oleh

‘Koopssus Bisa Timbulkan Terorisme Level Tinggi Jika Kerjanya Tak Pakai Rambu-Rambu’

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Pembentukan Komando Operasi Khusus
(Koopssus) TNI dinilai harus memiliki rambu-rambu dalam menjalankan
tugasnya. Sebab jika tidak, Koopssus berpeluang menciptakan aksi
terorisme dengan level yang lebih tinggi dari sebelumnya.

“Yang pertama, meskipun (ranah Koopssus) eskalasi aksi terorisme yang
berpotensi memunculkan situasi di luar kepolisian, tapi harusnya
kehadiran Koopsusgat atau Koopssus berada dalam konteks dan terintegrasi
dalam Sistem Peradilan Pidana. Sehingga apapun yang dilakukan oleh
Koopssus itu harus berada dalam lingkup,” kata peneliti Setara
Institute, Ikhsan Yosarie di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Kamis
(1/8/2019).

Menurutnya, kesatuan Koopsus harus tetap dinaungi hukum sehingga penggunaan Koopsus tidak disalahgunakan oleh beberapa pihak.

“Koopsus ini tetap harus patuh kepada Pasal 5 Undang-Undang TNI yang
mengenalkan bahwa landasan TNI bergerak itu adalah keputusan politik
negara. Dengan demikian, keterlibatan dalam pemberantasan terorisme ini
tidak permanen dan memiliki batas waktu yang jelas,” sambungnya.

Jika tidak demikian, maka ia khawatir tim ini justru akan menimbulkan persoalan baru.
“Apalagi jika di luar kerangka sistem pidana, Koopsus hanya akan
memunculkan persoalan baru dalam pemberantasan terorisme, atau persoalan
kemanusiaan yang baru,” katanya.

Ikhsan juga menyatakan, dalam mekanisme pekerjaan Koopssus diperlukan tolok ukur agar kekuasaan kinerjanya tidak terlalu luas.

Seperti halnya kejelasan waktu dan kondisi Koopssus dinyatakan harus
diturunkan. Dalam hal ini, pemerintah didesak menjelaskan indikator atau
prasyarat penurunan Koopssus.

“Indikator-indikator tersebut mencerminkan di luar kapasitas kepolisian
untuk menangani kasus tersebut. Karena jika aksi terorisme yang
bertransformasi kepada gerakan pendudukan wilayah secara fisik, tentu
hal tersebut dapat ditangani kepolisian,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang serius menangani
permasalahan terorisme. Namun langkah yang ditempuh juga harus sesuai
dengan mekanisme dan hukum yang ada.

“Seharusnya, dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam pemberantasan
terorisme membuat masyarakat menjadi semakin aman dan (terorisme) bisa
tertanggulangi dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kebalikan dengan
banyaknya lembaga justru menjadi tidak efektif,” tutupnya. [rmol]

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya