Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Menanti Putusan MK: Bukti Berpihak Pada Bambang Widjojanto Cs, “Prabowo-Sandi Presiden RI 2019-2024”?

Ilustrasi
Oleh Dr. Ahmad Yani (Politisi dan Praktisi Hukum)
KOLOM PEMBACA-OPINI, SriwijayaAktual.com – Kita semua telah menyaksikan sidang gugatan Perkara Pilpres 2019 dengan
seksama, dan masing-masing pihak bisa menilai menurut pandangan dan
disiplin ilmunya masing-masing untuk memberikan “kesimpulan awal”
sebelum Keputusan Final dari Mahkamah dibacakan pada Pada Hari Jumat 28
Juni 2019, bisa juga dipercepat pembacaan Putusan sebelum hari Jumat.

Dalam tulisan ini, saya mencoba memberikan beberapa “penilaian” yang
menurut pandangan saya merupakan fakta sidang Mahkamah tersebut. Adapun
beberapa hal yang perlu diperjelas akan saya jelaskan dibawah ini.

Pertama, menurut saya sidang Mahkamah yang telah berlangsung selama
beberapa itu membuka mata kita bahwa Pemilu 2019 bukanlah merupakan
sengketa hukum semata, tetapi jauh dari itu, ada penyalahgunaan
kekuasaan, pengunaan ongkos politik yang tidak transparan, pengendalian
sistem dan tekhnologi untuk yang dahsyat, membuat pemilu menjadi
curang.  Dugaan terjadinya pelanggaran Terstruktur, sistematis dan
Massif (TSM) pun mengerucut menjadi dalil Pemohon untuk mensengketakan
pemilu 2019.

Titik berat pembuktian Tim Kuasa Hukum 02 adalah pada kejahatan pemilu
di bidang IT, tidak terpenuhinya syarat administratif calon dan abuse of
power. Ketiga hal tersebut dibuktikan dengan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif atau normatif dan subtantif serta tekstual dan kontekstual.

Kejahatan dengan menggunakan sistem tekhnologi dan Informasi memang
sudah menjadi cara yang paling utama dilakukan oleh pelaku kejahatan.
Kejahatan dibidang IT ini sangat beragam, Contoh : pembajakan,
pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit, penipuan lewat e-mail,
penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, dan
lain-lain.

Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran
seperti Contoh : pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus
komputer, pembobolan situs, cyberwar dan lain-lain. Semua jenis
kejahatan ini telah terjadi secara sistematis, bahkan bisa menembus
batas negara.

Untuk membuktikannya tidak bisa hanya mengandalkan cara manual dan
konvensional. Sebab cara kerja kecurangan, Apalagi terdapat dugaan
keterlibatan kekuasaan (Abuse of power) sangat sulit untuk
membuktikannya. Selain itu, dalam sistem tekhnologi, kecurangan dapat
dikerjakan dengan menggunakan sistem IT yang canggih. Hal tersebut juga
patut diduga bisa terjadi pemilu 2019. Pemilu Indonesia 2014 juga
terdapat indikasi penyedotan data dengan menggunakan sistem IT ini.
Pengakuan Akbar Faisal dalam sebuah percakapan tertutup di Group WA,
yang Akbar sendiri mengakui itu sebagai informasi terbatas, juga
memperkuat bahwa penggunaan IT untuk melakukan sebuah kecurangan benar
adanya.

Hal yang sama Patut diduga bisa terjadi dalam pemilu 2019. Sebab,
pengakuan Ketua Tim Kuasa Hukum 02, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa
data DPT yang diperoleh dan kemudian di validasi serta dilakukan
penelitian oleh Tim 02 ternyata diperoleh dari data yang publish oleh
KPU di Wabsitenya. Dengan ketekunan dan kerja keras Tim Hukum
Prabowo-Sandi mengkaji, meneliti data itu, sehingga banyak menemukan
data invalid, yang dipersoalkan sejak awal oleh BPN 02 maupun kelompok
masyarakat sipil lainnya.

