 |
| Area pengolahan mineral PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua, @2014 (Ist) |
CILEGON-BANTEN, SriwijayaAktual.com -Pemerintah lewat Kementerian BUMN tengah
memproses pembentukan holding BUMN sektor pertambangan. Holding ini
dibentuk untuk mengambil alih saham-saham perusahaan tambang asing di
Indonesia, termasuk PT Freeport Indonesia.
memproses pembentukan holding BUMN sektor pertambangan. Holding ini
dibentuk untuk mengambil alih saham-saham perusahaan tambang asing di
Indonesia, termasuk PT Freeport Indonesia.
Deputi Bidang Usaha
Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Harry
Sampurno, negosiasi divestasi saham Freeport belum dilanjutkan, lantaran
masih menunggu rampungnya holding BUMN tambang.
Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Harry
Sampurno, negosiasi divestasi saham Freeport belum dilanjutkan, lantaran
masih menunggu rampungnya holding BUMN tambang.
“Holding BUMN
pertambangan itu salah satunya evaluasi (saham) Freeport termasuk di
situ. Kan masih 9% sekian (divestasi), kalau holding sudah terbentuk,
nanti kami negosiasi tambah sekian persen lagi,” kata Harry, ditemui di
Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon, Banten, Senin (22/8/2016).
pertambangan itu salah satunya evaluasi (saham) Freeport termasuk di
situ. Kan masih 9% sekian (divestasi), kalau holding sudah terbentuk,
nanti kami negosiasi tambah sekian persen lagi,” kata Harry, ditemui di
Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon, Banten, Senin (22/8/2016).
“Kami
maunya lebih besar lagi, kami harus tekan Freeport negosiasi (harga
saham divestasi) harus lebih lagi, dasar valuasinya dari mana itu.
Dasarnya kan (Freeport) harga cadangan emas,” imbuh bekas Dirut Dahana
ini.
maunya lebih besar lagi, kami harus tekan Freeport negosiasi (harga
saham divestasi) harus lebih lagi, dasar valuasinya dari mana itu.
Dasarnya kan (Freeport) harga cadangan emas,” imbuh bekas Dirut Dahana
ini.
Menurut Harry, proses pembentukan holding BUMN pertambangan
yang dipimpin PT Inalum tersebut, akan selesai dalam beberapa bulan ke
depan.
yang dipimpin PT Inalum tersebut, akan selesai dalam beberapa bulan ke
depan.
“Dari Kementerian Hukum dan HAM sudah. Tinggal di Kementerian Keuangan membereskan finalisasi untuk ke Mensesneg,” ujarnya.
Sesuai
roadmap, holding BUMN pertambangan juga dilakukan supaya tak ada lagi
kucuran dana pemerintah pada perusahaan pelat merah sektor tambang lewat
Penyertaan Modal Negara (PMN).
roadmap, holding BUMN pertambangan juga dilakukan supaya tak ada lagi
kucuran dana pemerintah pada perusahaan pelat merah sektor tambang lewat
Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Dengan holding tujuannya itu
dapat financing lebih besar. Supaya kenapa dibentuk holding supaya
mengurangi ketergantungan pada pemerintah, supaya tak ada PMN lagi. Ada
holding PMN ngapain,” pungkas Harry.
dapat financing lebih besar. Supaya kenapa dibentuk holding supaya
mengurangi ketergantungan pada pemerintah, supaya tak ada PMN lagi. Ada
holding PMN ngapain,” pungkas Harry.
Di dalam holding baru ini,
terdapat PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk
(PTBA), dan PT Freeport Indonesia sebagai anak usaha. Khusus Freeport,
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN saat ini menguasai 9,36%
saham perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat yang beroperasi di
Papua itu.
terdapat PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk
(PTBA), dan PT Freeport Indonesia sebagai anak usaha. Khusus Freeport,
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN saat ini menguasai 9,36%
saham perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat yang beroperasi di
Papua itu.
Selain itu, Kementerian BUMN juga tertarik menambah komposisi saham dengan membeli saham divestasi yang ditawarkan Freeport.
Pada
Januari 2016 lalu, Freeport menawarkan 10,64% sahamnya kepada
pemerintah Indonesia dengan harga US$ 1,7 miliar, atau sekitar Rp 22,1
triliun (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.000).
Januari 2016 lalu, Freeport menawarkan 10,64% sahamnya kepada
pemerintah Indonesia dengan harga US$ 1,7 miliar, atau sekitar Rp 22,1
triliun (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.000).
Pemerintah telah
menanggapi tawaran Freeport. Menurut perhitungan versi pemerintah, harga
yang wajar untuk 10,64% saham Freeport adalah US$ 630 juta, atau setara
dengan Rp 8,19 triliun, kurang dari separuh harga yang diinginkan
Freeport. (wdl/detikfinance)
menanggapi tawaran Freeport. Menurut perhitungan versi pemerintah, harga
yang wajar untuk 10,64% saham Freeport adalah US$ 630 juta, atau setara
dengan Rp 8,19 triliun, kurang dari separuh harga yang diinginkan
Freeport. (wdl/detikfinance)
