 |
| Ilustrasi |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Rencana Menteri Komunikasi dan Informasi
(Menkominfo) Rudiantara memblokir aplikasi media sosial Telegram gara
gara dipakai ISIS jadi pro kontra. ISIS memang menggunakan Telegram channel untuk melakukan komunikasi dengan jejaringnya.
(Menkominfo) Rudiantara memblokir aplikasi media sosial Telegram gara
gara dipakai ISIS jadi pro kontra. ISIS memang menggunakan Telegram channel untuk melakukan komunikasi dengan jejaringnya.
Tapi, peneliti terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridlwan
Habib menegaskan menutup Telegram tidak akan menyelesaikan masalah.
“Bukan aplikasinya yang harus diblokir tapi kontennya yang diawasi, ”
tegas Ridlwan kepada Tribunnews.com, di Jakarta (14/7/2017), dikutip dari tribunnews. .
Habib menegaskan menutup Telegram tidak akan menyelesaikan masalah.
“Bukan aplikasinya yang harus diblokir tapi kontennya yang diawasi, ”
tegas Ridlwan kepada Tribunnews.com, di Jakarta (14/7/2017), dikutip dari tribunnews. .
Menurut Ridlwan, Kominfo gagal memahami esensi masalah ISIS dan Telegram channel.
Justru intelijen kita imbuhnya, bisa memonitor pergerakan ISIS dengan
menyusup ke grup Telegram mereka.
menyusup ke grup Telegram mereka.
“Jika itu diblokir, pemantauan
intelijen jauh lebih sulit, ” kata alumni S2 Kajian Intelijen UI
tersebut.
intelijen jauh lebih sulit, ” kata alumni S2 Kajian Intelijen UI
tersebut.
Penggunaan Telegram sebagai cara komunikasi ISIS hanya salah satu
metode saja. ISIS punya banyak cara untuk berkomunikasi, dengan WA,
dengan Line, dengan aplikasi media sosial yang lain.
metode saja. ISIS punya banyak cara untuk berkomunikasi, dengan WA,
dengan Line, dengan aplikasi media sosial yang lain.
Menutup Telegram justru akan menimbulkan resistensi dari masyarakat
umum. “Publik jadi marah pada pemerintah, suasana itu yang ditunggu
ISIS, yakni saat rakyat marah pada negara, ” kata Ridlwan.
umum. “Publik jadi marah pada pemerintah, suasana itu yang ditunggu
ISIS, yakni saat rakyat marah pada negara, ” kata Ridlwan.
Direktur riset Indonesia Terrorism Monitoring itu menilai menteri Rudiantara mendapat bisikan yang salah dari para pembantunya.
“Sekarang yang berkembang justru pak Jokowi dikesankan menjadi
diktator. Apa pak Menteri ingin Presidennya dibenci rakyat ? ” ujar
Ridlwan.
diktator. Apa pak Menteri ingin Presidennya dibenci rakyat ? ” ujar
Ridlwan.
Soal terorisme, Kominfo mesti mendapatkan saran yang tepat dari
instansi terkait. “Ranah Kominfo tidak disitu, itu ranah intelijen
siber, Lembaga Sandi Negara yang akan menjadi Badan Sandi dan Siber
Negara, bukan ranah Kominfo, ” tegas Ridlwan.
instansi terkait. “Ranah Kominfo tidak disitu, itu ranah intelijen
siber, Lembaga Sandi Negara yang akan menjadi Badan Sandi dan Siber
Negara, bukan ranah Kominfo, ” tegas Ridlwan.
Dia mengusulkan agar Presiden Jokowi segera memanggil Rudiantara.
“Pak Jokowi didukung netizen, putranya mas Kaesang bermain sosial
media, pak Jokowi punya Vlog,masak menterinya justru memblokir, ”
katanya.
media, pak Jokowi punya Vlog,masak menterinya justru memblokir, ”
katanya.
Menurutnya, ISIS tidak terpengaruh meski Telegram diblokir
Rudiantara. “Mereka pasti akan menemukan cara baru, Menkominfo tidak
menyelesaikan masalah terorisme justru memperkeruh suasana media sosial,
” katanya.
Rudiantara. “Mereka pasti akan menemukan cara baru, Menkominfo tidak
menyelesaikan masalah terorisme justru memperkeruh suasana media sosial,
” katanya.
Sebelumnya, – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berencana melarang
sejumlah media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga
Youtube jika mereka tidak menutup akun-akun yang berisi muatan
radikalisme.
sejumlah media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga
Youtube jika mereka tidak menutup akun-akun yang berisi muatan
radikalisme.
“Permintaan kami pada platform untuk menutup akun-akun yang
memiliki muatan radikalisme, sepanjang 2016 hingga 2017 baru 50 persen
dipenuhi. Ini sangat mengecewakan,” ujar Rudiantara usai acara
antiradikalisme di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (14/7/2017). (***)
memiliki muatan radikalisme, sepanjang 2016 hingga 2017 baru 50 persen
dipenuhi. Ini sangat mengecewakan,” ujar Rudiantara usai acara
antiradikalisme di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (14/7/2017). (***)