Namun, sikap KPU terhadap persoalan data invalid, DPT siluman dan lain
sebagainya tidak berusaha untuk memperbaiki. Apa yang dipersoalkan oleh
BPN 02 sejak awal tidak pernah tuntas. Yang lebih mengejutkan lagi
adalah teguran Hakim MK kepada KPU karena hanya mencari alasan yang
tidak jelas ketika ditanya oleh Hakim. Kejadian yang berurutan, mulai
dari penyusunan DPT dan alasan KPU tidak menyelesaikan DPT yang
dipersoalkan oleh Tim Hukum 02 dan teguran Hakim MK kepada KPU karena
“ngeles” dapat disebut sebagai istilah kasarnya, “menyembunyikan
persekongkolan” sehingga merugikan pihak 02.

Baca Juga: Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK Jadi Arena Tempur Alumni HMI dari Tiga Kubu


*Kesaksian dari Saksi dan Ahli Bisa Batalkan Pemilu*
Pengakuan mengejutkan datang dari Ketua Tim Kuasa Hukum TKN
Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra menyebut hasil kajian dari ahli IT
yang dihadirkam oleh kubu Prabowo-Sandi bisa saja membatalkan hasil
Pilpres yang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf.

Hal itu ia sampaikan saat menanggapi hasil audit forensik dari ahli IT,
Prof Jaswar Koto yang menyebut klaim kemenangan Prabowo-Sandi. “Apa yang
Bapak tulis dalam laporan yang dipresentasikan itu, ini merupakan
sesuatu yang sangat luar biasa. Dampak dari hasil kajian Bapak bisa
membatalkan keputusan KPU dan bisa menentukan Presiden RI yang
penduduknya 250 juta ini, siapa yang akan jadi presiden dan siapa yang
tidak,” Yusril saat sidang, Rabu 21 Juni 2019.

Pengakuan tersebut tidak dibantah, Yusril hanya mempersoalkan tentang
prosedur dan otoritas untuk melakukan audit forensik. Apa yang
dipersoalkan oleh Kuasa Hukum 01 merupakan otoritas, meskipun keahlian
dari Ahli Prof. Jaswar Koto tidak diragukan lagi.

Padahal untuk membuktikan terjadinya kecurangan yang TSM tidak perlu
dengan otoritas, karena kewenangan untuk melakukan itu berada di
institusi tertentu. Pertanyaannya adalah apakah tanpa otoritas kita
tidak bisa mengungkapkan kejahatan? Saya kira tidak. Karena
mengungkapkan kejahatan adalah bagian dari tugas bersama sebagai warga
negara dengan memanfaatkan bidang dan keahlian yang kita miliki.

Mempertanyakan otoritas jelas menurut saya tidak akan mematahkan alat
bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Ahli yang dihadirkan Tim
Hukum 02. Untuk mematahkan penjelasan dan bukti yang disampaikan oleh
Prof. Jaswar tersebut, Termohon (KPU) harus menghadirkan Saksi atau ahli
pembanding. Begitu juga dengan pihak Terkait, harus menghadirkan Saksi
atau ahli yang bisa mematahkan argumentasi tersebut. Namun sepanjang
sidang perkara justru apa yang diungkapkan oleh Saksi maupun ahli 02
Prabowo-Sandi tidak dibantah sama sekali.

Bahkan kesaksian Hairul Anas Suardi yang membongkar adanya Training of
Training (ToT) kubu 01 yang membahas kecurangan adalah bagian dari
demokrasi terkonfirmasi dengan kesaksian Anas Nasikin yang dihadirkan
oleh kubu 01. Yang lebih mengherankan ia bahkan membeberkan kehadiran
Jokowi pada jam kerja itu, dan membuka agenda termasuk kehadiran seluruh
Pejabat yang mendukung 01, Seperti Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng)
Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) dan lain-lain. Termasuk juga
hadirnya KPU dalam kegiatan Paslon 01 tersebut.

Secara tidak langsung, Apa yang dijelaskan Hairul Anas (Saksi 02)
dibenarkan oleh Anas Nasikin (Saksi 01). Dengan demikian dugaan
terjadinya pelanggaran yang Terstruktur (Melibatkan struktur kekuasaan
dalam negara dengan menggunakan “perintah komandan”) dan Sistematis
(Modus operandi, Perencanaan yang matang) terpenuhi, sehingga melahirkan
dampak yang luar biasa, baik dari perolehan suara hingga merambat pada
persoalan hukum dan sosial (Massif).

Dan yang lebih mengagetkan KPU juga hadir dalam kegiatan ToT yang
diadakan oleh Pihak TKN tersebut. Jelas ini perlu untuk Mahkamah
menelaah lebih jauh, bahwa ada semacam kerja struktural yang rapi untuk
memenangkan Paslon 01, yang dilakukan oleh Pemohon. Tentu hal tersebut
sangat merugikan bagi 02 dan dampaknya sangat besar.

Baca Juga: 22 Juta Orang Bakal Kumpul di MK Sambut Kemenangan Prabowo – Sandi?


*Menanti Putusan MK*
Agenda sidang PHPU telah selesai, tinggal bagaimana Rapat
Permusyawaratan Hakim dan Keyakinan para hakim dalam melihat bukti,
keterangan saksi, dan keterangan ahli yang telah terucapkan dalam sidang
MK.

MK harus menelaah dugaan kecurangan pemilu ini berdasarkan pada keadilan
yang substansial, bukan keadilan yang semata-mata hanya bersifat
numerik. Kalau hanya melihat dugaan kecurangan ini sebagai sengketa
angka, maka MK akan memutuskan sengketa berdasarkan pada hitung-hitungan
saja. Kasarnya MK melegalkan kecurangan atau boleh curang, asalkan
kecurangan itu mampu  ditutupi dengan angka perolehan suara.

Kalau hal itu terjadi, maka kita mengkhianati kedaulatan rakyat yang
disebutkan dalam pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Salah satu pengejawantahan
kedaulatan rakyat itu adalah dengan melaksanakan pemilu secara periodik
untuk mengganti kekuasaan secara Demokratis. Maka supaya kedaulatan
rakyat itu terjamin, muncul pasal 22E ayat 1, “Pemilu dilaksanakan
secara Langsung, Bebas, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil”.

Asas dalam Pasal 22E UUD tersebut adalah merupakan norma dasar bagi
pelaksanaan pemilu. Dengan norma konstitusi inilah MK memeriksa Sengketa
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Kalau MK benar-benar sebagai
the “Guardian Of The Constitution”, yang menjadi benteng terakhir
konstitusi, maka para hakim akan memeriksa Sengketa ini dalam kerangka
norma dasar.

Konstitusi Indonesia mengandung meta-norma yang didalamnya terdapat
nilai ketuhanan, nilai keagamaan, dan nilai-nilai budaya yang menjadi
landasan disusunnya konstitusi oleh para pendiri bangsa ini.

Dengan pandangan Meta norma itulah para pendiri bangsa merumuskan
Filosofichegroundslaag Indonesia merdeka. Di dalamnya terdapat meta
norma atau meta-yuris yang menjadi spiritnya. Hal-hal fundamental inilah
yang harus dilihat oleh MK untuk menilai perkara konstitusionalitas
pemilu 2019.

Apabila terdapat kecurangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka
MK wajib menyatakan bahwa Pemilu 2019 tidak konstitusional. Tidak lagi
mengacu pada Angka, tetapi mengacu pada persoalan konstitusionalitas
pemilu.

Oleh karena itu, dalam mengambil putusan ini MK harus lebih teliti
dengan menggunakan segala sisa waktu yang ada untuk membedah Permohonan
Pemohon, Bukti yang diajukan, Keterangan Saksi dan Ahli yang disampaikan
di dalam sidang dicermati dengan seksama, sehingga MK menghasilkan
putusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sebagai penutup, Hakim MK itu adalah jabatan negarawan dengan kedudukan
yang mulia. Sebagai negarawan Hakim MK adalah jabatan paripurna dibidang
peradilan, dan capaian yang tertinggi, tentu orang yang bisa melewati
tahap itu adalah manusia-manusia pilihan dengan kemampuan yang baik dan
akhlah yang menjadi teladan. Karena itu putusan harus menjadi cermin
kepribadian, dan cermin dari konstitusi.

Wallahualam bis shawab.[tsc]
Spesial Untuk Mu :  CATAT!!, Megawati sebut; Kekuasaan yang Diperoleh dengan Segala Cara Takkan Lama