oleh

KPU RI Akui 31 Juta Data Pemilih Pemilu 2019 Yang Tidak Sinkron

-Berita-202 Dilihat
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta Pusat, foto/dok/ Jumat (5/10).

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui adanya temuan data pemilih
tidak sinkron sebanyak lebih dari 31 juta. KPU berjanji akan ada
evaluasi terhadap perlindungan hak pilih masyarakat berdasarkan temuan
ini. 
Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan,
pihaknya ingin mendapat masukan dari berbagai pihak terkait data pemilih
Pemilu 2019. Ini berkaitan dengan 60 hari masa perbaikan data pemilih
tetap (DPT) pemilu yang akan berakhir pada 15 November 2018.  
“Berapakah jumlah pemilih yang nanti ditetapkan pada 15 November?
Kami ingin mendapatkan masukan,” ujar Viryan di Jakarta, Sabtu (6/10/2018) dikutip dari republika.co.id. 
Viryan
melanjutkan, temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak
31.975.830 yang disebut sebagai data pemilih yang tidak sinkron antara
data daftar penduduk potensial pemiluh pemilu (DP4) dengan DPT,
diakuinya merupakan jumlah yang besar. Dia mengatakan, lebih dari 31
juta ini merupakan data pemilih yang sudah melakukan perekaman data
KTP-el tetapi belum masuk ke dalam DPT Pemilu 2019. 
“Karena
angkanya sebesar itu, perlu dilakukan upaya melindungi hak pilih
masyarakat secara terstruktur, masif dan partisipatif,” kata Viryan. 
Untuk
melindungi hak pilih ini, KPU sudah mendirikan 69.834 posko layanan
gerakan melindungi hak pilih. Dengan posko ini, petugas KPU melakukan
pendataan pemilih, sementara masyarakat bisa melakukan pengecekan status
data pemilihnya. KPU berencana menambah jumlah posko hingga mencapai 83
ribu titik. 
Sebelumnya, Direktur Jenderal
Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan, masih ada sekitar 31
temuan data pemilih yang tidak sinkron dengan data penduduk potensial
pemilih pemilu (DP4). Berdasarkan penelusuran data pemilih oleh
Kemendagri, nantinya diperkirakan jumlah DPT Pemilu 2019 bisa mencapai
lebih dari 192 juta. 
“Jadi berdasarkan data DPT
dari KPU kemudian kami cocokkan dengan daftar penduduk yang sudah
memenuhi syarat masuk kedalam DP4. Setelah disandingkan, maka kami
mendapatkan data yang tidak sesuai sebanyak lebih dari 31 juta,” ujar
Zudan ketika dihubungi wartawan pada Jumat (5/10/2018) malam. 
Adapun
jumlah data DP4 yang dimaksud sebanyak 196.545.636. Merujuk kepada
penjelasan Zudan, data DP4 itu kemudian disandingkan dengan DPT hasil
perbaikan tahap I sebanyak 185.084.629. Kemudian, secara rinci data
pemilih yang tidak sesuai itu sebanyak 31.975.830.
Zudan
melanjutkan, meski ada temuan data yang tidak sesuai dalam jumlah yang
besar, Kemendagri tetap mendukung KPU menyusun DPT yang akurat. “Kalau
data kami dianggap baik silakan dipakai. Kalau KPU percaya dengan hasil
analisis kami, maka silakan dimanfaatkan,” tegasnya. [*] 

Komentar