oleh

Ketua DPC PDIP ini Jadi Buronan

-Berita-265 Dilihat
Ketua PDIP Kota Lhokseumawe Husaini Setiawan

LHOKSEUMAWE-ACEH, SriwijayaAktual.com – Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menetapkan Ketua DPC PDI Perjuangan
Lhokseumawe, Aceh, Husaini Setiawan, sebagai buronan dalam daftar
pencarian orang atau DPO.
Hal itu diketahui dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 434/PID.SUS/2013
tanggal 25 Januari 2016. Husaini, menurut Kejaksaan Lhoksemawe,
melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Husaini diduga melakukan tindak pidana korupsi  pengadaan alat kesehatan
(alkes) Dinas Kesehatan Lhokseumawe tahun 2011. Pihak Kejari
Lhokseumawe sudah beberapa kali memanggil Husaini, namun panggilan itu
tidak dipenuhi.
“Dalam hal ini kami anggap Husaini melarikan diri dan ditetapkan
sebagai DPO,” kata Kepala Seksie Pidana Khusus Kejaksaan Negeri
Lhokseumawe, Feri Ihsan saat dikonfirmasi, Minggu, (8/7/2018).
Pada
akhir Juni 2018, kejaksaan telah menerima salinan surat putusan
Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi terdakwa Husaini Setiawan.
Sehingga terdakwa Husaini kini sudah berstatus terpidana. Dan penetapan
itu sesuai surat putusan Kasasi nomor 342 K/Pidsus/2015.
Menanggapi hal tersebut, Husaini mengaku terkejut ketika mendengar
putusan Mahkamah Agung yang menetapkan dirinya sebagai DPO. Padahal, dia
mengklaim sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak
melakukan perbuatan yang merugikan negara dan dinyatakan bebas.
“Ini penzaliman bagi saya, ini kasus alkes tahun 2011, kemudian tahun
2014 saya dibebaskan murni karena tidak terbukti, kenapa tiba-tiba
sekarang ini saya jadi DPO? Ini kan aneh dan semacam ada permainan,”
kata Husaini yang merupakan Direktur PT Kana Farma Indonesia, selaku
rekanan proyek pengadaan alkes itu.
Ia mempertanyakan dasar
penetapannya masuk dalam DPO. Menurutnya, dia sudah terbukti tidak
merugikan negara. Bahkan, Husaini yang juga timses Jokowi di Aceh
mengaku sangat dirugikan akibat kasus tersebut.
Lantaran perusahaannya di-blacklist, sehinga
setiap tahun ia dirugikan mencapai miliaran rupiah. Belum lagi harus
merogoh uang saat proses persidangan beberapa tahun lalu dan membayar
denda serta membayar barang yang hilang.
Sebelumnya, Kejari
Lhokseumawe sudah mengeksekusi mantan Kepala Dinas Kesehatan
Lhokseumawe, Sarjani Yunus, dan mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe,
Helma Faidar. Keduanya dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan pada 1
Agustus 2017.
Dalam perkara korupsi pengadaan alkes senilai Rp4,8
miliar di bawah Dinkes Lhokseumawe tahun 2011 itu, turut merugikan
negara Rp3,5 miliar. (ase/viva)

Komentar