oleh

Menteri BUMN RI Rini Soemarno, Didesak Gelar RUPS-LB

-Berita-175 Dilihat
Menteri BUMN Rini Soemarno (Net)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN
Bersatu Arief Poyuono sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri
Mulyani terkait BUMN yang menjadi ‘bancakan; selama ini tak terkecuali
di Telkom, dan pola “bancakan” itu dilakukan oleh pelaku dengan banyak
cara dan rapi hingga sulit dibuktikan dengan hukum tindak pidana
korupsi.

“Contohnya kasus penjualan salah satu anak perusahaan Telkom PT
Simpatindo kepada PT Tiphone yang baru berdiri tahun 2008, merupakan
salah satu cara ‘bancakan’ BUMN yang sangat halus dan sulit dijerat
tindak pidana korupsi oleh para penegak hukum,” kata Arief dalam
pernyataanya di Jakarta, Sabtu (3/9/2016) malam.

Seperti diketahui, PT Simpatindo yang bergerak di bidang penjualan
voucher isi ulang Telkomsel yang secara kinerja perusahaan memberi
kontribusi besar dalam menyumbangkan keuntungan bagi Telkom serta masuk
dalam kategori perusahaan yang sangat sehat.

Namun, tutur Arief, ada kejanggalan dalam proses penjualan Simpatindo
pada Tiphone. “Karena itu pula Menteri BUMN Rini Soemarno sebaiknya
segera mengelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  (RUPS-LB) di Telkom dengan agenda untuk
memberhentikan seluruh Direksi dan Komisaris Telkom, “ tegas Arief.
Baca juga; Anggota DPR RI Ini, Ajak Mengawasi Aset BUMN Agar Tidak Dijual Dengan Berkedok Privatisasi

Selain itu, lanjut Arif, ke depan FSP BUMN Bersatu mendesak agar
Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sedang menyelidiki penjualan Simpatindo
pada Tiphone yang diduga adanya praktek korupsi dan merugikan negara
tidak berhenti di tengah jalan. (Red/KRjogja)

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya