oleh

Kubu 02 Minta MK tetapkan Prabowo Jadi Presiden RI, Yusril: HAHAHA….

-Berita-22 views
loading...
Kolase Foto; Prabowo dan Yusril [net]

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kubu pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mengugat
hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Dalam berkas gugatannya,
Prabowo-Sandiaga meminta ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden
2019-2024.
Menanggapi hal tersebut, Ketua tim kuasa hukum paslon 01 Joko
Widodo- Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra tertawa dan meminta semua
pihak memahami kewenangan MK.
“Ha ha ha saya kira dibaca saja kewenangan MK,” kata Yusril di Gedung MK, Senin (27/5/2019).
Yusril menjelaskan, wewenang MK adalah memutuskan sengketa akhir
hasil pemilu, bukan memutuskan siapa yang menjadi calon terpilih. MK
hanya berwenang untuk mengadili hasil penghitungan suara. Sedangkan KPU
nanti wajib menindaklanjuti putusan MK. Namun Yusril mempersilakan saja
Kubu Prabowo memohon ke MK.
“Jadi kalau dimohon ke MK ya boleh saja, apakah akan dikabulkan atau tidak diserahkan sepenuhnya oleh hakim MK,” kata Yusril
Dalam ayat 1 dan 2 Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi
Ayat 1, Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat
mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
oleh KPU.
Ayat 2, Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap
hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan
Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden.
Sementara itu tujuh tuntutan Prabowo-Sandiaga yang diajukan ke MK adalah:
1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor
987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden,
Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2019.


3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara
terstruktur, sistematis dan masif.

4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil
nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai
Peserta Pilpres 2019.

5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor
urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden
dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan
surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga
Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun
2019-2024. atau

7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara
Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945. [ak/Lip6]
loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed