oleh

KPU Izinkan Jokowi Gunakan Pesawat Kepresidenan Untuk Kampanye, Tanya Kenapa? ini…

-Berita-218 Dilihat
foto/dok/net

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan memperbolehkan
Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan dalam proses kampanye
Pilpres 2019. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, kata Wahyu, sebagai
capres petahana, Jokowi bisa menggunakan pesewat kepresidenan.
“KPU akan merujuk pada peraturan pemerintah yang menyangkut
standarisasi keamanan presiden. Kalau memang presiden standarnya
menggunakan pesawat, ya berarti menggunakan pesawat itu diperbolehkan,”
ujar Wahyu di Jakarta, Selasa (25/9/2018) dikutip dari beritasatu.
Wahyu menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu menyebutkan fasilitas yang melekat pada capres-cawapres petahana
adalah fasilitas pengamanan, kesehatan dan protokoler. Fasilitas yang
melekat ini tetap diberikan kepada capres-cawapres petahana pada saat
yang bersangkutan melakukan kampanye.
“Presiden (Jokowi) dapat menggunakan fasilitas apapun selama
menyangkut kesehatan, protokler dan keamanan. Itu sesuai dengan amanah
UU. Jadi petahana itu tidak melanggar jika melakukan hal tersebut karena
peraturan UU seperti itu,” Ujarnya dia.
Menurut dia, Presiden Jokowi juga tidak serta merta menolak atau
memilih tidak menggunakan fasilitas yang melekat tersebut pada saat
kampanye. Presiden Jokowi, kata dia, tetap harus patuh pada UU Pemilu
karena yang dilindung bukan saja figur presidennya tetapi institusi
presidennya.
“Jadi presiden itu bukan figur Pak Jokowi, tetapi presiden itu
institusi. Jika UU mengharuskan mendapatkan fasilitas protokoler,
kesehatan dan keamanan maka presiden harus mematuhi UU tersebut,” imbuh
dia.
Lebih lanjut, Wahyu mengharapkan masyarakat bisa memahami perbedaan
ketika petahana maju di pilkada dan di pilpres. Jika petahana maju di
pilkada, kata dia, maka yang bersangkutan bisa non-aktif dan pemerintah
pusat bisa menunjukkan Plt.
“Tetapi tidak dengan pilpres. Dalam pilpres, presiden yang menjadi
calon presiden, itu hak-hak dasarnya sebagai presiden tetap utuh.
Makanya, apabila yang bersangkutan sedang kampanye, fasilitas yang
meliputi keamanan, kesehatan dan protokoler, itu melekat,” terang dia.
Sebagaimana diketahui, pengaturan fasilitas negara yang melekat pada
jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 305 UU Pemilu. 
Pada ayat (1) Pasal 305 tersebut menyatakan penggunaan fasilitas negara
yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden menyangkut
pengamanan, kesehatan dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi
lapangan secara profesional dan proposional.
Ayat (2) menyebutkan dalam presiden dan wakil presiden menjadi calon
presiden dan wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana
dimaksud ayat (1) tetap diberikan sebagai presiden dan wakil presiden.
Ayat (3) mengatakan calon presiden dan wakil presiden yang bukan
presiden dan wakil presiden, selama kampanye diberikan fasilitas
pengamanan, kesehatan dan pengawalan oleh Polri. 
Ayat (4) berbunyi pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibiayai dari APBN. Dan ayat (5) menyatakan ketentuan lebih
lanjut pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Presiden. [*] 

Komentar