oleh

Menko Polhukam Mahfud MD: Tak Masalah Ahok Pimpin BUMN, Karena Bukan Jabatan Publik

-Berita-24 views
loading...

DIY YOGYAKARTA, SriwijayaAktual.com – Menteri Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan perusahaan BUMN tidak tunduk
pada hukum tata negara dan undang-undang tentang aparatur sipil negara.

Untuk itu, meski mantan narapidana, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama atau Ahok tak masalah jika ditunjuk sebagai petinggi
BUMN. Menurut Mahfud, perusahaan BUMN merupakan badan hukum perdata dan
tunduk pada undang-undang perseroan terbatas.

“BUMN itu bukan badan hukum publik. Dia badan hukum perdata. Badan hukum
perdata itu tunduk pada Undang-undang PT, perseroan terbatas, bukan
undang-undang ASN,” kata Mahfud usai bersilaturahmi dengan akademisi DIY
di Hotel Royal Ambarrukmo, Jumat (15/11/2019) malam. 

Karena itu, Mahfud bilang, Ahok bisa ditunjuk sebagai petinggi di salah
satu perusahaan BUMN asalkan tidak melanggar anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga perusahaan tersebut. 

“Itu perusahaan, terserah AD ART-nya. Maka tanya di perusahaan BUMN mana, lalu lihat AD ART-nya,” kata Mahfud.
Mahfud pun lantas menjelaskan pernyataannya bahwa mantan narapidana
dilarang menjadi pejabat publik. Pernyataan ini dilontarkan Mahfud dua
tahun lalu, tapi kini ramai beredar di media sosial.

“Pejabat publik itu pejabat negara. Ada dua: satu, yang berdasar
pemilihan, dan kedua, berdasar penunjukkan dalam jabatan publik,”
katanya. 

Ia menjelaskan, seorang mantan narapidana boleh menjadi pejabat publik
dalam suatu pemilihan. Namun mantan narapidana tidak boleh ditunjuk
sebagai pejabat publik. Adapun jabatan Ahok di BUMN nanti bukanlah
termasuk jabatan publik. [gatra]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed