Pasang Iklan Murah disini
Berita  

KPK RI Tumbal Pendanaan dan Perselingkuhan Taipan-Politisi

KPK Mati

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Direktur Eksekutif Transformasi
untuk Keadilan (TuK) Edi Sutrisno mengatakan bahwa upaya DPR untuk
merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah upaya
pelemahan KPK yang dilakukan secara sengaja dan telanjang.

“Setiap proses politik di bangsa ini merupakan dampak dari dukungan para
taipan. Saya kira ini rahasia umum. Nah, dugaan kami, ini adalah ajang
konsolidasi para partai untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan
pendanaan dari korporasi,” ujar Edi saat dikonfirmasi pada Rabu (11/9/2019).

Edi melanjutkan bahwa yang duduk dan terpilih di kabinet periode
selanjutnya, juga tidak bisa dilepaskan dari perselingkuhan mereka
dengan para taipan. “Jadi di saat korporasi mendukung baik Pileg maupun
Pilpres, mereka juga minta apa yang bisa mereka dapatkan. Saat ini,
menurut kami, korporasi sudah mulai menagih,” jelas Edi.

“Tidak ada makan siang yang gratis,” singkat Edi.
“Kenapa KPK perlu dilemahkan? Karena ini yang terus memantau,”
tegasnya.  Sedangkan, lanjutnya, KPK memiliki posisi sentral. KPK dengan
dukungan publik yang besar, menurut Edi, berbahaya bagi korporasi.
Karena salah satu yang mau diretas KPK adalah ketidaktransparansian. 

Baca Juga:  Fahri Hamzah Marah-marah di ILC, Bentak Pejabat yang Takut Merevisi UU KPK: Pengecut Semua

“Selain memutus mata rantai pendanaan, semua korporasi harus terbuka
menyampaikan aset-asetnya. KPK memaksa orang harus benar cara bayar
pajaknya. KPK getol ngomong tentang ini,” tambahnya.

Edi mengungkapkan bahwa selama ini penerimaan negara dari sektor sumber
daya alam terbilang rendah. Jauh dari seharusnya yang dibayarkan. [gt]
Spesial Untuk Mu :  7 Kompilasi Mitos atau Fakta Seputar Malam Pertama. Jangan Asal Percaya Dulu Sama ‘Konon Katanya’