SriwijayaAktual.com – Sejumlah Mahasiswa, Pelajar, Buruh dan
Kaum Miskin Kota yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Timur Bersatu
akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur,
Senin (30/9/2019) besok. Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Negara baru
pengganti Jakarta.
Kaum Miskin Kota yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Timur Bersatu
akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur,
Senin (30/9/2019) besok. Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Negara baru
pengganti Jakarta.
Salah satunya mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera
mengeluarkan Perppu pengganti Undang-Undang KPK hasil revisi yang baru
saja di sahkan.
Humas Aliansi Kaltim Bersatu, Yohanes Richardo menuturkan bahwasanya
besok merupakan aksi ketiga yang mereka gelar. Sebelumnya, aksi serupa
pun telah digelar pada tanggal 23 September bersamaan dengan aksi
Gejayan Memanggil yang digelar di Jogjakarta.
“Ini merupakan aksi ketiga kami. Peryma itu bersamaan dengan aksi
Gejayan Memanggil,” kata Yohanes saat dihubungi Suara.com, Minggu
(29/9/2019).
Mahasiswa dari Universitas Mulawarman itu pun memprediksi setidaknya
aksi demonstrasi nantinya akan dihadiri lebih dari 3.000 peserta. Sebab,
peserta yang hadir nantinya tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja
melainkan juga dari kalangan pelajar, buruh dan kaum miskin kota yang
ada di Kalimantan Timur
aksi demonstrasi nantinya akan dihadiri lebih dari 3.000 peserta. Sebab,
peserta yang hadir nantinya tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja
melainkan juga dari kalangan pelajar, buruh dan kaum miskin kota yang
ada di Kalimantan Timur
“Tiga ribu (peserta), lebih besar dari massa aksi sebelumnya,” ujarnya.
Adapun, Yohanes menyebutkan setidaknya ada tujuh poin tuntutan yang akan
disampaikan saat aksi demonstrasi pada Senin (30/9/2019) besok. Berikut
poin-poinnya;
Kami dari Aliansi Kaltim Bersatu menuntut :
1. Mendesak Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perppu terkait UU KPK;
2. Tolak segala UU yang melemahkan demokrasi;
3. Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil;
4. Bebaskan aktivis pro demokrasi;
5. Hentikan militerisme di tanah Papua;
6. Tuntaskan Pelangggaran HAM, adili penjahat HAM: Termasuk yang duduk
di lingkaran kekuasaan (Prabowo, Wiranto, Hendropriono, dan
kroni-kroninya);
di lingkaran kekuasaan (Prabowo, Wiranto, Hendropriono, dan
kroni-kroninya);
7. Hentikan represifitas TNI, POLRI dan Ormas reaksioner terhadap gerakan rakyat. [*]
