 |
| Dok/Ist: Luhut Binsar Pandjaitan |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – KPK akan mendalami keterlibatan Menteri Kordinator Kemaritiman Luhut
Binsar Pandjaitan dalam perkara suap penghapusan pajak PT E.K Prima (PT
EKP) Ekspor Indonesia dengan terdakwa Rajesh Rajamohanan Nair.
Binsar Pandjaitan dalam perkara suap penghapusan pajak PT E.K Prima (PT
EKP) Ekspor Indonesia dengan terdakwa Rajesh Rajamohanan Nair.
“Apakah sebelumnya di penyidikan Rajamohanan ada, kami tidak
dapat sampaikan secara rinci. Tapi informasi sudah disampaikan terbuka
(keterlibatan luhut). Kami juga punya kewajiban untuk mencermati fakta
persidangan,” katanya di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (15/3/2017)) dikutip rimanews.
dapat sampaikan secara rinci. Tapi informasi sudah disampaikan terbuka
(keterlibatan luhut). Kami juga punya kewajiban untuk mencermati fakta
persidangan,” katanya di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (15/3/2017)) dikutip rimanews.
Luhut disebut sebagai orang yang pernah meminta membatalkan surat
pencabutan dokumen pengusaha kena pajak (PKP) terhadap sejumlah
perusahaan Jepang kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus,
Muhammad Haniv.
pencabutan dokumen pengusaha kena pajak (PKP) terhadap sejumlah
perusahaan Jepang kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus,
Muhammad Haniv.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah berjanji pihaknya akan
mempelajari dan mencermati apa saja fakta-fakta yang muncul di
persidangan.
mempelajari dan mencermati apa saja fakta-fakta yang muncul di
persidangan.
“Fakta-fakta persidangan kita cermati lebih lanjut dan
relevansinya dengan proses penyidikan yang berjalan, untuk membangun
konstruksi perkara ini agar lebih utuh,” katanya.
relevansinya dengan proses penyidikan yang berjalan, untuk membangun
konstruksi perkara ini agar lebih utuh,” katanya.
Febri menegaskan bahwa informasi yang terungkap dalam persidangan
bisa menjadi jalan untuk KPK untuk mengusut peran Luhut saat menjual
pengaruhnya dengan memerintahkan Haniv supaya bisa membatalkan surat
pencabutan dokumen pengusaha kena pajak (PKP) terhadap sejumlah
perusahaan.
bisa menjadi jalan untuk KPK untuk mengusut peran Luhut saat menjual
pengaruhnya dengan memerintahkan Haniv supaya bisa membatalkan surat
pencabutan dokumen pengusaha kena pajak (PKP) terhadap sejumlah
perusahaan.
“Yang pasti fakta persidangan itu informasi berharga bagi KPK
untuk dilihat dan dipelajari lebih lanjut apakah relevan dengan
penyidkan saat ini,” katanya. (*)
untuk dilihat dan dipelajari lebih lanjut apakah relevan dengan
penyidkan saat ini,” katanya. (*)
