama menjadi bagian dair BPIP, Mahfud MD pun mengaku kerap diundang sebagai pembicara.
“Saya sering ngomng kemana-mana diundang kadang saya ga pake baju BPIP,
saya sering ke luar negeri ga pernah dibayar BPIP, tanya aja ga pernah,
masa BPIP disuruh menangani kasus,” terangnya.
saya sering ke luar negeri ga pernah dibayar BPIP, tanya aja ga pernah,
masa BPIP disuruh menangani kasus,” terangnya.
“BPIP untuk merumuskan kebijkan, ‘nih presiden pendidikan harus
dibeginikan perdagangan harus dibeginikan, itu kerjaan kami, merumuskan
kebijkan,” lanjutnya. [*]
