oleh

Obon: Ridwan Kamil Jangan Buat Kebijakan Aneh-aneh soal UMK

loading...

SriwijayaAktual.com – Anggota Komisi IX DPR yang membidangi
ketenagakerjaan, kesehatan dan kependudukan Obon Tabroni meminta
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk tidak membuat kebijakan yang
aneh-aneh menyusul keputusan untuk mengubah surat edaran (SE) menjadi
surat keputusan (SK) tentang upah minimum kabupaten/kota (UMK) di
Provinsi Jawa Barat tahun 2020.

“Hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap kepala daerah agar
tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh dan bertentangan dengan aturan
yang ada,” katanya dalam pernyataan yang disampaikan, Minggu (1/12/2019).

Obon yang juga merupakan Deputi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) itu mengatakan, surat edaran kontroversial itu
meresahkan buruh di Jawa Barat sehingga menimbulkan kegaduhan dan
suasana tidak kondusif.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak negatif terhadap produktivitas serta
mengurangi daya tarik Jawa Barat bagi investor karena aturan yang
bertentangan hukum.

“Sikap ini menandakan Gubernur Jawa Barat enggak profesional dan hanya mencari-cari kericuhan,” katanya.

Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu juga meminta agar Ridwan Kamil
menaati aturan yang ada.

Sebelumnya, Obon Tabroni menanggapi surat dari Ridwan Kamil dengan
mengatakan bahwa buruh tidak butuh surat cinta, melainkan kebijakan yang
menyejahterakan.

“Upah buruh tidak memberatkan pengusaha. Justru yang memberatkan adalah
korupsi, perizinan yang berbelit-belit, dan banyaknya pungutan liar,”
katanya.
“Jangan karena tidak bisa menertibkan pungutan liar, akhirnya upah buruh yang dikorbankan,” ujar Obon.[jpnn]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed