oleh

KPK Tanggapi Setoran Calon Menteri Jokowi Rp500 Milyar ke Parpol Agar Masuk Kabinet

loading...
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
mengomentari pernyataan Ketua PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey
Djemat, soal calon menteri harus setor Rp 500 miliar ke partai politik
setelah duduk di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurut Saut, apabila tudingan itu terbukti benar, maka akan berpengaruh
pada ketidaksamaan visi antara menteri tersebut dengan Jokowi.

“Bisa dibayangkan apabila itu benar tentu hitung dagang bisa terjadi,
kepentingan melebar di luar visi presidennya dan seterusnya, dan
seterusnya,” kata Saut, Senin (25/11/2019).

Terlepas dari itu, Saut mengingatkan, dalam pembentukan kabinet,
pentingnya nilai integritas yang disematkan di dalamnya. Hal ini berguna
agar tak muncul framing-framing melenceng terkait dengan kinerja para
menteri setelah dilantik.

“Melalui proses-proses rekrutmen, kaderisasi, menuju jenjang karier,
proses kode etik, atau code of conduct yang prudent sehingga framing
yang tidak perlu tidak muncul,” sambung dia.

Ia pun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama mengawal
kinerja para menteri pilihan Jokowi. Sebab, kata dia, apabila pernyataan
Humphrey benar, maka akan berpotensi menimbulkan korupsi dan
berpengaruh buruk pada target-target Pemerintah.

“Itu sebabnya perlu dipahami adalah kewajiban kita bersama untuk
mengawal rombongan kabinet kali ini, sekecil dan sebesar apapun
kompetensi kita masing-masing, agar negeri ini cepat sejahtera dan
memiliki daya saing karena  sesungguhnya korupsi melemahkan daya saing
dan menunda kesejahteraan,” kata dia.

“Itu moral obligation kita semua, kalau ada informasi dan perlu bantuan agar call KPK di nomor 198,” pungkasnya.
Sebelumnya, pernyataan Humphrey itu disampaikan saat diskusi tentang evaluasi Pilkada di Kantor Formappi, Jakarta Timur (24/11/2019).
Humphrey menyebut ada calon menteri yang diwajibkan partai politik untuk
menyetor uang Rp 500 miliar setelah duduk di kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Namun, Humphrey enggan menyebutkan partai mana yang dimaksud.

“Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan
dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tertentu, dia tidak harus
kasih uang untuk itu. Tapi harus ada komitmen selama dia jadi menteri,
dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar,” kata Humphrey. [kumparan]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed