oleh

‘ OKNUM CAMAT DIDUGA BELA MATI – MATIAN DEVELOPER YANG TIDAK MEMILIKI FASOS FASUM dan PEMBUANGAN SALURAN AIR HUJAN/LIMBAH ‘ Ada apa ???

PALEMBANG, Sriwijaya Aktual – Bak kena tsunami di pagi hari Ny.Elly Chusniati pemilik SHM 1876/1980 Menemukan serombongan pekerja PU sedang membongkar tanahnya untuk membuat got. “Padahal menurut Ny.Elly dia sudah lapor ke Ombudsman karena Camat dari dulu membela dan mengizinkan developer Duta Mobilindo untuk membuang aliran got limbah dan air hujan ke atas tanahnya.

Didampingi anak tertua yang juga seorang Advokat Ny.Jati Kusuma SH MH CLA CMSE CPL keberatan tersebut disaampaikan ke Ombudsman. Bukan malah semakin pintar malah oknum CAMAT itu makin bertangan besi tadi pagi sekitar jam 10.00 WIB serombongan pekerja dari PU disuruh membongkar tanah orang tua saya untuk dijadikan got umum. “Padahal oknum CAMAT ini adalah manusia terdidik, pilihan dari sekian juta rakyat untuk menegakkan hukmum terutama dalam hal ini Undang Undang peruymahan mengenai PRASARANA dan FASO FASUM.

loading...

Lebih lanjut dikatakan oleh Jati sapaan akrabnya Ny.Jati Kusuma SH MH CLA CMSE CPL, mengatakan bahwa sebenarnya oknum CAMAT itu tidak usah diajari lagi, justru dengan adanya laporan kami tadi dia merasa terbantu dalam melakukan penegakan humum untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagaimana amanah uu dan peratuiran dibawahnya.

A. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 1 TAHUN 1987 tentang PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM dan FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH :

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 : Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:
b. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain:

  1. Jalan;
  2. Saluran pembuangan air limbah;
  3. Saluran pembuangan air hujan;
    Pasal 2 : Prasarana lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang diserahkan adalah yang telah memenuhi syarat sebagai berikut: Pembangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan penyediaan tanah peruntukan fasilitas sosial telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III TATA CARA PENYERAHAN
Pasal 3 : Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini.

B. UNDANG-UNDANG R I NO.4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Pasal 1
(5) PRASARANA lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan
permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
Penjelasan Angka 5
SARANA dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah:

Spesial Untuk Mu :  Profil Bos-bos Pertamina yang Baru
  1. JARINGAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan
    lingkungan.
  2. JARINGAN SALURAN AIR HUJAN untuk pemutusan (drainase) dan pencegahan banjir setempat.
    Pasal 19
    (1) Untuk mewujudkan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah daerah menetapkan satu bagian atau lebih dari kawasan permukiman menurut rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah. bukan perkotaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai KAwasan SIap BAngun.
    c. jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan.
    Penjelasan Pasal 19
    Huruf c : Jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan terdiri atas jaringan jalan untuk memperlancar hubungan antar lingkungan, SALURAN PEMBUANGAN AIR HUJAN untuk melakukan pemutusan (drainase), dan SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH untuk kesehatan lingkungan, dalam KAwasan SIap BAngun.
    Pasal 24
    Dalam membangun lingkungan siap bangun selain memenuhi ketentuan pada Pasal 7, badan usaha di bidang pembangunan perumahan wajib:
    b. membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah daerah;

C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 47
Ayat2 : Pembangunan PRASARANA,SARANA,dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan Rencana, Rancangan, dan Perizinan.
Ayat 3
(3) Pembangunan PRASARANA,SARANA , dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
b. keterpaduan antara PRASARANA,SARANA , dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
c. ketentuan teknis pembangunan PRASARANA,SARANA , dan utilitas umum.

Ayat 4 : PRASARANA,SARANA dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 129 : Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak:
c. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
d. memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
e. memperoleh PENGGANTIAN YANG LAYAK atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
f. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.
Penjelasan Pasal 129
Huruf e : Yang dimaksud dengan “PENGGANTIAN YANG LAYAK atas kerugian” adalah kompensasi yang diberikan kepada setiap orang yang terkena dampak kerugian akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Penggantian tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf f Cukup jelas.

Spesial Untuk Mu :  Resep Praktis Ikan Nila Asam Manis Sederhana

BAB XIII LARANGAN
Pasal 134 : Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunanperumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, PRASARANA,SARANA dan utilitas umum yang diperjanjikan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA
Pasal 151
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang TIDAK MEMBANGUN perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, PRASARANA,SARANA , dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134,dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR rupiah).

D. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH.
BAB IV PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
Pasal 8 : Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

  1. jaringan jalan;
  2. jaringan SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ;
  3. jaringan SALURAN PEMBUANGAN AIR HUJAN (drainase); dan

BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
Pasal 11

  1. Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan PRASARANA SARANA dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang.
  2. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
    a. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
    b. Sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
    Pasal 12

BAB VII PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
Pasal 16

  1. Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
  2. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
    c. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
    d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait;
    e. Camat; dan
    f. Lurah/Kepala Desa.
  3. Tim verifikasi diKETUAI oleh Sekretaris Daerah.
    Pasal 17.
  4. Tugas tim verifikasi adalah:
    a. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
    b. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
    c. Menyusun jadwal kerja;
    d. Melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
    e. Menyusun berita acara pemeriksaan;
    f. Menyusun berita acara serah terima;
Spesial Untuk Mu :  'Media-Sosial Vs Media Syok-Sial'

E. Pasal 653 KUH Perdata :
“Tidak seorang pun diperbolehkan mengalirkan Air atau Kotoran melalui selokan-selokan di pekarangan tetangganya, kecuali ia mempunyai hak untuk itu”.

F. Pasal 652 KUH Perdata :
“Tiap-tiap pemilik pekarangan harus mengatur pemasangan atap rumahnya sedemikian rupa sehingga air hujan dari atap itu jatuh di pekarangannya atau di jalan umum. Jika yang terakhir ini tidak terlarang oleh Undang-Undang atau peraturan pemerintah,TAK BOLEH ia menjatuhkan itu di pekarangan Tetangganya”.

Dalam kasus ini oknum Camat mendalilkan air turun dari atas ke bawah. Yaah..orang goblok juga tahu setiap yang jatuh itu pasti dari atas. Artinya peraturan diatas bagi oknum Camat ini tidak ada artinya. oknum Camat ini tidak melakukan pemeriksaan/inventarisir fasos fasum yang dapat menjadi sumber kas daerah dan negara. Artinya jelas dalam hal ini oknum Camat ini terindikasi sudah menerima Gratifikasi karena Camat menurunkan tim dari negara padahal menurut aturan hukum yang berlaku diatas yang membuat PRASARANA Fasos Fasum adalah developer bukan duit Camat yang notabene adalah duit negara.

Kami akan melaporkan perbuatan bodoh dalam Penegakan Hukum ini ke atasan Camat sampai ke Mendagri.Termasuk ke KPK yang belakangan ini juga gencar membahas Fasos Fasum sera sanksi hukumnya untuk PEMDA yang melindungi developer nakal.Bahwa banyak aturan Mendagri yang dikencingi oknum Camat ini. Aturan yang sudah jelas saja beliau tidak paham, padahal sudah kami kirimi satu bundel berkas. Masih juga Camat ini seperti bertangan besi, kami dipanggil jam 9 pagi untuk segera hadir dilapangan seolah olah kami ini tidak ada kerjaan lain. Seharusnya ada Undangan resmi.
“Baru kali ini seumur hidup saya melihat oknum Camat tidak pakai aturan hukum negara tapi pakai aturan hukum pribadi. “Menurutnya Advokat Jati Sambil berseloroh ‘khawatir oknum Camat ini sudah terkena VIRUS PUJK ( PRASETIJO UTOMO JOKO CANDRA).

“Padahal KPK saat ini lagi sibuk urus persoalan terkait fasos fasum..lah oknum camat ini malah terduga kuat pasang badan buatke developer fasos fasum. Yang buat fasos fasum tu developer..kemudian diserahkan ke Negara. Bukan oknum Camat pakai fasilitas negara buat fasos fasum. Itu ada diatur dalam UU bukan uji bapak aku. 😄🙏 “Sindirnya Jati. [ril]

loading...

Komentar

News Feed