Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Menko Kemaritiman Luhut B.Pandjaitan Ingin Segera Buat Peta Laut Indonesia

Peta Perbatasan RI Dengan 10 Negara [oto/Istimewa]

BANDUNG-JABAR, SriwijayaAktual.com  – Peta laut Indonesia dinilai perlu segera dibuat. Menurut
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, saat ini banyak
persoalan terjadi di wilayah laut tidak terselesaikan karena tidak
adanya peta laut.

Luhut mencontohkan, pada kasus kapal asing yang
menabrak terumbu karang di Raja Ampat, Indonesia menjadi pihak yang
disalahkan. Karena, Indonesia tidak dapat mempunyai bukti kewilayahan
yang kuat akibat tidak ada peta laut.

“Kita harus segera membuat
peta laut. Namun tidak bisa dilakukan dalam waktu sebentar,” ujar Luhut
seusai memberikan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Unpad di Graha Sanusi Hardjadinata, Jawa Barat (Jabar), Jumat (3/11/2017).

Luhut
mengatakan, dengan adanya peta laut tersebut akan menguatkan posisi
Indonesia. Sehingga, dapat meminimalisir persoalan yang muncul karena
tidak adanya peta wilayah. Apalagi, saat ini laut merupakan 79 persen
dari wilayah Indonesia. “Namun kekuatan hukum laut Indonesia terbatas,”
katanya.

Menurut Luhut, hukum laut Indonesia adalah Unpad. Dengan
menyadari pentingnya hukum laut, maka Indonesia harus mampu membuat
peta laut yang baik. “Kita harus melakukan studi mendalam. Sehingga
harus kuat dalam hukum laut,” katanya.

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Intelijen Partikelirnya Jokowi???


Salah satu caranya,
menurut Luhut, dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yakni,
dengan menyekolahkan mahasiswa program doktor di bidang hukum laut.
Nantinya mereka dapat membantu menyusun kebijakan hukum laut. Indonesia
pun, harus mampu menjadi poros maritim dunia. “Penguatannya melalui
aspek hukum sehingga kita tidak dimainkan pihak lain,” katanya, dikutip dari republika.co.id
foto/antara

Sementara
menurut Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, tantangan ke depan tidaklah
sederhana. Padahal Indonesia memiliki riwayat tokoh Kemaritiman yang
luar biasa yaitu Mochtar Kusumaatmadja. Tahun ini, pemerintah
mengeluarkan berbagai kebijakan luar biasa. Salah satunya rintisan
pengelolaan Kemaritiman. “Kita harus memperkuat segi hukum laut yang
kurang. Ini akan menjadi motivasi kuat,”katanya.
Spesial Untuk Mu :  Mengintip Aktivitas Warga Kampung Mualaf Peninggalan Belanda

Tri mengatakan,
Unpad telah mengalokasikan sejumlah grant untuk riset di bidang hukum
internasional. Ada juga fast track bagi calon sarjana untuk menempuh
program master. Dengan demikian, sumber daya manusia akan lebih cepat
berkembang. “Unpad juga memiliki marine station di Pangandaran juga
Maluku Corner yang akan jadi pusat unggulan Unpad di bidang
kemaritiman,” katanya. [*]