oleh

Mangkir Dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Dijadwal Ulang

Ilustrasi

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Mantan Anggota Komisi V DPR RI Fauzih H Amroh mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mantan politikus partai Hanura yang saat ini menjadi kader partai Nasdem
itu terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia
diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji
terkait proyek di Kementerian PUPR tahun 2016.

Fauzih batal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur sekaligus Komisaris PT
Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred alias HA lantaran
absen.

“Kita memanggil Fauzih Amroh anggota Komisi V DPR RI tetapi yang
bersangkutan tidak hadir dengan alasan tidak menerima surat panggilan,”
kata Plh Kabiro Humas KPK Chrystelina GS, di Gedung KPK, Kuningan,
Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019).

Chrystelina mengatakan, pihaknya akan kembali menjadwal ulang
pemeriksaan terhadap Fauzih sebagai saksi perkara dugaan korupsi
pemberian hadiah atau janji terkait proyek di Kementerian PUPR tahun
2016.
“Akan dijadwalkan kembali untuk pemeriksaan ulang,” kata Chrystelina

Berita Terkait: Anggota DPR RI Dari Fraksi Hanura ini Dipanggil KPK

Dalam kasus ini, Hong Arta telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 11
orang tersangka lainnya yakni Direktur Utama PT WTU, Abdul Khoir; dan
sederet Anggota DPR RI periode 2014-2019 yaitu Damayanti Wisnu Putranti,
Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana
Adia.

Kemudian pihak swasta, Julia Prasetyarini; ibu rumah tangga Dessy A
Edwin; Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasionai (BPJN) IX Maluku dan Maluku
Utara, Amran Mustray; Komisaris PT CMP, So Kok Seng; dan Bupati
Halmahera Timur periode 2016-2021, Rudy Erawan.

KPK menduga Hong Artha secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Diduga yang
menerima suap dari Hong Artha yaitu Kepala Badan Pelaksana Jalan
Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran
diduga menerima uang sebesar Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar dari Hong
Artha.

Sebanyak 10 dari 12 orang tersangka kasus ini telah divonis Pengadilan
Tipikor Jakarta. Sedangkan Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan
divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Jakarta. Rudy juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta
subsider 6 bulan kurungan.  (rmol)

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya