oleh

Kewenangan Sertifikasi Terancam Hilang, MUI Gugat UU Jaminan Produk Halal ke MK

Ilustrasi

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI)
melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai adanya UU 
Jaminan Produk Halal (JPH) milik Kementerian Agama yang bertugas
memberikan sertifikasi halal.

Selama ini, MUI merupakan satu-satunya lembaga yang berhak memberikan
sertifikasi halal. Dengan adanya UU JPH tersebut membuat MUI kehilangan
kewenangan istimewanya untuk mengawasi kehalalan suatu produk maupun
makanan.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh 31 orang pemohon, mereka meminta MK
untuk melakukan judicial review atau uji materi atas UU 33/2014 tentang
jaminan produk halal yang ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal
17 Oktober 2014.

MUI selama ini ditunjuk pemerintah dalam hal ini Kemenag yang tertuang
dalam nota kesepakatan tahun 1994 untuk melakukan tugas pemberian
sertifikasi halal dan juga mengawasi produk-produk yang masuk ke
Indonesia melalui LPPOM MUI.

Namun nyatanya, Kemenag membangkitkan UU JPH tahun 2014 untuk menjadi
tandingan MUI di dalam tugas yang sama. Atas dasar tersebut, MUI meminta
MK untuk melakukan uji materi atas UU 33/2014 itu.

Adapun judicial review MUI dari UU tersebut meliputi Pasal 5, Pasal 6, Pasa 47 ayat (2), dan ayat (3).

Juru Bicara MK, Fajar Laksono membenarkan adanya gugatan tersebut namun dia menjelaskan bila gugatan belum diregistrasi.

“Sudah masuk tapi belum diregistrasi ya mbak, jadwal sidangnya masih
menunggu registrasi dulu “ ungkap Fajar saat, Kamis (15/8/2019). [rm]

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya