Praktis
hujatan demi hujatan kepada institusi yang dibentuk oleh Zulkifli Lubis
itu mencuat di tengah masyarakat. Bahkan tuntutan untuk mengganti
Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan juga mengalir deras.
Menanggapi
hal tersebut, pengamat politik internasional Arya Sandhiyudha
mengatakan bahwa kurang tepat untuk menyalahkan BIN dalam situasi ini.
“Keterbatasan peran intelijen dalam kontra-terorisme perlu hati-hati dipahami,” ungkap Arya dalam pesan elektroniknya kepada redaksi, Rabu (16/5/2018).
Menurut
lulusan Istanbul University ini, pada umumnya negara maju di dunia
memiliki kebijakan kontra-terorisme internasional yang hanya fokus pada
empat hal.
Yakni, pencegahan, pengejaran, perlindungan dan kesiapsiagaan.
“Umumnya
intelijen fokus berperan di pencegahan dan pengejaran, tapi di
Indonesia pada dua fokus itupun kewenangannya belum penuh,” bebernya.
Baca Juga: Pemerintah Berencana akan Hidupkan Lagi Komando Operasi Khusus Antiteror!!
menilai sejak 2011, pengawasan orang asing di Tanah Air sangat lemah,
sejak fungsi tersebut tidak lagi dikelola oleh lembaga dengan kapasitas
intelijen memadai karena dilimpahkan ke lembaga yang hanya bersifat
administratif.
Soal pengejaran, aktor keamanan nasional, termasuk intelijen diberikan kewenangan secara efektif untuk menangkap para teroris.
“Kewenangan itu tidak didapatkan di Indonesia,” tandasnya.
Untuk
perlindungan, sambung dia kapasitas militer untuk terlibat menangani
ancaman di objek vital nasional perlu dibicarakan antara TNI dan Polri.
Sedangkan
untuk kesiapsiagaan memastikan bahwa negara memiliki orang-orang,
lembaga dan sumber daya dengan kapasitas yang sesuai sehingga secara
efektif menangkal konsekuensi serangan teroris.
“Jadi menyalahkan intelijen dalam beberapa kejadian terorisme terkini kurang tepat,” tandasnya.
Berita Terkait: Tiga Gereja Meledak di Surabaya di Bom, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh Kritik ‘Pedas’ Kinerja BIN!!, kok Bisa???
kata Arya, intelijen paling maksimal jelas memiliki tanggung jawab
peran kunci di dalam pengejaran dan pencegahan. Sementara lainnya tidak.
Di dua peran itupun tidak bisa sendirian dan dalam beberapa hal secara
regulasi masih terbatas.
“Jadi menyalahkan BIN sebagai
koordinator intelijen nasional memang kurang tepat, karena di sisi lain
banyak juga keberhasilan yang di permukaan diperankan lembaga atau aktor
keamanan nasional yang lain,” pungkas penerima Certificate in Terrorism
Studies dari International Center for Political Violence and Terrorism
Research (ICPVTR) Singapura tersebut. [rus/rmol.co]