oleh

Mari Selamatkan Muslim Rohingya, “Selamatkan Rohingya, Selamatkan Dunia !!!”

-Berita-298 Dilihat
SriwijayaAktual.comROHINGNYA merupakan etnis minoritas Muslim yang mendiami
Provinsi Arakan di sisi sebelah barat laut Myanmar berbatasan dengan
Bangladesh, yang saat ini dikenal dengan provinsi Rakhine/Rakhaing.
Itu sebabnya Rohingya dikenal juga sebagai Muslim Arakan yang
populasinya berjumlah lebih kurang 1.000.000 jiwa dan ratusan ribu
lainnya hidup dalam pengungsian di berbagai Negara (Bangladesh,
Pakistan, Jazirah Arab, Malaysia-Thailand-Indonesia, Australia).
Sejak kemerdekaan negara Myanmar pada tahun 1948, Rohingya terus
menerus menjadi etnis yang tertindas dan tidak diakui sebagai bagian
dari 136 etnis yang diakui di Myanmar. Padahal, berdasarkan catatan
sejarah, sebagai etnis mereka telah berdiam di Arakan sejak abad 7 M.
Alias jauh sebelum Negara Burma/ Myanmar berdiri pada tahun 1948.
Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan
(PIARA) mencatat bahwa etnis Rohingya selama beberapa dekade ini,
utamanya sejak tahun 1940-an selalu mengalami penindasan, pembunuhan,
penyiksaan, perkosaan, pemiskinan, maupun diskriminasi baik oleh negara,
pemerintah, maupun dari sesama penduduk yang berbeda etnis dan agama
dengan mereka. Etnis Rohingya banyak yang tidak diakui kewarganegaraan Myanmar-nya. Juga, mereka tidak mendapatkan hak-hak selayak nya warga negara.
PIARA juga mendapati adanya fakta bahwa kekerasan dan penindasan
terhadap etnis Rohingya dalam beberapa dekade ini telah menyebabkan
ribuan warga Rohingya tewas dan rumah tinggal mereka dibakar, terjadinya
penahanan dan penyiksaan secara sewenang-wenang
yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok mayoritas, kampanye anti
rohingya dan anti Muslim, wanita-wanita Rohingya diperkosa, pembatasan
gerak warga Rohingya untuk keluar dari wilayah Rakhine (bahkan untuk
keluar kampung-nya pun sulit), pembatasan terhadap pernikahan,
pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan berbagai macam pelayanan publik
lainnya.
Dalam konteks hukum HAM Internasional, hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dan persamaan di hadapan hukum merupakan hak yang tidak bisa
dikurangi oleh siapapun dan pihak manapun termasuk negara (derogable
rights) yang diakui dan diatur di dalam Universal Declaration of Human
Rights tahun 1948. Dan berdasarkan Statuta Roma 1998 tentang
International Criminal Court, tindakan yang dilakukan terhadap etnis
Rohingya selama berpuluh-puluh tahun adalah bentuk pelanggaran HAM berat
terhadap kemanusiaan berupa genocide dan crime against humanity.
Selanjutnya, pelanggaran berat HAM (Gross Violation of Human Rights)
yang dialami oleh warga Rohingya tidak hanya mengancam eksistensi etnis
Rohingya tetapi juga mengancam perdamaian dunia. Karena etnis
Rohingya-pun adalah bagian dari warga dunia yang berhak hidup secara
damai di dunia ini. Pembiaran yang dilakukan terhadap kejahatan yang
massif dan sistematis tersebut merupakan wujud ketidakpedulian
dunia atas nasib Rohingya. Kemana negara-negara peng-agung HAM? Dimana
ASEAN? Dimana Dewan Keamanan PBB? Dimana negara-negara OKI? Dan dimana
kepedulian terhadap sesama manusia?
PIARA sebagai lembaga yang
dibentuk untuk melakukan penyadaran publik dan pembelaan terhadap etnis
Rohingya, akan terus memberikan informasi dan advokasi secara produktif
baik secara nasional maupun internasional untuk mendorong dihentikannya
segala bentuk penindasan terhadap etnis Rohingya dan mendorong diakuinya
serta dipenuhi hak-hak etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar
tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.
Untuk itu PIARA menyatakan sikap sebagai berikut:
Kepada Junta Militer Myanmar :
