Berita  

Membludaknya Bandara Bukti Pengkhianatan untuk Masyarakat yang Patuh

Membludaknya Bandara Bukti Pengkhianatan untuk Masyarakat yang Patuh
JAKARTA, Sriwijaya Aktual – Pengamat Penerbangan yang juga Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menyebut ada lobi-lobi industri transportasi udara dengan pemerintah. Sehingga, industri transportasi udara bisa tetap beroperasi di masa larangan mudik ini.

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang dilema, karena jika penerbangan tak dibuka, maka banyak industri yang tutup. Tapi jika penerbangan dibuka, akan timbul kasus baru yakni virus corona yang merajalela di daerah-daerah.

“Kita engga bisa jalan bersamaan salah satu harus ada yang di korbankan, mau industri yang dihidupkan tapi covid terus menyebar, perlawanan ini akan semakin lama, sengsara ini akan semakin lama bangsa ini, atau manusia yang didahulukan, covidnya dulu yang dihentikan setelah itu baru menghidupkan ekonomi,” ujar Alvin, Kamis (14/5/2020).

Alvin menuturkan, pemerintah bisa mencontohkan negara lain untuk menyelamatkan industri penerbangan agar tak berguguran.

“Misalnya AS itu memberikan bailout atau dana talangan ke industri transportasi udara agar tak mati agar mereka mampu membayar gaji atau PHK cukup besar 25 miliar dolar AS. Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama menjaga industri tak tumbang tapi juga tidak membuka keran transportasi,” imbuhnya.

Alvin menambahkan, jika penerbangan dibuka terus menerus maka daerah akan sia-sia mengetatkan pergerakan orang lewat kebijakan PSBB.

“Ini bukan urusan lobi atau tidak tapi kembali ke pemerintah karena lebaran tinggal 10 hari lagi bahkan, THR segera dibagikan, sehingga lonjakan keinginan mudik pasti lebih tinggi kalau bobol lupakan saja PSBB selama ini, rakyat di daerah sengsara, geraknya dibatasi tapi ini dibobol sendiri oleh pemerintah, suatu pengkhianatan terhadap penderitaan yang sudah dijalani rakyat yang patuh selama ini,” pungkas dia. []

Spesial Untuk Mu :  Tim Jokowi Sosialisasikan Putusan MK Kepada Masyarakat di Daerah-daerah Tepis Kecurangan Pilpres 2019