 |
| Para petinggi NFRPB. Foto Cendrawasih Pos/JawaPos.com |
JAYAPURA, SriwijayaAktual.com
– Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) akhirnya memohon diri
dari tahapan negosiasi dengan Indonesia untuk menuju ke Mahkamah
Internasional. Sikap ini dijabarkan dalam surat tahap kedua kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
– Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) akhirnya memohon diri
dari tahapan negosiasi dengan Indonesia untuk menuju ke Mahkamah
Internasional. Sikap ini dijabarkan dalam surat tahap kedua kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, surat pertama yang dilayangkan di era Presiden SBY tak mendapat jawaban. Komandan Kepolisian NFRPB, Elias Ayakeding mengatakan, dalam surat tahap kedua ini kembali ditawarkan perundingan dengan pemerintah Indonesia, sebelum NFRPB menempuh jalur diplomasi yang lebih tinggi; sidang mahkamah internasional.
“Ini
sifatnya sekalian memohon diri dari tahapan negosiasi dengan Pemerintah
Indonesia untuk menuju ke Mahkamah Internasional. Surat pertama sudah
disampaikan sejak Presiden SBY dan kini Presiden Jokowi, namun hingga kini belum ada jawaban,” kata Ayakeding, didampingi sejumlah anggota NFRPB di Prima Garden Abepura, Kamis (20/7/2017).
sifatnya sekalian memohon diri dari tahapan negosiasi dengan Pemerintah
Indonesia untuk menuju ke Mahkamah Internasional. Surat pertama sudah
disampaikan sejak Presiden SBY dan kini Presiden Jokowi, namun hingga kini belum ada jawaban,” kata Ayakeding, didampingi sejumlah anggota NFRPB di Prima Garden Abepura, Kamis (20/7/2017).
Ayakeding
menambahkan, jika surat ini tetap tak ditanggapi maka pihaknya mengancam lansung
membawa persoalan Papua ke Mahkamah Internasional sesuai dengan aturan
piagam PBB pasal 35 ayat 2. “Ada 20 tembusan ke kedutaan besar negara
sahabat,” katanya kepada Cenderawasih Pos.
menambahkan, jika surat ini tetap tak ditanggapi maka pihaknya mengancam lansung
membawa persoalan Papua ke Mahkamah Internasional sesuai dengan aturan
piagam PBB pasal 35 ayat 2. “Ada 20 tembusan ke kedutaan besar negara
sahabat,” katanya kepada Cenderawasih Pos.
Upaya
ini juga akan meminta dukungan dan pengakuan kepada negara-negara
pasifik yang tergabung dalam (Pasifik Independen Forum) untuk mengakui
kedaulatan NRFPB yang telah diproklamirkan pada 19 Oktober 2011 lalu.
ini juga akan meminta dukungan dan pengakuan kepada negara-negara
pasifik yang tergabung dalam (Pasifik Independen Forum) untuk mengakui
kedaulatan NRFPB yang telah diproklamirkan pada 19 Oktober 2011 lalu.
“Kami
akan menggugat secara hukum pemerintah Indonesia atas kedaulatan kami
di atas tanah kami negara federal, selama aneksasi yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia. Dan bila sampai Oktober 2017 Indonesia tak
menanggapi maka kami akan melakukan gugatan di Den Haag, Belanda,”
tegasnya.
akan menggugat secara hukum pemerintah Indonesia atas kedaulatan kami
di atas tanah kami negara federal, selama aneksasi yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia. Dan bila sampai Oktober 2017 Indonesia tak
menanggapi maka kami akan melakukan gugatan di Den Haag, Belanda,”
tegasnya.
Dari surat yang disusun Presiden NFRPB, Forkorus Yaboi Sembut, Ayakeding membacakan bahwa NFRPB
telah menyiapkan beberapa agenda yang disampaikan kepada Perdana
Menteri Kerajaan Belanda sebagai mantan kolonial Nederlands New Guinea
Papua Belanda, serta Sekretaris Jenderal Pasifik Islands Forum. Gugatan
hukum atas sengketa aneksasi wilayah kedaulatan dan permasalahan
Unilateral Declaration of Independence juga disiapkan.
telah menyiapkan beberapa agenda yang disampaikan kepada Perdana
Menteri Kerajaan Belanda sebagai mantan kolonial Nederlands New Guinea
Papua Belanda, serta Sekretaris Jenderal Pasifik Islands Forum. Gugatan
hukum atas sengketa aneksasi wilayah kedaulatan dan permasalahan
Unilateral Declaration of Independence juga disiapkan.
Forkorus
juga meminta meminta Sekretaris Jendral PBB untuk mencatat ulang atau
mendaftar ulang Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) sebagai
negara yang baru merdeka (newly independe state).
juga meminta meminta Sekretaris Jendral PBB untuk mencatat ulang atau
mendaftar ulang Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) sebagai
negara yang baru merdeka (newly independe state).
Mengingat NFRPB
sudah pernah didaftar oleh pengacara internasional, Mr. Jan di Brussels
ke Sekretariat PBB melalui register email kepada Tn. Ban Ki Moon
Sekretaris Jenderal PBB pada 15 Februari 2012, kemudian telah mendapat
konfirmasi penerimaan dari United Nations (UN) Security Service dengan
Nomor 827 567848.
sudah pernah didaftar oleh pengacara internasional, Mr. Jan di Brussels
ke Sekretariat PBB melalui register email kepada Tn. Ban Ki Moon
Sekretaris Jenderal PBB pada 15 Februari 2012, kemudian telah mendapat
konfirmasi penerimaan dari United Nations (UN) Security Service dengan
Nomor 827 567848.
“Saya minta agar
negara-negara anggota PBB mengambil sikap toleransi terhadap hukum
bangsa-bangsa tentang aneksasi wilayah negeri Papua Barat dan Unilateral
Declaration of Independence Bangsa Papua di Negeri Papua Barat, 19
Oktober 2011 di Jayapura sebagai dasar hukum terbentuknya NFRPB,” tulis Forkorus. (***)
negara-negara anggota PBB mengambil sikap toleransi terhadap hukum
bangsa-bangsa tentang aneksasi wilayah negeri Papua Barat dan Unilateral
Declaration of Independence Bangsa Papua di Negeri Papua Barat, 19
Oktober 2011 di Jayapura sebagai dasar hukum terbentuknya NFRPB,” tulis Forkorus. (***)