Pertama, mengutuk segala bentuk genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan terhadap warga Rohingya baik yang terjadi di dalam maupun di
luar Myanmar;
Kedua, mendesak pemerintah Myanmar dan masyarakat
Myanmar non Rohingya untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan
pembantaian etnis Rohingya atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia
serta untuk membebaskan para tahanan Rohingya yang tak bersalah.
Ketiga, mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan
Myanmar dan mengakui eksistensi warga Rohingya di Arakan sebagai bagian
dari warganegara Myanmar yang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut
dan kemiskinan.
Keempat, mendesak pemerintah Myanmar untuk
memberikan hak-hak sipil dan politik yang sama terhadap warga Rohingya
dalam hal pernikahan, berkeluarga, kebebasan bergerak dan bebas dari
segala bentuk intimidasi dan diskriminasi.
Kelima, mendesak
pemerintah Myanmar untuk memberikan akses terhadap pendidikan dan
kesehatan yang sama terhadap warga Rohingya sebagaimana yang diberikan
kepada warganegara Myanmar yang lain.
Kepada ASEAN
Pertama, mengeluarkan Myanmar sebagai Anggota ASEAN sebagai Negara yang
tidak beradab yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan
genosida;
Kedua, memerintahkan kepada Pemerintah Myanmar untuk
membuka Blokade Militer, Politik, Sosial dan Ekonomi terhadap Arakan dan
Warga Rohingya.
Ketiga, memboikot SEA GAMES ke 27 di
Naypyidaw, Myanmar apabila Myanmar tidak sanggup menghentikan kekerasan
terhadap warga Rohingya dan dan tidak memberikan status kewarganegaraan bagi warga Rohingya.
Kepada Pemerintah Indonesia:
Pertama, untuk mengakomodasi para pengungsi Rohingya yang terdampar di
Indonesia dengan pelayanan yang sesuai standar kemanusiaan serta untuk
tidak mengembalikan mereka ke Myanmar apabila kondisi keamanannya belum
kondusif.
Kedua, untuk terus menerus berjuang dalam ranah
diplomasi regional dan internasional dalam memperjuangkan kesamaan hak
penghentian kekerasan dan diskriminasi bagi warga Rohingya di Myanmar
sesuai dengan amanat pembukaan dasar UUD 1945.”Tuturnya seperti dialnsir FB Permalink @2012 
Imam Besar Masjid Istiqlal: Harus Ada Langkah Konkret untuk Tragedi Rohingya
JAKARTA – Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasarudin Umar mengatakan,
harus ada langkah konkret untuk membantu korban tragedi kemanusian di
Rohingya. Nasarudin mengatakan, tidak cukup hanya berdoa saja, tetapi
juga harus ada bantuan realistis seperti logistik, papan dan sandang.
“Misalnya perlu selimut, mereka perlu pakaian bayi, susu untuk
bayi-bayi mereka, makanan alat-alat bangunan, tenda dan sebagainnya. Di
samping doa, harus ada wujud nyata. Saya tahu mereka itu sangat
menderita,” katanya saat ditemui di acara Konferensi Pecinta Allah 3,
Gandaria City, Sabtu (19/11/2016) seperti dlansir republika.co.id.
Nasarudin mengatakan, Pemerintah Indonesia seharusnya mengambil sikap
untuk menekan Burma, agar kekerasan dan diskriminasi terhadap umat
islam segera dihentikan. “Pemerintah Indonesia (juga) harus memberikan
penekanan terhadap masyarakat internasional, bahwa di situ ada
pelanggaran HAM,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasarudin menyarankan untuk memanggil duta besar
Myanmar sebagai bentuk protes terhadap perlakuan Myanmar pada umat
muslim Rohingya. “Itu harus ada langkah-langkah konkret,” ujarnya lagi.
Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Tekan Myanmar
JAKARTA – Komisi I DPR RI meminta Pemerintah Indonesia untuk segera
mengambil langkah-langkah menyikapi persekusi yang dilakukan militer
Myanmar terhadap umat Islam di Rohingya. Sebab, persekusi yang dilakukan
militer Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya sudah di luar batas
kemanusiaan.

Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyhari
mengatakan, pihaknya sangat mengutuk keras tindakan aparat Myanmar. Juga
menyesalkan tindakan penggusuran dan pembakaran perkampungan Muslim.
Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM).
Selain itu telah mengarah pada pembersihan terhadap umat Islam di sana.

“Saya
meminta kepada pemerintah (Indonesia) dalam hal ini Menteri Luar Negeri
dan Presiden untuk melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah
tertentu untuk memperingatkan atau menegur Pemerintah Myanmar,” kata
Abdul, Sabtu (19/11/2016) seperti dilansir republika.co.id.

Ia menerangkan,
Pemerintah Indonesia bisa memperingatkan Pemerintah Myanmar untuk
melindungi seluruh warga negaranya, dalam hal ini umat Islam di
Rohingya. Pemerintah juga disarankan memberi tekanan kepada Pemerintah
Myanmar.

Menurutnya, wajar Pemerintah Indonesia memberikan
teguran. Sebab, di Asia Tenggara masih ada pemerintah yang melakukan
tindakan seperti itu. Yakni tindakan melanggar hak asasi manusia.

Melakukan
tekanan bisa dengan cara diplomasi. Mengutus diplomat Indonesia yang
ada di Myanmar. Diplomat tersebut atas nama Pemerintah Indonesia
melakukan upaya penekanan terhadap Pemerintah Myanmar untuk tidak
melakukan persekusi. Juga tidak melakukan pembiayaran.

Sebelumnya,
Indonesia melalui inisiatif wakil presiden sudah menampung pengungsi
Rohingya di Aceh. Menurut Abdul, jika perlu pengungsi Rohingya bisa
tampung lagi. “Saya kira kita sebagai negara mayoritas Muslim harus
melakukan langkah-langkah sampai ke situ, jika diperlukan harus sampai
ke situ,” ujarnya.

Artinya, ditegaskan dia, Indonesia yang
penduduknya mayoritas Muslim harus melakukan langkah-langkah konkret.
Tujuannya untuk membela warga Rohingya atas nama membela hak asasi
manusia.

“Kami umat Islam Indonesia berdoa semoga tindakan
represif aparat (Myanmar) yang juga warga di sana itu segera berakhir,
dan umat Islam bisa kembali hidup di sana menjalankan agamanya dengan
baik,” ujarnya.

Jokowi Didesak Hentikan Hubungan Diplomatik dengan Myanmar
JAKARTA — Tragedi kemanusian yang tak beradab terus berulang di
Myanmar terkait dengan etnis Rohingya. Sampai detik ini Myanmar yang
mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel Perdamaian
Aung San Syu Kyi sebagai ikon.
 
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar
Simanjuntak mengatakan pada faktanya, Myanmar telah menjadi negara yang
niradab melalui pembiaran bahkan diduga dengan sengaja melakukan
pembantaian terhadap etnis Rohingya. Indonesia sebagai negara yang
mengusung rasa kemanusian yang adil dan beradab, serta mengedepankan hak
asasi manusia (HAM) dinilai perlu bersikap terang dan tegas terhadap
Pemerintah Myanmar. 
“Saya mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik
dengan Myanmar dan meminta Duta Besar Myanmar meninggalkan Indonesia
segera,” ujar Dahnil, Sabtu (19/11/2016) dilansir republika.co.id.
Dia menyebut apa yang dilakukan Pemerintah Myanmar tidak mencerminkan
negara beradab dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia yakni
Pancasila. Menurut Dahnil, pengusiran Duta Besar Myanmar penting
dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas Indonesia
terhadap negara yang mengabaikan HAM dan niradab dengan melakukan
pembantaian etnis. (Red).

Tonton Ini Juga; Video: Cinta Tanah Air & Keberagaman Bangsa Indonesia
 
Aksi unjuk rasa memprotes penindasan warga Muslim Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya