Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Menunggu Eksekusi Mati Jilid IV !!!

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Indonesia darurat narkoba karena marak aksi penyelundupan dari luar
negeri dengan jumlah fantastis. Apalagi saat ini Indonesia menjadi pasar
terbesar di Asia untuk penjualan dan peredaran narkoba.

Bahkan
Indonesia masuk dalam tujuh negara pengedar narkoba terbesar di dunia
setelah Kolumbia, China, Brasil, Iran, Meksiko, dan Italia. Belum lama
ini tim gabungan Polri dan Bea Cukai mengungkap peredaran sabu-sabu
seberat 1,6 ton di Perairan Anambas, Kepulauan Riau.

Kemudian
Keamanan Laut Armada Bagian Barat (Gus kamlabar) TNI AL mengamankan 41
karung plastik berisi sabu seberat 1,3 ton atau setara dengan Rp2
triliun. Benar-benar bikin miris.

Kalau dulu dengan berat
kilogram saja sudah fantastis, sekarang mencapai tontonan dengan nilai
triliunan rupiah. Namun, eksekusi mati para pelaku atau otak peredaran
narkoba ini dalam satu tahun belakangan ini seakan-akan berat
dilaksanakan.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,
eksekusi mati hanya tertahan sampai edisi jilid III saja. Publik saat
ini menanti gebrakan kejaksaan selaku eksekutor untuk melanjutkan
eksekusi mati jilid IV. Hal ini untuk membalas kegeraman atas semakin
menjadinya peredaran narkoba yang telah merusak generasi muda bangsa
Indonesia dan sebagai efek jera.

Deputi Pencegahan Badan
Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Arman Depari sangat berterima kasih
kepada pengadilan yang telah menjatuhkan hukuman mati kepada bandar
narkoba dari hasil penyidikan dan penindakan yang dilakukan selama ini.

Namun
dia enggan berkomentar atas sikap Jaksa Agung yang hingga saat ini
belum mengambil langkah untuk mengeksekusi mati terpidana narkotika.
Arman mengatakan pelaksanaan eksekusi mati bisa ditanyakan kepada
pihak-pihak berwenang seperti Kejaksaan Agung.

Pasalnya, menurut
dia, salah satu terpidana mati Togiman alias Toge hingga saat ini belum
dieksekusi mati atas kasus penyelundupan 25 kg sabu. Bahkan Toge tetap
bisa mengendalikan bisnis narkoba saat menunggu eksekusi mati di dalam
penjara. Toge diketahui telah divonis hukuman mati sebanyak dua kali,
tetapi belum dieksekusi. Bandar kelas kakap ini juga terlibat dalam
kasus tindak pidana pencucian uang (PTTU) senilai 6,4 triliun.

Spesial Untuk Mu :  Dengan Segala Hormat Sebaiknya Jokowi Mundur saja, Personel SID: Saya Malu Jadi WNI !!

“Itu
tanya ke pihak eksekutor karena yang mengeksekusi bukan kami,” ujar
Arman. Desakan untuk segera dilakukan eksekusi mati bagi terpidana
diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ekspos 1,6 ton sabu
Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau.

Sri mengeluhkan ada
terpidana hukuman mati yang tak kunjung dieksekusi. “Jadi ada yang
mengoperasikan dan mengoordinasikan suatu penyelundupan. Sudah dua kali
dihukum mati tapi belum mati. Karena menunggu hukum dilaksanakan, dia
masih bisa melakukan bisnis narkotika,” kata Sri.

Jaksa Agung M
Prasetyo pun menjelaskan kendala dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati
di Indonesia. Hal ini disampaikan seusai dicecar pertanyaan sejumlah
anggota Komisi III DPR mengenai mandeknya pelaksanaan hukuman mati saat
rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (31/1/2018) lalu.

Prasetyo
mengaku sulit men jawab terbuka alasan tidak melanjutkan eksekusi mati
terhadap para gembong narkoba. Sebab dia mengalami dilema untuk
melanjutkan eksekusi mati tersebut. “Kami berada di bawah posisi sebagai
yudikatif dan sebagai eksekutif. Saya pikir Bapak bisa memahami maksud
saya. Banyak hal penting bangsa ini yang mesti diprioritaskan di samping
eksekusi mati juga penting,” ujar Prasetyo.
Meski begitu
Kejaksaan Agung, menurut Prasetyo, telah membuktikan komitmen dan
keberanian melakukan eksekusi mati terhadap 18 orang. Karena itu dia
menolak jika dikatakan kendalanya karena alasan ketidakberanian. Menurut
dia, ada persoalan lain yang dihadapi bangsa ini yang juga perlu
diprioritaskan. 
“Kita sedang berusaha untuk menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap
PBB. Kita sedang melakukan perbaikan ekonomi dan politik, sementara
mayoritas negara dunia sudah meniadakan hukuman mati,” kata Prasetyo.

Menurut
dia, ada dua aspek yang terkait dalam pelaksanaan hukuman mati, yakni
aspek yuridis dan teknis. Dari aspek yuridis, pasca-putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) ada kendala dalam eksekusi mati, yakni dihapuskannya
pembatasan pengajuan grasi. Dengan demikian terpidana mati bebas
mengajukan grasi sesuai dengan yang dikehendaki.

“Bisa mengulur
waktu untuk mengajukan grasi, termasuk PK dilakukan beberapa kali. Ini
semua adalah hal-hal yang menghambat kami untuk melaksanakan hukuman
mati,” ujar Prasetyo. Mengenai persoalan teknis, Prasetyo mengatakan hal
itu tidak menjadi persoalan jika ma salah yuridis sudah terpenuhi.
“Tinggal menyiapkan tempatnya dan tinggal didor saja,” tandasnya.

Baca Juga: SubhanaAllah >>> Pemakaman Freddy Budiman Diantar Keluarga & Ribuan Masyarakat Dengan Penuh Khidmat

Modernisasi Alutsista
Anggota
Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebutkan banyaknya kapal penyelundup
yang tertangkap selain menggambarkan keberhasilan aparat penegak hukum,
juga menjadi bukti Indonesia menjadi sasaran para bandar narkoba
internasional.
Spesial Untuk Mu :  Website Resmi Daftar CPNS 2018, 2 Langkah Mekanisme Registrasi Akun SSCN Wajib Bagi Pelamar

Sahroni menggarisbawahi serbuan narkoba dari luar
negeri pertanda kurangnya efek jera hukuman terhadap bandar narkoba
yang mendekam di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan fakta, dia
menyatakan bandar maupun pengedar besar yang telah divonis mati tetap
mampu mengendalikan peredaran narkoba di balik hotel prodeo. “Saya yakin
jumlah narkoba yang diselundupkan ke Indonesia lebih besar daripada
narkoba yang berhasil di tangkap karena negeri ini memiliki luas
perbatasan dengan panjang mencapai 99.000 km,” kata anggota Fraksi
Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini.

Di lain pihak, dia menilai hubungan antar penegak hukum semakin sinergis dalam mengungkap peredaran narkoba di Indonesia.

Seluruh
instansi penegak hukum maupun penjaga kedaulatan, seperti TNI, mampu
bersatupadu memerangi narkoba bersama Polri, BNN, dan Bea Cukai. Menurut
dia, faktor pendukung keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkoba
adalah alat komunikasi, teknologi informasi, serta alat utama sistem
senjata (alutsista).

Modernisasi teknologi informasi dan
komunikasi serta alutsista mutlak dilakukan. Tak hanya Polri atau BNN,
instansi lain yang bersinggungan dengan penyelundupan seperti Ditjen Bea
Cukai, bahkan TNI AL sebagai penjaga perbatasan, juga harus
dimodernisasi peralatannya.

Sahro ni juga menekankan aparat
Polri dan BNN harus menjerat bandar maupun pengedar jaringan
internasional dengan pasal tindak pidana pencucian uang dari hasil
transaksi narkoba guna memiskinkan pelaku kejahatan narkoba.

“Revisi
UU Narkotika juga mendesak mengingat perkembangan jenis dan efek jera
belum optimal sehingga membutuhkan peradilan khusus tindak pidana
narkoba,” terangnya.

Pengamat hukum pidana Universitas Bung
Karno Azmi Syahputra menilai maraknya narkoba masuk ke Indonesia
merupakan dampak sampingan atau side effect dari eksekusi mati yang
terlalu lama sehingga tidak ada kepastian hukum.

“Hukum di
Indonesia dianggap oleh para pebisnis narkoba masih fleksibel,” katanya.
Menurut Azmi, negara tidak boleh abai atau dalam posisi “kedap”. Negara
menurut dia harus hadir melihat kenyataan ancaman berbahaya bagi
keselamatan bangsa ini.

Di lain sisi, kelemahan regulasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia
terhadap para pengedar atau pemroduksi narkoba ini belum maksimal dan
efektif.
Spesial Untuk Mu :  Anies Baswedan Tunjuk Bambang Widjojanto sebagai Ketua Komite PK

“Hukuman mati harus dan merampas kekayaannya jika perlu diterapkan tanpa tawar,” terangnya.

Baca Juga ini: Membuka Misteri Asal Usul Narkoba Freddy Budiman

Dia
menjelaskan, pemerintah terutama penegak hukum harus tegas untuk
melindungi warga negara Indonesia dari jahatnya para pebisnis narkoba.

Hal
ini merupakan wujud penjajahan gaya baru untuk Indonesia dengan merusak
mental manusia. Dia menyebutkan, semakin gencarnya serangan narkoba ke
Indonesia terbukti dengan semakin canggihnya modus dengan jumlah yang
sangat besar (jumlahnya berton) untuk memasukkan zat yang berbahaya yang
mengganggu keberlangsungan bangsa ke depan.

“Maka eksekusi mati
harus dijalankan tidak boleh ditunda lagi karena faktanya bisnis
narkoba banyak dijalankan dari dalam lapas atau rutan oleh orang-orang
yang berstatus narapidana,” tegasnya. (sindo/M Yamin/Ant)