Berita  

“Menkeu Sri Mulyani Butuh Pemimpin Seperti Prabowo”, Ini Alasannya….

Ilustrasi

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani butuh pemimpin seperti Prabowo Subianto dikatakan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno.
Menurut Sandiaga Uno, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengetahui langkah-langkah yang harus diambil terkait defisitnya neraca perdagangan Indonesia.
Nah, lalu apa hubungannya dengan Prabowo Subianto, hingga Sandiaga Uno mengatakan Sri Mulyani butuh pemimpin seperti Prabowo?
Neraca perdagangan pada November 2018 mengalami defisit 2,05 miliar dollar AS. 
Setelah bulan lalu defisit 1,77 miliar dollar. Defisit neraca
perdagangan tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang Januari hingga
November 2018.
Sebelumnya defisit terbesar neraca dagang RI pada 2018 terjadi pada Juli dengan defisit 2 miliar dollar.
Kendati demikian, kata Sandiaga, langkah Sri Mulyani perlu didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan tegas.
“Bu Sri Mulyani sudah tahu, dia sudah tahu. Tapi Bu Sri Mulyani perlu pemerintahan yang kuat, perlu pemerintahan dan kepemimpinan yang tegas seperti Pak Prabowo untuk menjalankannya,” ujar Sandiaga saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).
Menurut Sandiaga, sektor ekonomi Indonesia akan menguat jika Indonesia dipimpin oleh sosok pemimpin yang tegas seperti Prabowo. Ia menilai saat ini perlu ada reformasi struktural dalam memperbaiki kondisi perekonomian.
Selain itu, kata Sandiaga, kepemimpinan yang tegas akan menghindarkan
kebijakan ekonomi berubah-ubah dan tergantung pada kepentingan politik
tertentu.
“Kalau Pak Prabowo itu jadi bosnya Sri Mulyani, reformasi struktural itu akan jalan, karena butuh kepemimpinam yang kuat dengan pola kepemimpinan yang tegas,” kata Sandiaga.
“Enggak gampang diubah-ubah karena tentunya kepentingan-kepentingan
yang non-struktural dan kepentingan politik terutama. Ini yang harus
menjadi landasan kita,” tuturnya. 
Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno tengah beraudiensi dengan kaum buruh dan relawan di markas PPMI Karawang, Rabu (14/11/2018).
Defisit terbesar sepanjang 2018
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, defisit neraca perdagangan yang tembus 2,05 miliar dollar AS pada November 2018 disebabkan faktor eksternal.
Defisit neraca perdagangan tersebut merupakan defisit terbesar
sepanjang 2018. Sebelumnya, defisit terbesar terjadi pada Juli 2018,
yakni mencapai 2 miliar dollar AS.
“Faktor ekonomi luar dari sisi ekspor akan menjadi tantangan,
beberapa komoditas kita atau pasar untuk mengekspor harus kita lihat
dengan sangat hati-hati,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/12/2018).
Selama ini, China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.
Mayoritas komoditas ekspor Indonesia dikirim ke China. Oleh karena itu,
pelemahan ekonomi China dinilai akan memengaruhi permintaan ekspor
produk Indonesia.
Sementara itu, kata Sri Mulyani, pasar-pasar baru untuk ekspor produk
Indonesia menyerap ekspor sangat terbatas. Hal ini akibat adanya
pelemahan permintaan lantaran kondisi ekonomi global yang tak pasti. 
Foto/dok; Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan dalam konferensi pers
terkait APBN di Jakarta, Selasa (17/7/2018). – JIBI/Felix Jody Kinarwan
Pemerintah Lambat Respons
Neraca dagang Indonesia mengalami defisit hingga 2,05 miliar dollar AS pada November 2018, atau yang terparah sepanjang 2018.
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (
INDEF) Bima Yudhistira, defisit besar itu terjadi akibat pemerintah
lambat melakukan respon.
“Masalah utama spesifik bulan November ada di kinerja ekspor yang
lemah,” ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (17/12/2018).
Bima mengatakan, ekspor produk unggulan utama RI, minyak sawit,
melanjutkan penurunan hingga -9,83 persen dibanding bulan sebelumnya. Di
sisi lain harga minyak sawit memang turun lantaran over supply.
Selain itu, ekspor sawit juga turun akibat adanya hambatan dari
sejumlah negara. Salah satunya oleh India. Akibatnya, total ekspor ke
India bulan November 2018 turun -14,65 persen.
Hal ini disebabkan lantaran Perdana Menteri India Narendra Modi
menjual isu proteksi dagang sawit ke petani minyak nabati jelang Pemilu
2018.
Sementara itu, Amerika Serikat dan China menurunkan permintaan ekspor
bahan baku industrinya jelang akhir tahun. Akibatnya ekspor ke AS
anjlok -5,04 persen dan China -7,1 persen.
Faktor perang dagang juga mulai dirasakan ke kinerja ekspor
Indonesia. Oleh karena itu Bima menilai pemerintah telat menangani
hambatan dagang tersebut, terutama soal sawit di pasar internasional.
“Seharusnya ketika ada sinyal Eropa dan India naikan hambatan dagang,
kita langsung switch ke pasar non-tradisional atau coba melobi otoritas
negara mitra dagang utama. Penangangan yang terlambat akhirnya blunder
bagi ekspor,” kata dia.
Sementara dari sisi impor, permintaan juga ikut naik. Akibatnya defisit kian melebar pada November 2018 lalu.
Bima memperkirakan, tren defisit perdagangan akan berlanjut hingga Desember 2018 dengan total defisit 9 miliar dollar AS. [kompas.com] 

Spesial Untuk Mu :  Bupati Boven Digoel Meninggal Usai ML, Begini Kata Polisi