oleh

Mahar Politik Menteri Jokowi Rp500 Miliar Diungkap, PPP Meradang!

loading...

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Pernyataan advokat Humphrey Djemat
yang menyebut ada yang membayar mahar politik Rp500 miliar agar diangkat
menjadi menteri, membuat PPP meradang.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai pernyataan Humphrey ngawur.

“Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja
siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik,”
ucap Baidowi kepada jpnn.com, Senin (25/11/2019).

Sekretaris Fraksi PPP DPR ini mengatakan bahwa Humphrey harus memahami
bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogratif Presiden
Joko Widodo.

“Lagian ngitung isu Rp 500 M dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa?
Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak
ketemu rumus pengembaliannya,” tutur Baidowi.

Politikus asal Madura yang beken disapa dengan panggilan Awiek ini juga
meminta supaya Humphrey tidak disebut sebagai petinggi PPP karena yang
bersangkutan bukan pengurus yang sah.

“Tolong jangan sebut Humphrey sebagai PPP, karena berdasarkan putusan
pengadilan PPP hanya satu yakni yang sekarang dipimpin Plt Suharso
Manoarfa,” tandas Awiek.

Baca Juga: ‘Ada Mahar Rp500 Miliar Jadi Menteri Jokowi’, Ini Sosok Pengungkapnya

Sebelumnya, Humphrey yang mengklaim sebagai ketua umum PPP versi
muktamar Jakarta mengungkapkan, ada praktik mahar politik dalam proses
pemilihan menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

loading...

Menurut dia, ada calon menteri yang dimintai komitmen sebesar Rp 500
miliar sebelum ditunjuk menjadi pebantu Presiden Jokowi di Kabinet.

Humphrey mengungkapkan hal itu ketika menghadiri diskusi di kantor Formappi di Jakarta Timur, Minggu (24/11).

Pengacara kondang itu mengatakan, pihak yang meminta komitmen Rp 500 miliar kepada calon menteri itu adalah partai politik.

“Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan
Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut,” ujar Humphrey.

Lebih lanjut Humphrey menjelaskan, calon menteri itu tidak perlu menyerahkan uang Rp 500 miliar kepada partai tertentu.

“Dia tidak harus kasih uang untuk itu, tetapi harus ada komitmen selama
menjadi menteri, dia harus bisa berkontribusi Rp 500 miliar,” tutur
Humphrey.
Hanya saja, Humphrey tidak mengungkapkan nama menteri yang dimintai
komitmen Rp 500 miliar. Pengacara kondang itu juga tak membeber nama
partai politik yang meminta komitmen itu.

Menurutnya, calon menteri dari kalangan profesional itu menolak
permintaan soal kontribusi tersebut karena tidak memiliki uang dan
merasa bertolak belakang dengan nuraninya.

“Sebab yang diminta uang, dia tidak punya, karena dia seorang
profesional. Keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden,” ungkap dia.

Humphrey juga menegaskan, tidak semua menteri dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar.
“Jangan curiga dahulu semua menteri sudah teken kontrak Rp 500 M. Jangan,” tegas dia. [pojoksatu]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed