oleh

Mantan Menkumham: KPK Harus Usut Kasus Ipar Jokowi

-Berita-248 Dilihat
foto/dok: Dua petinggi KPK saat menggelar konferensi pers

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Amir Syamsuddin, mengatakan sudah seharusnya penegak hukum
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan
keterlibatan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, terkait
kasus suap pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia.
“Tidak boleh ada diskriminasi tentunya kalau informasi seperti itu,
tanpa bermaksud saya mendahuluinya atau berprasangka kepada seseorang.
Tidak disuruh sekalipun, saya kira kewajiban dari aparat penegak hukum
(KPK) untuk menindaklanjutinya,” kata Amir Syamsuddin di Jakarta
Selatan, Selasa (14/2/2017)  malam. 
Menurut Politikus Partai Demokrat itu, bila penyidik KPK menemukan
bukti serta petunjuk dugaan keterlibatan seseorang dalam kasus korupsi,
tidak boleh tebang pilih. Walaupun seseorang tersebut berada di
lingkaran para penguasa negara.

“Kalau memang ada bukti dan petunjuk, tidak usah saya bicara atau
siapapun berbicara, ya kewenangan lembaga yang paling kompeten menangani
persoalan seperti itu (KPK),” ujarnya.

Dalam dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Country Director PT Eka Prima
Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdapat nama seseorang
yang sama dengan nama adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi
Sulistyo. Arif dalam dakwan itu disebut turut membantu praktik suap
antara Rajamonahan dengan pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno.
Dikonfirmasi apa Arif dimaksud adalah kerabat Presiden Jokowi, Juru
Bicara KPK, Febri Diansyah, mengaku belum bisa merincinya. Namun Febri
membenarkan uraian Jaksa KPK bahwa Arif diduga sebagai salah satu oknum
yang membantu suap kasus ini.
“Arief Budi Sulistyo dalam rangkaian peristiwa ini diduga mitra
bisnis terdakwa, dan mengenal pihak-pihak di Ditjen Pajak, kami akan
buktikan hubungan antara Arief dengan terdakwa. Kami akan buktikan ini,”
kata Febri di kantor KPK, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Baca Juga Ini; SBY Tanggapi Tudingan Antasari, PDIP: Wait And See
Dalam perkara ini, Rajamohanan didakwa menjanjikan fee kepada Handang
sebesar Rp6 miliar terkait pengurusan pajak PT Eka Prima Ekspor
Indoensia. Dari jumlah tersebut sebagian uang akan diberikan kepada
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv. Namun, saat
baru terjadi penyerahan pertama, Rp1,9 miliar, Handang dan Rajamohanan
ditangkap oleh petugas KPK.

Jaksa KPK, Moch Takdir Suhan, yang menangani perkara ini dikonfirmasi
sosok Arif Budi Sulistyo juga mengaku belum bisa membeberkannya saat
ini. Ia menjanjikan semua akan diungkap seiring berjalannya persidangan.

“Semua nama yang disebutkan dalam surat dakwaan, mengenai
peran-perannya akan dikonfirmasi lebih lanjut di persidangan,” Takdir.
(*)

Sumber, viva.co.id

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya